Di Luar Usia Sekolah: Masyarakat yang tidak berstatus sebagai pelajar dapat melakukan pemeriksaan melalui aplikasi dengan pendaftaran online, memilih jadwal, dan mendatangi fasilitas kesehatan yang telah ditentukan.
Pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik swasta yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi skrining kesehatan mental ini.
Dengan jaringan fasilitas kesehatan yang luas, diharapkan tidak ada hambatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan ini.
BACA JUGA:Kulit Tangkil Dapat Mencegah Asam Urat serta Menyehatkan Tulang dan Gigi
BACA JUGA:Infused Water: Minuman Sehat yang Menyegarkan dan Bergizi
Menkes menambahkan bahwa pemeriksaan di luar usia sekolah akan dilakukan sesuai tanggal ulang tahun masing-masing individu, ditambah satu bulan sebagai tenggat waktu kunjungan.
“Misalnya seseorang berulang tahun di bulan Januari, maka pemeriksaan dapat dilakukan hingga bulan Februari. Saat datang ke fasilitas kesehatan, cukup membawa KTP,” ujar Budi.
Menkes menjelaskan bahwa metode pemeriksaan awal dalam program ini akan dilakukan dalam bentuk kuesioner.
Kuesioner ini dirancang untuk mengidentifikasi adanya indikasi gangguan kesehatan mental yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.
Perlu diingat bahwa hasil skrining bukanlah diagnosis final, melainkan langkah awal untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan mental.
Jika hasilnya menunjukkan indikasi tertentu, pasien akan dirujuk ke tenaga kesehatan profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih mendalam.
Menkes Budi menekankan bahwa program ini akan menjadi salah satu program terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah.
Bahkan, cakupannya lebih luas dibandingkan program vaksinasi COVID-19 yang melibatkan sekitar 200 juta penduduk.
“Ini adalah program terbesar dari Kementerian Kesehatan, bahkan mungkin salah satu yang terbesar di pemerintah. Targetnya adalah menjangkau 280 juta penduduk di seluruh Indonesia. Waktu pelaksanaannya masih didiskusikan, tapi rencana awalnya memang Februari,” kata Menkes.
Menkes mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan Presiden serta setiap kepala daerah untuk menetapkan tanggal resmi dimulainya program ini.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak akan memastikan program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.