Sementara beban kerja mereka terus meningkat seiring dengan kompleksitas kasus-kasus yang harus diselesaikan di pengadilan.
Dalam aksinya nanti, para hakim juga akan menyoroti berbagai permasalahan lain terkait hak-hak mereka yang dirasa belum terpenuhi dengan baik oleh pemerintah.
Aksi ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan hakim dan menindaklanjuti tuntutan mereka dengan cepat dan efektif.
Di tengah ancaman mogok kerja ini, Chairul Huda berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Menurutnya, jika permasalahan kesejahteraan hakim dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh para hakim, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan.
"Kinerja pengadilan sangat penting bagi masyarakat. Jika para hakim sampai melakukan mogok kerja, proses hukum di pengadilan bisa terganggu. Masyarakat yang sedang menunggu putusan pengadilan akan terkena dampaknya," tutur Chairul.
Oleh karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk segera merespons dengan serius aspirasi yang disampaikan oleh para hakim.
Dengan demikian, masalah kesejahteraan ini bisa segera terselesaikan, dan para hakim bisa kembali fokus pada tugas mereka sebagai penegak hukum yang adil dan profesional.
"Kita semua berharap masalah ini bisa segera selesai dengan cara yang baik. Para hakim mendapatkan hak-hak mereka yang layak, dan masyarakat bisa tetap mendapatkan layanan peradilan yang adil dan transparan," pungkas Chairul.