KORANPALPOS.COM – Wacana Walikota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim), melakukan pemangkasan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, mendapat respon positif dari gedung dewan.
Beberapa anggota dewan menyatakan dukungannya, namun dengan catatan pemangkasan anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Seperti diungkapkan anggota Hambali Lukman, anggota DPRD dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot Lubuklinggau).
Namun dukungan tersebut diberikan dengan syarat bahwa kebijakan tersebut tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA:Wagub Sumsel Cik Ujang Groundbreaking Pembangunan Rumah Subsidi Layak Huni Bagi Pegawai dan Polri
BACA JUGA:Bupati Muchendi Ajak Gaspol Bangun OKI Tekankan Persatuan dan Kebersamaan
"Sebagai wakil rakyat, saya setuju dengan efisiensi anggaran, tetapi dengan catatan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik " ujarnya disela-sela menunggu dimulainya rapat paripurna pada Senin, 3 Maret 2025.
Saat ditanya mengenai dampak efisiensi terhadap kinerja DPRD sendiri, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat, Hambali memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terganggu.
"Kita mendukung efisiensi anggaran, tetapi program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat seharusnya tidak masuk dalam daftar efisiensi. Justru, alokasi untuk sektor peningkatan pelayanan publik perlu ditambah," tegas Hambali.
Senada dikatakan Bambang Rubianto, anggota DPRD Lubuklinggau dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga menyampaikan dukungannya.
BACA JUGA:Pemkab Muba Perkuat Dukungan untuk Percepatan Tol Trans Sumatera
BACA JUGA:Efisiensi, Bupati OKI Alihkan Anggaran Mobil Dinas untuk Kepentingan Prioritas
"Selama efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat, kami mendukung sepenuhnya langkah ini," katanya.
Evaluasi anggaran OPD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Lubuklinggau, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Sebelum Yoppy Karim atau Yoppy sapaan akrab Walikota, menegaskan bahwa efesiensi tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan infraktuktur dasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.