BACA JUGA:Warga OKI Minta Bantuan Sri Sutandi untuk Hidupkan Sawah Terbengkalai
Selama sepekan reses, rombongan anggota DPRD Sumsel Dapil IX mengunjungi beberapa sekolah, di antaranya SMA Negeri 1 Bayung Lincir, SMK Negeri 1 Bayung Lincir, Pondok Alqomar, SMK Negeri 1 Babat Supat, SMA Negeri 1 Babat Supat, SMK Negeri 3 Lumpatan, SMA Negeri 4 Sekayu, dan SMK Negeri 3 Sekayu.
Dari kunjungan tersebut, ditemukan bahwa beberapa sekolah membutuhkan renovasi besar-besaran.
“Beberapa gedung sekolah sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti atap yang runtuh. Kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi siswa dan siswi.
Perbaikan mendesak harus segera dilakukan demi keselamatan mereka,” ujar Alwis.
Selain itu, masalah gaji guru honorer juga menjadi perhatian.
Beberapa guru melaporkan bahwa mereka belum menerima gaji atau tunjangan selama empat bulan terakhir. Kondisi ini tentunya mempengaruhi semangat dan kinerja mereka dalam mengajar.
Selain mengunjungi sekolah, anggota DPRD Sumsel Dapil IX juga berdialog dengan warga di sejumlah desa, seperti Desa Wono Rejo (Kecamatan Bayung Lencir), Desa Sinar Tungkal (Kecamatan Tungkal Jaya), Desa Babat Banyuasin (Kecamatan Babat Supat), dan Desa Bandar Jaya (Kecamatan Sekayu).
Dari dialog tersebut, berbagai persoalan infrastruktur mencuat, seperti jalan yang rusak parah hingga belum pernah dibangun sama sekali.
Warga mengeluhkan bahwa kondisi jalan yang buruk menghambat aktivitas sehari-hari, termasuk akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Bahkan ada jalan yang belum pernah dibangun sama sekali, padahal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas mereka,” tambah Alwis.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketidakstabilan pasokan listrik. Warga melaporkan bahwa dalam sehari, listrik bisa padam hingga lima atau enam kali. Kondisi ini berbeda jauh dengan di kota, di mana listrik jarang mengalami gangguan.
Selain itu, warga desa juga menghadapi hambatan dalam akses telekomunikasi.
Perangkat penunjang komunikasi modern masih sangat terbatas, sehingga sulit bagi masyarakat desa untuk terhubung dengan dunia luar.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pihak sekolah, anggota DPRD Sumsel Dapil IX berjanji akan memperjuangkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan skala prioritas.
“Mana yang bisa akan kita bantu, kita perjuangkan anggarannya. Untuk masalah pendidikan, karena SMA dan SMK adalah kewenangan provinsi, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumsel,” jelas Alwis.