Sementara itu, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya proses hukum yang independen dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan tokoh politik besar.
Mereka mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun agar kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tetap terjaga.
BACA JUGA:Bagja : Tata Kelola Pemilu Semakin Baik Jika Bawaslu Tetap Permanen
BACA JUGA:8 Sengketa Calon Tunggal Pilkada 2024 Masuk ke MK : Daerah Mana Saja ?
Seiring dengan berjalannya proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto, para pengamat politik mengingatkan bahwa transparansi dan independensi lembaga hukum akan menjadi kunci utama dalam mengungkap seluruh fakta terkait kasus suap Harun Masiku.
Publik berharap agar penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mencakup upaya untuk mengungkap jaringan yang lebih luas di balik praktik-praktik korupsi yang terjadi di dunia politik.
Jokowi, dalam beberapa kesempatan, menekankan pentingnya membersihkan sistem politik dan pemerintahan dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
BACA JUGA:DPR Ingin Pertahankan KPU-Bawaslu Sebagai Lembaga Permanen : Berikut Alasannya !
BACA JUGA:Perludem : Ada 312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 yang Masuk ke Mahkamah Konstitusi
Oleh karena itu, meski penetapan Hasto sebagai tersangka menambah kontroversi di dunia politik, Jokowi tetap mengimbau agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam perjalanan panjang hukum ini, diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan harapan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, apalagi dalam isu yang melibatkan partai politik besar dan tokoh penting seperti Hasto Kristiyanto. (ant)