JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari berharap agar reformasi birokrasi mengutamakan pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka kepada publik, terutama dalam proses pembuatan kebijakan.
"Transparansi dan keterbukaan ini juga penting untuk mencegah korupsi," kata Lia ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Pemerintah yang transparan memberi ruang bagi publik untuk ikut terlibat dan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik pemerintahan, ucapnya.
Dalam sistem demokrasi, lanjut dia, partisipasi politik dari publik menjadi bagian yang penting. Oleh karena itu, publik harus terus diberikan ruang untuk berpartisipasi.
BACA JUGA:TNI-Polri Kerahkan 115.000 Personel Amankan Pelantikan Presiden
BACA JUGA:MPR : Prabowo Akan Sampaikan Pidato Pertama Usai Dilantik Jadi Presiden
Selain itu, Lia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Arah kebijakan ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebijakan nasional lainnya harus dirumuskan dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat.
"Soal pajak yang makin memberatkan dan masalah pengangguran," kata Lia.
Ia berharap agar para menteri dan wakil menteri yang akan bekerja di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memecahkan permasalahan tersebut, sebab pemerintahan baru akan menjumpai banyak tantangan.
"Masalah pasca-pandemi belum selesai, ditambah krisis ekonomi pula," ucapnya.
Lia juga berharap agar menteri-menteri pada kabinet Prabowo melibatkan para ahli dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, baik sebagai wakil menteri atau sebagai staf ahli.
BACA JUGA:Jokowi Ucapkan Terima Kasih hingga Minta Maaf kepada Jajaran Kabinet
BACA JUGA:NasDem : Surya Paloh tak Cari Posisi saat Temui Prabowo !
"Kementerian juga sering kerja sama atau konsultasi dengan lembaga think tank atau LSM untuk meminta masukan saat membuat peraturan," ujar Lia.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).