YOGYAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia, asalkan tidak bersifat permanen.
"Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden AS) Trump," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Selasa (22/4).
Haedar berharap semua pihak saling memahami dan toleran terhadap keragaman cara untuk membela warga Palestina.
BACA JUGA:RUU ASN Dibahas di Komisi II DPR Atas Penugasan Baleg.
BACA JUGA:Persiapan Pemindahan ASN ke IKN
"Muhammadiyah memahami (rencana) evakuasi 1.000 orang itu bersifat sementara untuk dilayani kesehatan dan keselamatannya, bahkan ada yang bisa disekolahkan untuk kemudian nanti pada saatnya dikembalikan ke tanah airnya, Palestina," ucapnya.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang tetap harus menjadi prioritas.
"Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap (masalah) Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri RI yang lalu, Bu Retno Marsudi begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia, biarpun sekarang berganti (menlu), sikap politik itu tetap harus dipegang menjadi patokan utama," ujarnya.
BACA JUGA:Kemenag Sumsel Beri Kesempatan 40 Calon Haji Lunasi Bipih hingga 25 April 2025
BACA JUGA:RUU ASN Didorong untuk Atasi Masalah Ketidaknetralan ASN di Pilkada
Menurut Haedar, Muhammadiyah sejak lama telah aktif membantu rakyat Palestina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti pengiriman dokter ke Gaza, penyediaan pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, serta pembangunan madrasah bagi anak-anak pengungsi di Beirut.
"Langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yang bersifat fast program itu juga tidak ada salahnya," katanya.
Menurut Haedar, menjaga kesatuan sikap di antara kelompok-kelompok pendukung kemerdekaan Palestina amat penting dengan menyikapi setiap perbedaan pandangan melalui dialog.
BACA JUGA:Minta ATR/BPN Jelaskan Penyelesaian Pagar Laut
BACA JUGA:Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi Bagi Indonesia