Ia mengingatkan bahwa situasi global saat ini membutuhkan stabilitas nasional, dan setiap pihak—termasuk para purnawirawan—harus turut menjaga kondusivitas politik dalam negeri.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Undang PM Anwar Ibrahim
BACA JUGA:Perjuangkan Hak Perempuan di Parlemen dan Bisnis
“Kita itu harus kompak. Sekarang ini situasi dunia lagi susah, jangan tambah ribut-ribut. Kita harus fokus mendukung pemerintahan dengan baik,” katanya.
Sebagai salah satu tokoh senior TNI dan orang kepercayaan Presiden Jokowi, Luhut menilai sikap purnawirawan seharusnya bersifat mendukung, bukan menciptakan ketegangan politik baru.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan menghadapi tantangan ke depan, termasuk transisi pemerintahan menuju era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Forum Purnawirawan sebelumnya merilis delapan poin pernyataan sikap, yang antara lain menyatakan dukungan terhadap program Asta Cita Prabowo, kecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mengusulkan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh MPR RI.
Pernyataan itu ditandatangani sejumlah tokoh purnawirawan bintang empat dari tiga matra TNI.
Kembali soal mutasi Letjen Kunto, sejumlah pengamat menyatakan bahwa keputusan mutasi dan revisinya dalam waktu singkat memang tidak lazim, namun tidak serta merta berarti intervensi politik.
Luhut mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa dalam lingkungan militer, perubahan SK bisa terjadi karena banyak faktor, termasuk pertimbangan kebutuhan organisasi atau pembaruan data administratif.
“Ini hanya urusan internal TNI, dan bukan bahan spekulasi publik. Jangan semua hal dikait-kaitkan dengan politik,” ujar sumber dari lingkungan istana yang enggan disebut namanya.
Dengan klarifikasi yang disampaikan Luhut, diharapkan polemik seputar mutasi Letjen Kunto tidak lagi berkembang menjadi isu liar yang memicu ketegangan politik.
Pemerintah menegaskan fokusnya pada kelancaran transisi kekuasaan dan stabilitas nasional jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2025 mendatang.