JPU Tuntut Terdakwa Korupsi Asrama Haji Bengkulu dengan Hukuman Berbeda

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Zen Bae |

Rabu , 07 Feb 2024 - 13:04

Kedua terdakwa kasus korupsi asrama haji saat mendengarkan tuntutan dari JPU Kejati Bengkulu. -FOTO : ANTARA-

BORGOL - Sidang kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 terus bergulir.

Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu memberikan tuntutan berbeda terhadap dua terdakwa yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Bengkulu, Fauzi Isra, JPU Kejati Bengkulu, Heru, membacakan tuntutan yang meminta hukuman berbeda bagi kedua terdakwa.

Mantan Direktur PT BKN, SU, dijatuhi tuntutan pidana penjara selama enam tahun, sementara Broker Proyek PS dituntut dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Menurut JPU Heru, kedua terdakwa SU dan PS dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 dalam dakwaan primer undang-undang tindak pidana korupsi.

Heru juga menyatakan bahwa terdakwa SU dikenakan denda sebesar Rp300 juta dengan ancaman subsider enam bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp399 juta.

Sementara itu, terdakwa PS juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ancaman subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp44 juta.

Tuntutan JPU tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah menyebabkan kerugian negara dan tidak mendukung program pemerintah.

Heru menegaskan bahwa hal ini merupakan hal yang memberatkan tuntutan terhadap keduanya.

jpu tuntut terdakwa korupsi asrama haji bengkulu dengan hukuman berbeda                            borgol - sidang kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021 terus bergulir. 
pada sidang yang digelar di pengadilan negeri bengkulu, jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan tinggi bengkulu memberikan tuntutan berbeda terhadap dua terdakwa yang terlibat dalam kasus ini.
dalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim pn bengkulu, fauzi isra, jpu kejati bengkulu, heru, membacakan tuntutan yang meminta hukuman berbeda bagi kedua terdakwa.
baca juga:mengungkap fakta : bagaimana iklan judi online membentuk pola pikir pengguna internet !
baca juga: pinjaman motor teman untuk menjenguk orang tua berakhir digadaikan, warga ogan ilir kena ciduk
mantan direktur pt bkn, su, dijatuhi tuntutan pidana penjara selama enam tahun, sementara broker proyek ps dituntut dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan.
menurut jpu heru, kedua terdakwa su dan ps dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 dalam dakwaan primer undang-undang tindak pidana korupsi.
heru juga menyatakan bahwa terdakwa su dikenakan denda sebesar rp300 juta dengan ancaman subsider enam bulan penjara dan uang pengganti sebesar rp399 juta.
baca juga:viral ! oknum kades di ogan ilir bertindak amoral 
baca juga:pelaku pencurian kabel kamera vms tol indralaya-prabumulih tertangkap, ini orangnya ! 
sementara itu, terdakwa ps juga diwajibkan membayar denda sebesar rp300 juta dengan ancaman subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti sebesar rp44 juta.
tuntutan jpu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah menyebabkan kerugian negara dan tidak mendukung program pemerintah.
heru menegaskan bahwa hal ini merupakan hal yang memberatkan tuntutan terhadap keduanya.
baca juga:tragedi speedboat di banyuasin : tim sar berhasil temukan 2 korban, pencarian korban lain masih dilakukan !
baca juga:dewan ogan ilir minta polisi tegas terhadap begal, amir : kalau perlu ditembak mati !
namun, kuasa hukum terdakwa su, endah rahayu ningsih, menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan nota pembelaan terhadap tuntutan jpu.
ningsih menegaskan bahwa tuntutan yang diberikan sangatlah memberatkan, terutama pada pasal 2 ayat 1, padahal terdakwa su telah mengembalikan kerugian negara sebesar rp843 juta.
sebelumnya, tim pidsus kejati bengkulu menerima uang titipan dari beberapa saksi dalam kasus korupsi revitalisasi pembangunan asrama haji.
uang titipan tersebut terdiri dari berbagai sumber, seperti saksi mt yang mengembalikan uang rp30 juta pada 15 agustus, saksi berinisial m yang menitipkan uang sebesar rp200 juta pada 10 agustus, dan saksi lainnya yang juga turut menitipkan sejumlah uang.
hasil audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai rp1,28 miliar.
dengan terungkapnya berbagai fakta dan alur persidangan yang semakin jelas, masyarakat diharapkan dapat melihat betapa pentingnya penegakan hukum untuk memberantas tindak korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
prosedur hukum yang adil dan tegas menjadi landasan untuk memastikan keadilan dan integritas dalam berbangsa dan bernegara.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan