Gagal Seleksi, Merasa Pengabdian tidak Dihargai

Reporter: Prabu |

Editor: Dahlia |

Rabu , 17 Jan 2024 - 21:03

Belasan petugas Damkar memprotes dengan mengadu ke DPRD Prabumulih terkait nasib status mereka-Foto: Prabu palpos-

PRABUMULIH – Sebanyak 17 petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Prabumulih, mengadu nasib mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih.

Mereka menghadap pimpinan DPRD dan menyampaikan keluhan terkait proses seleksi penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional (JF) khusus pemadam kebakaran tahun 2023.

Dalam pengaduan mereka, petugas damkar tersebut mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap hasil seleksi PPPK.

Meskipun mereka telah memenuhi persyaratan sesuai aturan dan meraih nilai yang tinggi, namun mereka tidak lulus seleksi.

Bahkan, mereka mencatat bahwa beberapa yang dinyatakan lulus memiliki nilai dibawah petugas damkar dan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023.

"Berdasarkan aturan tersebut, untuk dapat mendaftar seleksi PPPK jabatan fungsional khusus damkar minimal bekerja di damkar selama 2 tahun dan juga memiliki sertifikat, itu semua kami ada sedangkan yang lulus justru tidak ada. Karena itu kami menolak pengumuman seleksi tersebut dan kami meminta tolong kepada bapak-bapak dewan terhormat untuk memperjuangkan nasib kami,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Dikatakannya, petugas damkar yang gagal dalam seleksi tersebut rata-rata telah mengabdi belasan tahun sebagai PHL Damkar.

Mereka merasa bahwa pengalaman dan dedikasi yang telah mereka berikan tidak dihargai dalam proses seleksi tersebut. "Saya saja sudah 15 tahun di Damkar ini tapi masih gagal," ujar Heri dengan nada lirih.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE MIKom, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk membawa persoalan ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB).

"Akan kita bawa ke pusat ke menpan," ungkap Sutarno ketika diwawancarai usai menerima pengaduan dari petugas damkar.

gagal seleksi, merasa pengabdian tidak dihargai                               prabumulih – sebanyak 17 petugas pemadam kebakaran dari badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kota prabumulih, mengadu nasib mereka kepada dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih. 
mereka menghadap pimpinan dprd dan menyampaikan keluhan terkait proses seleksi penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (pppk) jabatan fungsional (jf) khusus pemadam kebakaran tahun 2023.
dalam pengaduan mereka, petugas damkar tersebut mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap hasil seleksi pppk.
meskipun mereka telah memenuhi persyaratan sesuai aturan dan meraih nilai yang tinggi, namun mereka tidak lulus seleksi. 
baca juga:sinkronisasi program kerja se-sumsel sentuh angka 90 persen
baca juga:survei spin: elektabilitas prabowo-gibran tembus 50,9 persen
bahkan, mereka mencatat bahwa beberapa yang dinyatakan lulus memiliki nilai dibawah petugas damkar dan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menpan rb nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pppk untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023.
"berdasarkan aturan tersebut, untuk dapat mendaftar seleksi pppk jabatan fungsional khusus damkar minimal bekerja di damkar selama 2 tahun dan juga memiliki sertifikat, itu semua kami ada sedangkan yang lulus justru tidak ada. karena itu kami menolak pengumuman seleksi tersebut dan kami meminta tolong kepada bapak-bapak dewan terhormat untuk memperjuangkan nasib kami,” ungkapnya dengan nada kecewa.
dikatakannya, petugas damkar yang gagal dalam seleksi tersebut rata-rata telah mengabdi belasan tahun sebagai phl damkar.
mereka merasa bahwa pengalaman dan dedikasi yang telah mereka berikan tidak dihargai dalam proses seleksi tersebut. "saya saja sudah 15 tahun di damkar ini tapi masih gagal," ujar heri dengan nada lirih.
menanggapi keluhan tersebut, ketua dprd kota prabumulih, sutarno se mikom, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk membawa persoalan ini ke kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemen pan dan rb).
baca juga:main film ‘dul muluk dan dul malik’, pj gubernur sumsel : berlatih seni itu penting
baca juga:pajak hiburan bakal naik 40 hingga 75 persen, pengusaha hiburan meradang !
"akan kita bawa ke pusat ke menpan," ungkap sutarno ketika diwawancarai usai menerima pengaduan dari petugas damkar.
lebih lanjut, sutarno menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara apa yang menjadi keputusan menpan terkait pengumuman hasil seleksi pppk damkar.
"jadi ini akan kita tanyakan ke pusat, ada aturan di situ terkait penerimaan di damkar namun penerimaannya ada pelamar dari luar. jadi kita pertanyakan nanti ke menpan rb secepatnya dalam waktu dekat ini," tambahnya.
sutarno juga mengungkapkan bahwa dprd prabumulih akan langsung menghubungi menpan untuk mencari klarifikasi terkait kejanggalan dalam seleksi pppk damkar. 
baca juga:forum mahasiswa jawa timur tolak kampanye hitam dan penyebaran hoaks
"nanti kita juga akan menyusul terkait hal tersebut untuk mempertanyakan hal tersebut," tuturnya.
sementaram wakil ketua ii dprd prabumulih, ir dipe anom, menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini tidak hanya ke kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tapi juga ke badan kepegawaian negara (bkn). 
"kita akan mempertanyakan hal-hal dianggap oleh petugas damkar janggal, karena ada beberapa hal terkait passing grade cat yang tidak menjadi dasar kelulusan yang mana mereka merasa nilainya besar tapi dikalahkan k2 yang secara nilai dibawah mereka cat nya," kata dipe anom.
terpisah, kepala badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia (bkpsdm) kota prabumulih, beni rizal sh mh, turut memberikan tanggapan. 
ia menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan petugas damkar yang gagal seleksi pppk dan pimpinan dprd kota prabumulih, pihaknya telah menyampaikan bahwa akan kembali ke kementerian panrb untuk berkoordinasi. 
"ini bukan hanya di prabumulih tapi hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada tenaga eks honorer k2, hampir sama permasalahan di kota prabumulih," kata beni. 
sebelumnya, respons atas protes ini tidak hanya datang dari wakil rakyat, namun juga menyita perhatian penjabat (pj) walikota prabumulih, h elman st mm, yang angkat bicara secara tegas.
protes dari petugas damkar menjadi perhatian publik karena keberhasilan mereka dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) pada musim kemarau lalu.
pj wako menegaskan, akan memperjuangkan nasib belasan petugas damkar tersebut ke pusat. ***