Mereka diberikan pilihan untuk mengikuti aturan seragam atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan Paskibraka.
"Para anggota Paskibraka menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan ini secara sukarela. Ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka akan pentingnya menjalankan tugas negara dengan sepenuh hati," jelas Yudian.
Surat pernyataan kesediaan tersebut ditandatangani di atas materai Rp10.000, yang menandakan bahwa pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum.
BACA JUGA:Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2024 : Magnet Wisatawan dan Pesepeda di Sumatera Selatan !
BACA JUGA:Jenderal Lebanon Tegaskan Hizbullah dan Iran Akan Menargetkan Fasilitas Militer Israel !
Dalam surat itu, para anggota Paskibraka menyatakan bahwa mereka bersedia melepas hijab hanya pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera pada upacara kenegaraan, dan setelah itu mereka dapat kembali menggunakan hijab seperti biasa.
Keputusan ini memicu berbagai tanggapan di media sosial dan masyarakat luas.
Beberapa kalangan mendukung langkah BPIP dengan alasan bahwa keseragaman dalam pakaian akan menonjolkan persatuan dan semangat nasionalisme di antara para anggota Paskibraka.
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan berhijab dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.
Sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya.
Mereka berpendapat bahwa Paskibraka seharusnya tetap menghargai keberagaman dengan memperbolehkan anggota yang berhijab untuk tetap mengenakan hijab mereka selama bertugas.
Menyikapi polemik ini, beberapa tokoh agama memberikan pandangannya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Abdullah Jaidi menyatakan bahwa meskipun keseragaman itu penting, kebebasan beragama juga harus dijaga.
"Dalam Islam, hijab adalah bagian dari kewajiban syariat bagi perempuan. Oleh karena itu, kami berharap ada solusi yang tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan," ujar Abdullah Jaidi.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa keputusan BPIP sudah melalui pertimbangan yang matang.
Menurutnya, tugas Paskibraka adalah tugas negara yang memerlukan kedisiplinan tinggi, dan oleh karena itu keseragaman dalam tata pakaian adalah hal yang wajar.