Karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh perekonomian Indonesia, pergeseran tersebut dapat berdampak pada PDB secara keseluruhan.
Selain itu, belanja pemerintah diperkirakan akan melambat secara signifikan seiring dengan normalisasi belanja setelah Pemilu 2024 pada 24 Februari.
Normalisasi ini berpotensi mengurangi dorongan sementara yang diberikan oleh belanja pemerintah selama periode pemilu.
BACA JUGA:Bermain Game Menghasilkan Saldo DANA Sampai Rp2 Juta Gratis Setiap Hari : Begini Trik dan Caranya !
Investasi swasta juga diperkirakan akan tetap lemah, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan PMI manufaktur.
Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi 1,4 poin secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 49,3 dari 50,7 pada Juni.
Hal ini mencerminkan pendekatan "wait and see" yang terus berlanjut di kalangan produsen, didorong oleh ketidakpastian atas agenda kebijakan ekonomi pemerintah baru dan risiko yang terkait dengan perlambatan ekonomi global.
Selain itu, dampak yang bersumber dari risiko suku bunga kebijakan "higher for longer" oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed menyebabkan pelemahan rupiah.
"Kami melihat bahwa hal ini memang menghambat rencana ekspansi bisnis," tutur Josua. Ketidakpastian kebijakan dan risiko eksternal ini membuat produsen dan investor lebih berhati-hati dalam membuat keputusan investasi dan ekspansi bisnis.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 berada pada rentang 5,0 persen hingga 5,2 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan kami perkirakan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,2 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat.
Untuk triwulan II, KSSK memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,0 persen.
Meskipun melambat dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,11 persen, namun sektor konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi faktor pendorong kinerja ekonomi masih tetap terjaga.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong program perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat rentan.
Guna menjaga kinerja konsumsi, belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas harga.