Program ini direncanakan mencakup 2 juta hektare lahan dengan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Program irigasi ini akan dilaksanakan secara terpadu oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh petani adalah kelangkaan pupuk.
BACA JUGA:Saldo DANA Rp205.000 Gratis untuk Anda: Begini Cara Klaimnya
BACA JUGA:Bank Emas : Solusi Baru Dorong Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia !
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo juga memutuskan untuk meningkatkan alokasi pupuk pada tahun 2025.
Kebijakan ini bertujuan memastikan pasokan pupuk mencukupi kebutuhan petani dari Sabang sampai Merauke.
“Dengan tambahan alokasi pupuk, kami berharap tidak ada lagi keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk. Hal ini penting untuk mendukung produktivitas pertanian yang optimal,” ungkap Mentan.
Selain kebijakan irigasi dan pupuk, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk program optimasi lahan dan cetak sawah baru di beberapa provinsi.
Termasuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Langkah ini bertujuan memperluas area tanam dan meningkatkan produksi pangan nasional.
“Kami berharap, dengan kerja keras semua pihak, mimpi swasembada pangan dapat terwujud dalam waktu dekat,” ujar Amran.
Program optimasi lahan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pertanian, dan masyarakat lokal.
Kebijakan ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong produksi pangan nasional.
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.