Perpisahan Sekolah Jangan Sampai Memberatkan Wali Murid !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 29 Feb 2024 - 21:36

Kegiatan belajar mengajar di ruangan salah satu SD Negeri di Kota Palembang-Foto: Koer Palpos -

PALEMBANG – Polemik yang timbul terkait biaya acara perpisahan bagi siswa yang sudah lulus atau menamatkan pendidikan di sekolah hingga kerab berujung pada keluhan hingga protes orang tua murid, membuat pemerintah melalui dinas Pendidikan menginstruksikan agar kegiatan acara perpisahan ditiadakan.

Seperti kebijakan Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang mengeluarkan surat edaran (SE) yang isinya melarang sekolah menggelar kegiatan perpisahan siswa.

Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi menegaskan, apabila ada sekolah yang mengadakan acara perpisahan atau pelepasan siswa karena dianggap mampu secara finansial dan tidak mendapat protes dari siswa atau guru dapat dikenai sanksi.

Sanksinya lanjut dia, berupa teguran atau surat peringatan bagi kepala sekolah yang melanggar aturan.

Jika melanggar, kata Dewa, berarti tidak memperhatikan SE yang dikeluarkan itu.

Kendati melarang sekolah untuk menggelar acara perpisahan, Dewa tetap mengizinkan apabila mau syukuran terkait prestasi siswa seperti halnya mengadakan kegiatan ceramah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ansori, menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah dan meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi.

"Kami memberikan larangan kepada semua sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk tidak menyelenggarakan acara perpisahan sekolah," katanya.

Ansori juga menegaskan bahwa sekolah yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran atau surat peringatan bagi kepala sekolah yang melanggar aturan.

"Jika melanggar berarti dia tidak memperhatikan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, sehingga harus dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang telah kita tetapkan," tegasnya.

perpisahan sekolah jangan sampai memberatkan wali murid !                                palembang – polemik yang timbul terkait biaya acara perpisahan bagi siswa yang sudah lulus atau menamatkan pendidikan di sekolah hingga  kerab berujung pada keluhan hingga protes orang tua murid, membuat pemerintah melalui dinas pendidikan menginstruksikan agar kegiatan acara perpisahan ditiadakan.
seperti kebijakan dinas pendidikan kota palembang, yang mengeluarkan surat edaran (se) yang isinya melarang sekolah menggelar kegiatan perpisahan siswa. 
pj wali kota palembang, drs h ratu dewa msi menegaskan, apabila ada sekolah yang mengadakan acara perpisahan atau pelepasan siswa karena dianggap mampu secara finansial dan tidak mendapat protes dari siswa atau guru dapat dikenai sanksi. 
sanksinya lanjut dia, berupa teguran atau surat peringatan bagi kepala sekolah yang melanggar aturan.
baca juga:kpu kota prabumulih segera tetapkan caleg terpilih
baca juga:padu padan fesyen simple ala sivia azizah
jika melanggar, kata  dewa, berarti tidak memperhatikan se yang dikeluarkan itu.
kendati melarang sekolah untuk menggelar acara perpisahan, dewa tetap mengizinkan apabila mau syukuran terkait prestasi siswa seperti halnya mengadakan kegiatan ceramah. 
kepala dinas pendidikan kota palembang, ansori, menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah dan meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi.
"kami memberikan larangan kepada semua sekolah di lingkungan dinas pendidikan kota palembang untuk tidak menyelenggarakan acara perpisahan sekolah," katanya.
baca juga:pj gubernur sumsel berikan bantuan penyandang tuna rungu
baca juga:prabowo resmi terima kenaikan pangkat dari presiden jokowi 
ansori juga menegaskan bahwa sekolah yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran atau surat peringatan bagi kepala sekolah yang melanggar aturan.
"jika melanggar berarti dia tidak memperhatikan surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala dinas, sehingga harus dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang telah kita tetapkan," tegasnya.
“larangan acara perpisahan ini bertujuan mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah dan meringankan beban orang tua agar dapat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi,” kata kepala disdik kota palembang ansori di palembang, rabu, 28 februari.
dia menambahkan larangan itu juga berdasarkan surat edaran kepala dinas pendidikan palembang nomor 420/ 0612 /disdik/2024 tentang larangan pelaksanaan perpisahan sekolah.
surat edaran tersebut ditujukan seiring berakhirnya tahun pelajaran 2023/2024 pada semua sekolah, termasuk negeri dan swasta tingkat paud, tk, sd, dan smp.
kebijakan yang sama juga dikeluarkan dinas pendidikan kabupaten musi banyuasin (muba).
dimana diknas mengedarkan surat larangan sekolah menggelar acara perpisahan bagi siswa pada tahun 2024. hal tersebut dilakukan guna mendukung pemerintah dalam program pemulihan ekonomi.
surat edaran tersebut ditujukan seiring berakhirnya tahun pelajaran 2023/2024 pada semua sekolah, termasuk negeri dan swasta tingkat paud, tk, sd, dan smp.
"ya kita juga sudah membuat edaran untuk melarang pelaksanaan perpisahan," jelas kadisdik muba iskandar syahrianto, kepada palpos, kamis, 29 februari.
dikatakannya, untuk surat edaran disebarkan minggu ini kepada semua satpen di muba.
"kegiatan perpisahan bisa juga digganti dengan kegiatan keagamaan atau  berdoa bersama ,agar memastikan anak untuk tetap melanjutkan pendidikan  ke jenjang berikutnya," ucapnya. 
terkait kebijakan ini, muria salah seorang siswi smp di kota palembang mengatakan, dirinya cukup sedih jika adanya larangan acara perpisahan di sekolah. 
"sedih sih, tapi mau gimana lagi," ujarnya, kamis, 29 februari.
pasalnya kata dia,  acara perpisahan merupakan momen tak terlupakan ketika ia hendak meninggalkan bangku smp.
"kita kan mau ke sma, nanti setelah sma belum tentu jumpa dengan teman-teman di smp. adanya perpisahan bisa meninggalkan kenangan kepada sekolah yang akan kita lepas," ujarnya.
sedangkan yana, seorang wali murid salah satu sekolah di palembang menyatakan, perpisahan sebenarnya sah saja diadakan namun dengan sederhana, sehingga tidak memberatkan wali murid. 
“sebenarnya sih permasalahannya adalah kadang uang sumbangan perpisahan diluar nalar kita. sangat besar, dengan alasan akan diadakan di hotel dan lainnta. setiap orang tua belum tentu mampu untuk membayar sumbangan tersebut. jika kegiatan dilakukan secara sederhana tebntu tidak akan mengurangi makna dari kegiatan perpisahan itu sendiri,” ujarnya. 
sedangkan nm, salah seorang guru salah satu smp negeri di kota palembang mengatakan, pihaknya mengikuti arahan dari diknas dengan melarang kegiatan perpisahan.
“namun jika siswa secara pribadi ingin menggelar perpisahan secara tersendiri atau non formal silahkan saja namun yang jelas sekolah akan meniadakan perpisahan  kegiatan perpisahan bagi siswa,” tandasnya.
sementara dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten ogan ilir (oi) justru baru berencana menerbitkan surat edaran (se) terkait penyelenggaraan perpisahan di sekolah.
keputusan ini diambil setelah melihat adanya dilema yang muncul terkait pelaksanaan perpisahan di beberapa sekolah di wilayah tersebut.
kepala disdikbud oi, sayadi,menyatakan, bahwa sebelum menerbitkan se, pihaknya terlebih dahulu akan berisi petunjuk  ke bupati (bupati oi,red).
"nanti kami terbitkan surat edaran terkait perpisahan siswa, baik paud, tk, sd, dan smp. dengan terlebih dahulu meminta petunjuk ke pak bupati," ujarnya.
menurut sayadi, meskipun perpisahan telah menjadi sebuah tradisi bagi siswa dan pihak sekolah dimana pun, namun perpisahan juga bisa menjadi suatu masalah yang rumit.
"memang buah simalakama. dilarang, kasihan dengan anak dan para orang tua, karena tidak ada perpisahan," tambahnya.
dalam menghadapi dilema ini lanjut sayadi, disdikbud oi akan mencoba merumuskan formula untuk pelaksanaan perpisahan di sekolah.
"nanti kami rumuskan dulu formula untuk pelaksanaan perpisahan. mungkin menggelar perpisahan secara sederhana," paparnya.
tidak hanya itu, sayadi juga mengingatkan kepada seluruh sekolah tingkat paud, tk, sd, dan smp di oi, agar tidak membebani para orang tua atau wali murid dalam pelaksanaan perpisahan.
"jangan sampai pelaksanaan perpisahan itu justru membebani para orang tua dan wali murid," imbaunya.
sementara itu, di kota palembang, dinas pendidikan kota setempat telah secara resmi mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan peniadaan acara perpisahan siswa di tingkat tk/paud, sd, dan smp.
larangan ini tercantum dalam surat edaran kepala dinas pendidikan palembang nomor 420/0612/disdik/2024 tentang pelarangan pelaksanaan perpisahan sekolah. 
sementara itu pengamat pendidikan, prof dr abdullah idi med mengatakan, mengadakan perpisahan tidak masalah, asal tidak memberatkan orang tua.
"perpisahan sekolah tidak masalah diadakan, selagi tidak memaksakan diri. jadi sesuai kemampuan orang tua siswa saja, tujuannya juga untuk membahagiakan siswa yang sudah lulus sekolah,” kata profesor abdullah idi, kamis, 29 februari 2024.
menurutnya, perpisahan sekolah sebaiknya dibicarakan antara sekolah, wali siswa dan juga komite.
jadi ada kesepakatan bersama, bila perlu ada kesepakatan dengan komite sekolah. 
"untuk itulah diharapkan bisa mengakomodir berbagai latar belakang  anak dan orang tua. bila perlu jangan yang mewah-mewah, buatlah sesederhana mungkin misal cukup dengan makan nasi bungkus bersama," katanya.
menurutnya, yang jadi masalah itu kalau sampai sewa hotel, gedung dan lain-lain itu bisa jadi memberatkan orang tua siswa.
karena sekolah yang tahu tingkat kemampuan orang tua wali murid maka bisa dipertimbangkan seperti apa bentuk perpisahannya."tidak ada salahnya mengadakan perpisahan untuk kebersamaan juga.
nantinya ada yang lanjut kuliah, ada yang kerja, dengan adanya perpisahan  ada kenangan tersendiri," katanya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan