JAKARTA - Penyelenggaraan Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Ke-19 yang digelar di DPR RI, Jakarta, Senin, dimulai dengan sidang pembahasan komitmen dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Sidang komite eksekutif terkait dengan pembahasan itu dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera. Sidang tersebut dihadiri langsung oleh delegasi parlemen berbagai negara di ruangan Komisi V DPR RI.
"Api ini tidak pernah padam, segala jenis kegiatan apa pun itu yang tujuannya menyuarakan kemerdekaan untuk warga Palestina. Itu harus terus dilakukan," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh kepada wartawan di sela-sela sidang.
BACA JUGA:Bisa Benahi Tata Kelola Industri Sawit
BACA JUGA:Batalkan Telegram Pengamanan Kejaksaan
Husein Fadlulloh mengatakan bahwa semua negara yang tergabung dalam OKI mengutuk keras tentang kekejaman yang menimpa masyarakat Gaza, Palestina.
Menurut dia, sidang tersebut juga bakal merumuskan agar kesimpulan dan saran yang dihasilkan agar bisa diadopsi oleh organisasi internasional lainnya."Kalau ini tidak diterima, kita terus berjuang," kata dia.
Ia mengemukakan bahwa semua negara mempunyai kemampuan masing-masing untuk bisa membantu Palestina. Misalnya, Republik Indonesia membantu Palestina dengan membangun rumah sakit di Gaza.
BACA JUGA:Dilaksanakan dengan Cara Terukur
BACA JUGA:Bawaslu Usul Fungsi Quasi Peradilan
Namun, dia mengatakan bahwa Mesir adalah negara yang paling penting terkait dengan penyaluran bantuan ke Palestina. Pasalnya, Mesir mempunyai akses bagi negara-negara lain untuk menyalurkan bantuan logistik.
"Kalau Mesir tidak bisa membantu, kita untuk mengirim bantuan makanan akan sulit sekali," kata dia.
Sementara itu, Mardani menyerukan dan mengecam keras Israel yang memperluas permukiman dengan cara ilegal serta genosida sistematis yang terjadi di Gaza.
BACA JUGA:Eliminasi TBC Bukan Hanya Isu Medis Tapi Soal Keadilan
BACA JUGA:Benarkan Instruksi BUMN Nonpublik