KORANPALPOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menginisiasi kegiatan Isbat Nikah Massal sebagai bentuk kepedulian terhadap legalitas pernikahan dan pemenuhan hak sipil masyarakat.
Inisiasi ini dilatarbelakangi masih banyaknya pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Muara Enim yang belum memiliki akta nikah resmi dari negara.
Dampaknya, masyarakat tersebut tidak memiliki akses terhadap hak-hak hukum administrasi kependudukan dan perlindungan anak.
Kepala DPPPA Muara Enim Vivi Maryani menjelaskan, tujuan Isbat Nikah Massal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah namun belum memiliki akta nikah.
BACA JUGA:Rumah Panggung Ludes Terbakar : Kerugian Diperkirakan Capai Rp100 Juta !
BACA JUGA:Muara Enim Siap Selaraskan Program Prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi
"Kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sekaligus memberikan kelengkapan administrasi kependudukan," jelas VIvi, Senin 28 April 2025.
Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak melalui pemenuhan hak identitas anak.
Lebih lanjut, Vivi menerangkan, pelaksanaan Isbat Nikah Massal ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Polres Muara Enim, Kodim 0404 Muara Enim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, TP PKK Kabupaten Muara Enim dan Dunia Usaha.
"Sasaran kegiatan untuk pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara hukum, terutama dari kalangan masyarakat yang kurang mampu," terangnya.
BACA JUGA:Ciptakan Kondisi Aman dan Tertib : Polres Muaraenim Gelar Razia !
BACA JUGA:PHR Zona 4 Renovasi Taman Lalu Lintas Pompa Angguk : Ikon Baru Prabumulih !
Sementara itu, Bupati Muara Enim H Edison, mengapresiasi rencana kegiatan Isbat Nikah Massal yang diinisiasi DPPPA Muara Enim. "Inisiasi yang luar biasa ini tentunya perlu dukungan yang luar biasa juga," ujar Edison.
Edison pun meminta agar semua pihak, termasuk BUMN, BUMD dan BUMS, turut mendukung dan mensukseskan kegiatan ini.
"Kita ingin dengan adanya program ini, hak-hak masyarakat bisa terpenuhi, mulai dari santunan kematian hingga bantuan-bantuan dari pemerintah," harapnya.