KORANPALPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan.
Penyerahan ini berlangsung pada Jumat 17 Januari 2025 di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Palembang.
Penjabat (Pj) Bupati Muba, Sandi Fahlepi hadir langsung untuk menerima laporan tersebut.
LHP kali ini mencakup dua aspek utama, yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2020–2024 pada PT Petro Muba dan Entitas Anak, serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
BACA JUGA:258 CJH OKU Ikuti Manasik Haji : Persiapan Maksimal Menuju Tanah Suci !
BACA JUGA:Polres Ogan Ilir Gelar Program Makan Siang Bergizi di SDN 07 Indralaya Utara
Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Andri Yogama, dalam sambutannya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
"Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari kegiatan rutin tahunan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara telah dilakukan secara transparan dan akuntabel," ungkap Andri Yogama.
Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap belanja daerah di Kabupaten Muba dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa belanja daerah di Kabupaten Muba sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," tegasnya, memberikan apresiasi kepada Pemkab Muba atas pencapaian ini.
BACA JUGA:Sungai Manau di Prabumulih Meluap : 200 KK Terdampak !
BACA JUGA:Satpam Memiliki Peran Penting dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban
Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi, mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumsel atas pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif.
"Saya mengapresiasi kinerja BPK yang telah melakukan pemeriksaan ini dengan sangat baik. Penyerahan LHP ini menjadi momentum bagi Pemkab Muba untuk terus berkomitmen dalam menggunakan keuangan negara secara transparan dan akuntabel," ujar Sandi.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Muba akan fokus melakukan pembenahan di berbagai aspek pengelolaan keuangan, khususnya dalam rangka meningkatkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).