"Meskipun merepotkan, kita harus dukung upaya untuk menjaga lingkungan," ucapnya dengan mantap.
BACA JUGA:Elen Setiadi Simak Pengarahan Jokowi
BACA JUGA:Pabrik Teh Gunung Dempo Jadi Ikon Utama ADWI 2024
Namun demikian, ada juga yang mengkritik kebijakan ini sebagai tidak efektif karena dinilai tidak memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah konsumsi BBM secara keseluruhan.
Dalam konteks respons masyarakat Kota Palembang terhadap pembatasan pembelian BBM Pertalite untuk kendaraan roda empat.
Sementara itu, Abdullah Taufik SE, selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang angkat bicara terkait penerapan kebijakan pemerintah ini.
Menurut Taufik, kebijakan ini dapat memaksa masyarakat untuk memilih BBM jenis Pertamax atau non-subsidi, yang tentunya akan menambah beban ekonomi mereka yang sudah kesulitan.
BACA JUGA:Memahami Tanda-tanda Do'i Sudah Tak Mencintaimu : Waspadai Agar Kamu Tak Cinta Sendirian !
BACA JUGA:Kiat Mengatasi Anak Tantrum di Tempat Umum: Panduan Praktis untuk Orang Tua
"Dalam situasi sulit ekonomi seperti sekarang ini, pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite akan menambah beban masyarakat. Mereka terpaksa memilih opsi yang lebih mahal seperti Pertamax, atau BBM non-subsidi lainnya," ujarnya.
Taufik juga menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan inflasi bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik kendaraan yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk mengurangi biaya operasional mereka.
"Seharusnya pemerintah lebih bijak dalam menerapkan aturan yang tidak hanya memikirkan efisiensi anggaran negara tetapi juga dampak langsungnya bagi rakyat. Kebijakan yang dapat menambah beban inflasi harus dihindari demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Taufik berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini, BBM subsidi yang tersedia adalah Solar dan Pertalite, sementara harga Pertamax tetap stabil dengan kompensasi kepada Pertamina.
Selain membatasi subsidi, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan menurunkan tingkat polusi udara.
"Kita mau sulfurnya itu 50 lah," tambah Luhut, mengacu pada rencana penggunaan bioetanol yang sedang diproses oleh Pertamina.Pemerintah juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai solusi untuk mengatasi inefisiensi dan memperbaiki penerimaan negara.