BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Sampaikan 7 Pesan Presiden dalam Peringatan HUT KORPRI ke- 53
"Polisi jangan sampai terlibat dalam praktik suap atau rekayasa kasus. Apa yang dibutuhkan masyarakat adalah polisi yang dapat dipercaya dan bekerja dengan integritas tinggi," tambahnya.
Secara keseluruhan, Sulyaden mengungkapkan bahwa meskipun wacana perubahan struktural ini perlu didiskusikan lebih lanjut, fokus utama yang harus dilakukan adalah memastikan kualitas kinerja Polri melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan internal yang lebih ketat.
Sedangkan sejumlah warga mengungkapkan, kekhawatiran terkait potensi politisasi dan penurunan profesionalisme aparat kepolisian, sementara yang lain berharap perubahan ini dapat meningkatkan fokus Polri pada tugas pengamanan masyarakat.
Ina, warga Alang-alang Lebar Kota Palembang menyatakan, bahwa ia merasa ragu jika Polri dipindahkan ke bawah Kemendagri.
"Saya khawatir kalau Polri jadi lebih terpengaruh politik. Polisi seharusnya netral dan melayani masyarakat tanpa ada intervensi dari partai manapun. Kalau di bawah Kemendagri, bisa saja ada kepentingan politik yang masuk," ujarnya, Rabu (4/12).
Ia berharap agar pengawasan terhadap kinerja Polri lebih ditingkatkan tanpa mengurangi independensi mereka.
Di sisi lain, Andi, warga Kemuning Kota Palembang mengungkapkan, harapannya agar jika wacana ini terwujud, Polri tetap bisa fokus pada tugas utamanya.
"Kalau Polri bisa lebih fokus pada pengamanan masyarakat tanpa terbebani dengan urusan politik atau kekuasaan, saya rasa itu akan baik. Selama ini banyak yang merasa Polri terlalu terlibat dalam urusan politik," katanya.
Namun, ia juga berharap agar perubahan ini tidak mengganggu profesionalisme dan kinerja Polri.
"Polisi harus tetap profesional, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. Apalagi jika dipindah ke Kemendagri, ada risiko kewenangannya semakin sempit," tambahnya.
Di antara warga lainnya, ada pula yang sepakat dengan pendapat ahli hukum yang menilai bahwa penempatan Polri di bawah Kemendagri berpotensi mengurangi kewenangan dan mengarah pada politisasi.
"Polri seharusnya tetap berada di bawah Presiden untuk menjaga independensinya. Jika masuk ke dalam struktur Kemendagri, bisa jadi fungsinya terbatas, dan itu merugikan masyarakat," kata Randa, warga Musi Banyuasin.
Meski demikian, sebagian warga juga mendukung ide ini dengan harapan agar Polri dapat lebih fokus pada pengamanan, terutama dalam menghadapi tahapan pemilu yang sering kali penuh dengan tensi politik.
"Kita ingin polisi lebih menjaga keamanan, bukan terlibat dalam urusan politik yang tidak ada hubungannya dengan tugas utama mereka," ujar Wati, warga Kota Prabumulih.
Dikatakannya, meskipun ada harapan agar perubahan ini bisa membawa kebaikan dalam hal pengamanan, sebagian besar warga mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme Polri sebagai lembaga yang berfungsi untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan politik tertentu.