“Kami tidak akan mengikuti sesi ini karena tidak sesuai kesepakatan,” ujar Rohman.
Tidak hanya paslon, pendukung Toha-Rohman juga menunjukkan ketidakpuasan mereka.
Mereka keluar dari ruangan debat sambil meneriakkan tuduhan bahwa KPU Muba tidak adil.
BACA JUGA:KPU Muara Enim Gelar Debat di Hotel Bintang 5 : Massa Dibatasi 35 Orang per Paslon !
BACA JUGA:Debat Pilkada 2024 Dilaksanakan Maksimal 3 Kali
“KPU curang,” teriak salah satu pendukung yang diikuti oleh massa lainnya.
Menanggapi aksi WO dan tudingan tersebut, KPU Muba menegaskan bahwa mereka menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut M. Sigit Nugroho, setiap paslon sudah diberikan penjelasan teknis mengenai format debat, termasuk sesi pertanyaan terbuka yang menjadi sumber keberatan.
“Kami bekerja transparan dan profesional, semua mekanisme sudah dikonsultasikan dengan pihak terkait, termasuk rekomendasi dari Bawaslu,” kata Sigit.
Ia juga berharap aksi seperti ini tidak terulang di masa mendatang, demi menjaga integritas dan kelancaran tahapan Pilkada.
Aksi walk out ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Pendukung paslon nomor urut 1 menilai keputusan Toha-Rohman meninggalkan debat justru menunjukkan kelemahan dalam menghadapi tantangan.
Sebaliknya, pendukung paslon nomor urut 2 menyebut aksi WO adalah bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.
Sementara itu, para pengamat politik lokal menilai situasi ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kedua paslon.
“Keberanian Lucianty-Syafaruddin untuk tetap menyelesaikan debat menunjukkan kesiapannya menghadapi proses Pilkada, sedangkan aksi WO bisa dianggap sebagai langkah kontroversial yang berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat,” ujar seorang pengamat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Debat publik merupakan salah satu tahapan penting dalam Pilkada yang memberikan kesempatan bagi paslon untuk menyampaikan visi-misi dan menjawab pertanyaan dari masyarakat maupun panelis.