KPK Berhentikan Sementara 15 Pegawai Terlibat Pungli di Rutan KPK

Reporter: Dahlia |

Editor: Zen Bae |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 08:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadirkan 15 orang tersangka kasus dugaan pungli di Rutan KPK dalam konferensi pers di Gendung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2024).-FOTO : ANTARA-

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah tegas terhadap 15 pegawainya yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memberhentikan sementara para pegawai terkait.

Menurut Cahya, pemeriksaan disiplin terhadap 15 pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan dengan serius. Proses ini diperkirakan akan berjalan hingga 21 Maret 2024.

"Kemudian terhadap yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan akan dilakukan pemberhentian sementara sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menambahkan bahwa nasib para pegawai yang terlibat akan ditentukan setelah proses hukum mereka selesai.

"Ada tim dari Inspektorat, Biro Hukum, SDM, dan atasan langsungnya yang juga sedang bekerja. Mudah-mudahan, status ASN-nya nanti bisa ditentukan lebih cepat," katanya.

Sebelumnya, pada Jumat (15/3), KPK secara resmi menahan dan menetapkan 15 pegawainya sebagai tersangka kasus pungli di Rutan cabang KPK.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan berbagai modus untuk memperoleh uang dari para tahanan.

Para tersangka, antara lain, adalah Kepala Rutan KPK saat ini, Achmad Fauzi, mantan petugas Rutan KPK Hengki, mantan Plt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, petugas Rutan KPK Ristanta, dan beberapa lainnya.

kpk berhentikan sementara 15 pegawai terlibat pungli di rutan kpk                            jakarta – komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah mengambil langkah tegas terhadap 15 pegawainya yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) cabang kpk.
sekretaris jenderal kpk, cahya hardianto harefa, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memberhentikan sementara para pegawai terkait.
menurut cahya, pemeriksaan disiplin terhadap 15 pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan dengan serius. proses ini diperkirakan akan berjalan hingga 21 maret 2024.
baca juga:kpk tahan 15 pegawai tersangka kasus pungli di rutan kpk
baca juga:karen sebut dakwaan kpk dalam kasus lng tidak jelas
"kemudian terhadap yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan akan dilakukan pemberhentian sementara sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di gedung juang kpk, jakarta selatan.
pada kesempatan yang sama, wakil ketua kpk, nurul ghufron, menambahkan bahwa nasib para pegawai yang terlibat akan ditentukan setelah proses hukum mereka selesai.
"ada tim dari inspektorat, biro hukum, sdm, dan atasan langsungnya yang juga sedang bekerja. mudah-mudahan, status asn-nya nanti bisa ditentukan lebih cepat," katanya.
baca juga:kpk geledah rumah dinas bupati sidoarjo terkait kasus pemotongan insentif pajak
baca juga:dewas kpk segera sidangkan firli bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik
sebelumnya, pada jumat (15/3), kpk secara resmi menahan dan menetapkan 15 pegawainya sebagai tersangka kasus pungli di rutan cabang kpk.
direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan berbagai modus untuk memperoleh uang dari para tahanan.
para tersangka, antara lain, adalah kepala rutan kpk saat ini, achmad fauzi, mantan petugas rutan kpk hengki, mantan plt kepala rutan kpk deden rochendi, petugas rutan kpk ristanta, dan beberapa lainnya.
baca juga:kpk tegaskan penetapan tersangka syl tidak cacat hukum
baca juga:dewas: ketua kpk jadi tersangka harus diberhentikan sementara, begini tanggapan jokowi
modus yang dilakukan termasuk memberikan fasilitas eksklusif kepada tahanan, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta memberikan informasi terkait inspeksi mendadak (sidak).
besaran uang yang diminta pun bervariasi, mulai dari rp300 ribu hingga rp20 juta.
total uang yang diterima para tersangka selama rentang waktu 2019-2023 diperkirakan mencapai sekitar rp6,3 miliar. namun, penyelidikan masih berlanjut untuk menelusuri aliran uang dan penggunaannya.
atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan uu no. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
penyidikan dan penanganan kasus ini merupakan langkah serius kpk dalam memberantas korupsi di lingkungan institusinya sendiri.
harapan masyarakat pun agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan