Dengan pengawalan ketat dari personel KPK dan polisi, ia langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan pernyataan kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi.
Rohidin kemudian diarahkan ke ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan dalam kasus ini.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebelumnya membenarkan bahwa OTT ini terkait dugaan pungutan liar terhadap pegawai Pemerintah Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:KPK Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Tersangka Korupsi
BACA JUGA:KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi PLN Unit PLTU Bukit Asam : Begini Modus dan Kerugian Negara !
"Pungutan ini diduga dilakukan untuk pengumpulan dana pilkada," ujar Alexander kepada media.
Ia menambahkan bahwa informasi lebih rinci, termasuk nama-nama pihak yang terlibat dan uraian kasus, akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu sore.
"Kami akan menjelaskan secara lengkap sore ini, termasuk kronologi dan hasil penyidikan awal," tambah Alexander.
Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Deddy Nata, juga membenarkan adanya operasi KPK di wilayahnya.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya hanya memberikan dukungan pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK.
"Iya, betul ada kegiatan KPK di Bengkulu. Namun, untuk detail kegiatan dan jumlah orang yang diamankan, kami tidak mengetahuinya. Kami hanya mendukung pengamanan saja," ujar Kombes Pol Deddy kepada wartawan di Kota Bengkulu.
Ia juga meminta agar media bersabar menunggu informasi resmi dari KPK mengenai hasil operasi tersebut.
Penangkapan ini menjadi perhatian serius karena melibatkan jajaran tinggi pemerintahan di Bengkulu.
Dugaan bahwa pungutan ini dilakukan secara sistematis untuk kepentingan politik menimbulkan keprihatinan terhadap integritas pejabat publik di daerah tersebut.
KPK menyebut kasus ini sebagai salah satu contoh korupsi yang melibatkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Penegakan hukum ini diharapkan menjadi langkah tegas dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.