DPRD Sumsel melalui Komisi I berencana memanggil pihak terkait untuk menjelaskan secara rinci kebijakan ini, termasuk Pj Gubernur Sumsel, Pj Walikota Palembang, dan Sekda Sumsel.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset pemerintah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan aset milik Pemprov. Langkah ini juga sebagai bentuk pengawasan kami terhadap pemerintah daerah,” tutup Chairul.
Dengan situasi politik yang dinamis pasca Pilkada Sumsel 2024, DPRD berharap semua pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan di Sumsel, khususnya dalam penggunaan aset daerah secara transparan dan sesuai aturan.