Carut Marut PPDB SMA di Sumsel : Di Mana Akar Masalahnya ?

Reporter: Erika |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 29 Jun 2024 - 19:55

Carut marut PPDB SMA Negeri di Palembang mendapat sorotan Omudsman-Foto : Istimewa-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB dengan sistem zonasi dan prestasi khususnya dalam hal penyalahangunaan sistem administrasi masih banyak ditemukan.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan pelanggaran dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Negeri di Kota Palembang.

Laporan ini merupakan hasil dari Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilakukan setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai proses seleksi PPDB 2024 yang diduga tidak transparan dan tidak adil.

Ombudsman RI Sumsel menerima berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam proses seleksi PPDB 2024.

Laporan-laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidaksesuaian nilai kumulatif pendaftar hingga adanya siswa yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus.

Seiring dengan meningkatnya jumlah laporan yang diterima, Ombudsman meyakini bahwa maladministrasi yang terjadi berdampak luas dan memutuskan untuk melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) guna mengungkap lebih dalam mengenai kasus ini.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait.

Mereka termasuk Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel sebagai terlapor pertama dan kepala sekolah SMA Negeri di Kota Palembang sebagai terlapor kedua.

Selain itu, Ombudsman juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang relevan dengan proses PPDB.

"Ombudsman telah melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen dan menemukan ada ketidaksesuaian antara hasil verifikasi nilai kumulatif pendaftar jalur prestasi oleh pihak sekolah dengan pengumuman via aplikasi ppdbsumsel.com," kata Adrian kepada awak media, Jumat, 28 Juni 2024.

carut marut ppdb sma di sumsel : di mana akar masalahnya ?                            palembang, koranpalpos.com – penerimaan peserta didik baru atau ppdb  dengan sistem zonasi dan prestasi khususnya dalam hal penyalahangunaan sistem administrasi masih banyak ditemukan. 
ombudsman  ri perwakilan sumatera selatan (sumsel) merilis laporan hasil pemeriksaan (lhp) terkait dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma negeri di kota palembang.
laporan ini merupakan hasil dari investigasi atas prakarsa sendiri (iaps) yang dilakukan setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai proses seleksi ppdb 2024 yang diduga tidak transparan dan tidak adil.
ombudsman ri sumsel menerima berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam proses seleksi ppdb 2024.
baca juga:terkait temuan kecurangan ppdb 2024 : kadisdik sumsel tegaskan tidak ada transaksi pungli ! 
baca juga:ombudsman beber kecurangan ppdb sma negeri di palembang : 911 siswa seharusnya tidak lulus ! 
laporan-laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidaksesuaian nilai kumulatif pendaftar hingga adanya siswa yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus.
seiring dengan meningkatnya jumlah laporan yang diterima, ombudsman meyakini bahwa maladministrasi yang terjadi berdampak luas dan memutuskan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (iaps) guna mengungkap lebih dalam mengenai kasus ini.
kepala ombudsman perwakilan sumsel, m. adrian agustiansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait.
mereka termasuk plh kepala dinas pendidikan provinsi sumsel sebagai terlapor pertama dan kepala sekolah sma negeri di kota palembang sebagai terlapor kedua.
baca juga:atasi banjir : pemkot palembang bongkar bangunan di atas saluran air 
baca juga:pj. ketua tp pkk silaturahmi dengan pengurus dwp sumsel
selain itu, ombudsman juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang relevan dengan proses ppdb.
"ombudsman telah melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen dan menemukan ada ketidaksesuaian antara hasil verifikasi nilai kumulatif pendaftar jalur prestasi oleh pihak sekolah dengan pengumuman via aplikasi ppdbsumsel.com," kata adrian kepada awak media, jumat, 28 juni 2024.
 dalam pemeriksaannya, ombudsman menemukan bahwa ada sejumlah calon peserta didik baru (cpdb) yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus dalam pengumuman resmi.
hal ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran mengenai transparansi dan integritas proses seleksi.
baca juga:garuda indonesia meminta maaf atas penyesuaian jadwal pemulangan jamaah haji
baca juga:bersama lawan judi online: menjaga generasi muda dari ancaman berbahaya
ombudsman merekapitulasi temuan tersebut dan menemukan bahwa sebanyak 911 siswa dari 22 sma negeri di palembang seharusnya tidak lulus namun dinyatakan lulus.
adrian menambahkan bahwa dari 22 sekolah yang diperiksa, potensi maladministrasi paling tidak sudah terlihat diantaranya di sma negeri 1, sma negeri 3, sma negeri 5, sma negeri 6, sma negeri 17, dan sma negeri 18.
"kriterianya, sekolah favorit memiliki angka 50-70 persen potensi maladministrasi. sekolah menengah 30-40 persen, dan ada juga beberapa sekolah sma negeri yang biasa," ujar adrian.
salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya intervensi langsung dari pihak dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah dalam menetapkan kelulusan cpdb.
menurut adrian, sekolah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memverifikasi data-data siswa yang diunggah.
namun, intervensi dari dinas pendidikan mengakibatkan ketidakadilan dalam hasil seleksi.
"anak-anak tahu nilai mereka sendiri. maka jika temannya yang nilainya kecil masuk dan dia yang nilainya lebih besar tidak masuk, tentu mereka jadi tahu ada yang tidak beres," kata adrian.
"dari awal kita sudah sampaikan, jangan menyalahkan anak karena mereka pada dasarnya tidak tahu. kita paham anak-anak pada pendaftaran sudah melakukan pernyataan, dan jika ada kecurangan siap dianulir. dalam aturan juga sudah jelas," tambahnya.
dampak dari maladministrasi ini sangat luas dan mempengaruhi banyak pihak.
para siswa yang berhak lulus namun tidak dinyatakan lulus merasa dirugikan.
begitu pula dengan siswa yang dinyatakan lulus namun sebenarnya tidak memenuhi kriteria merasa tidak adil karena ketidakjelasan dalam proses seleksi.
selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan juga meningkat.
kejadian ini menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya berjalan transparan dan adil ternyata masih memiliki banyak celah yang bisa disalahgunakan.
carut marut ini menjadi kewajiban semua pihak untuk mencari akar permasalahan dari kondisi ini dan segera menyelesaikannya agar tidak menjadi kesalahan yang rutin terjadi setiap tahunnya.
sistem ppdb  baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah kuota paling besar memang untuk mereka yang menggunakan jalur zonasi, sd 70 persen, sedangkan smp dan sma serta yang sederajat 50 persen.
sisanya untuk jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
salah satu penyalahgunaan yang kerap terjadi di sistem zonasi ppdb  adalah calon siswa yang pindah kartu keluarga (kk) ke domisili yang jaraknya lebih dekat ke sekolah negeri yang jadi pilihannya.
upaya perpindahan kk calon siswa agar bisa lulus ppdb 2023 tentu datang dari inisiatif orang tua yang menginginkan anaknya diterima di "sekolah negeri favorit" yang banyak diidamkan oleh banyak orang.
jika ini yang terjadi, maka dimana akar permasalahan carut marutnya penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini? 
fenomena pindah kk calon siswa yang dilakukan oleh orang tua juga berpengaruh besar terhadap gagalnya tujuan sistem zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah.
sistem zonasi sendiri pertama kali diterapkan pada 2017 sesuai dengan permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang ppdb.
tujuannya untuk percepatan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.
sistem ini juga berupaya untuk mereduksi adanya kasta dalam dunia pendidikan yang biasa menempilkan label pada sekolah tertentu sebagai unggulan dan non unggulan atau sekolah favorit dan non-favorit.
namun dalam perjalanannya, ternyata masih banyak terjadi penyalahgunaan yang sengaja dilakukan untuk masuk sekolah yang masih dianggap favorit di zona atau kawasan tersebut.
pemerintah baik pusat maupun daerah juga harus benar-benar memastikan kualitas sekolah baik negeri maupun swasta merata secara keseluruhan.
intinya, sistem zonasi ini butuh waktu. orang tua juga jangan mencari alamat tertentu atau memaksakan diri untuk bisa masuk sekolah tertentu di daerahnya. 
perpindahan kk dilakukan agar bisa mengikuti sistem zonasi ppdb diketahui oleh pemilik rumah karena memang keluarga tentu tidak masalah.
yang jadi masalah itu,  jika si pemilik rumah yang alamatnya dekat sekolah tersebut tidak mengenal siapa calon siswa yang namanya dipindahkan dalam kartu keluarganya.
oleh karena itu, masyarakat khususnya para orang tua siswa peserta ppd, harus meningkatkan edukasi dan budaya literasi mereka agar bisa memantabkan strategi apakah mau pakai jalur zonasi atau prestasi akademik maupun non-akademik.
kepala dinas pendidikan provinsi sumatera selatan sutoko menyebutkan bahwa tidak ada transaksi pungutan liar terkait ppdb sma 2024 di kota palembang, meskipun ombudsman sumsel menemukan adanya maladministrasi pada jalur prestasi dari hasil investigasi laporan warga.
"ya kita ikuti saja semua saran korektif dari ombudsman ya dan juga adanya laporan ke pihak kejaksaan tinggi sumsel, semuanya kita hormati ya, insya allah ini tidak ada pungli ataupun transaksional," kata kadisdik sumsel sutoko di palembang, sabtu, 29 juni 2024.
ia menjelaskan, saat ini semua proses masih berlangsung dan pihaknya menegaskan akan mengikuti semua saran korektif ombudsman, dan saran korektif itu menjadi catatan bersejarah untuk semuanya.
ia juga belum bisa menawarkan solusi terkait permasalahan jalur prestasi ppdb, karena saat ini masih dalam tahap rekomendasi dan akan dibahas pada level pimpinan.  
ia memaparkan, berdasarkan hasil pemeriksaan ombudsman sumsel memberikan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan, yaitu meminta pj gubernur sumsel melalui kepala dinas pendidikan provinsi sumsel dengan kewenangan menganulir atau melakukan peninjauan kembali atas hasil ppdb online jalur prestasi sma negeri se-kota palembang tahun ajaran 2024-2025.
kemudian kepala sma negeri se-kota palembang melakukan penetapan peserta didik baru jalur prestasi dengan mengacu pada hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah yang berdasarkan peringkat nilai kumulatif dari setiap bobot prestasi yang telah diverifikasi.
apabila jumlah nilai kumulatif sama maka diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah.
para kepala sma negeri juga mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak lolos seleksi jalur prestasi berdasarkan peringkat nilai kumulatif yang membuat informasi total skor secara transparan dan akuntabel yang dapat diakses masyarakat luas termasuk orang tua para wali peserta didik.
kemudian pj gubernur sumatera selatan sebagai atasan para terlapor agar melakukan evaluasi atas perilaku administrasi oleh dinas pendidikan sumatera selatan, termasuk kedudukan plh kepala dinas pendidikan sumsel dan panitia ppdb tahun 2024-2025.
dengan melibatkan inspektorat provinsi sumsel, sebagai aparatur pengawas internal pemerintah dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut kami memberikan waktu paling lama 30 hari kepada para terlapor untuk melaksanakan dan melaporkan perkembangannya kepada ombudsman ri provinsi sumsel sebagai tahapan pelaksanaannya," katanya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan