"Kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan hukum kepada orang, instansi atau pihak manapun yang membutuhkan, itu sudah menjadi kewajiban Kejaksaan Tinggi," ujarnya.
BACA JUGA:KPU Kota Prabumulih Gelar Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Pilkada 2024
Mulai dari pemberian bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Hingga penelusuran asset dan pengamanan investasi di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan siap untuk mendukung PLN.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan sinergi dan komitmen antara PLN UIP Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Selatan. (adv)