Keempat, mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko terhadap potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di masa mendatang.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: KAMMI Harus Siap Jawab Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045!
BACA JUGA:Dandim 0402/OKI : TNI Komitmen Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Kelima, mempercepat pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Pelindungan Pekerja Migran.
Selanjutnya, keenam, PKS mendesak agar status driver ojek online diperjelas sebagai pekerja formal sehingga mendapat perlindungan ketenagakerjaan.
Ketujuh, mendorong terciptanya kolaborasi antara buruh dan pengusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan.
“Bagi PKS, buruh bukan hanya roda ekonomi, tetapi juga fondasi utama kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kami siap berdiri bersama buruh, membela hak-hak mereka, serta memperjuangkan keadilan dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat,” tegas Sayuti.