Pelanggaran APK Pemilu 2024 Masih Marak

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 04 Jan 2024 - 21:34

Sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah sudut Kota Palembang dan petugas Bawaslu OI menertibkan salah satu APK peserta Pemilu setempat-Foto Palpos-

PALEMBANG – Kesepakatan Pemilu damai peserta Pemilu 2024, Bawaslu Sumsel bersama stakeholder pada H-1 masa kampanye, yang salah satunya komit mentaati aturan kampanye, nampaknya tidak dijalankan sesuai kesepakatan.

Terbukti masih banyak ditemukan terjadi sejumlah pelanggaran kampanye. Pelanggaran tersebut didominasi pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Dari pantauan Palpos, sejak dibukanya tahapan masa kampanye Pemilu 2024 pelanggaran pemasangan APK berupa spanduk, baliho dan pamflet terjadi di sejumlah wilayah kabupaten dan kota se Sumsel.

Walaupun telah dilakukan langkah penertiban oleh Bawaslu bersama Sat Pol PP pemerintah kabupaten dan kota dengan mencopot APK yang melanggar namun pelanggaran masih terjadi.

Pelanggaran ini melibatkan sejumlah pasangan calon yang menyalahi aturan dengan memasang APK di fasilitas umum, taman kota, fasilitas ibadah, bahkan di pohon.

Pemasangan APK di lokasi-lokasi tersebut menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel).

Terkait pelanggaran tersebut sejumlah penertiban telah dilakukan Bawaslu maupun Pemkab dan Pemkot melalui Sat Polisi Pamong Praja (Pol PP). Seperti di Kota Palembang.

Dimana Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban APK dan akan terus dilakukan secara rutin hingga hari pencoblosan Pemilu 2024.

Kasat Pol PP Palembang melalui Kasi Operasional dan Pengendalian, Hery Andriani usai penertiban APK di kawasan Jakabaring, Palembang mengatakan, penertiban APK tersebut berdasarkan perwali nomor 17 tahun 2017 dan peraturan KPU.

"Semuanya kami pangkas di titik-titik yang melanggar, ketentuan KPU seperti di pepohonan dan tiang listrik," katanya.

pelanggaran apk pemilu 2024 masih marak                               palembang – kesepakatan pemilu damai peserta pemilu 2024, bawaslu sumsel bersama stakeholder pada h-1 masa kampanye, yang salah satunya komit mentaati aturan kampanye, nampaknya tidak dijalankan sesuai kesepakatan.
terbukti masih banyak ditemukan terjadi sejumlah pelanggaran kampanye. pelanggaran tersebut didominasi pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye (apk).
dari pantauan palpos, sejak dibukanya tahapan masa kampanye pemilu 2024 pelanggaran pemasangan apk berupa spanduk, baliho dan pamflet terjadi di sejumlah wilayah kabupaten dan kota se sumsel.
walaupun telah dilakukan langkah penertiban oleh bawaslu bersama sat pol pp pemerintah kabupaten dan kota dengan mencopot apk yang melanggar namun pelanggaran masih terjadi.
baca juga:smrc sebut pasangan ganjar-mahfud berpeluang lolos putaran kedua 
baca juga:penanganan stunting baru sebatas slogan, pengamat nilai belum efektif !
pelanggaran ini melibatkan sejumlah pasangan calon yang menyalahi aturan dengan memasang apk di fasilitas umum, taman kota, fasilitas ibadah, bahkan di pohon.
pemasangan apk di lokasi-lokasi tersebut menjadi perhatian serius  badan pengawas pemilu (bawaslu) sumatera selatan (sumsel).
terkait pelanggaran tersebut sejumlah penertiban telah dilakukan bawaslu maupun pemkab dan pemkot melalui sat polisi pamong praja (pol pp). seperti di kota palembang.
dimana satpol pp kota palembang melakukan penertiban apk dan akan terus dilakukan secara rutin hingga  hari pencoblosan pemilu 2024.
baca juga:sumsel berhasil kendalikan inflasi tetap terjaga hingga akhir tahun 2023
baca juga:kpu harus jamin data tak diretas guna cegah konflik sosial 
kasat pol pp palembang melalui kasi operasional dan pengendalian,  hery andriani usai penertiban apk di kawasan jakabaring, palembang mengatakan, penertiban apk tersebut berdasarkan perwali nomor 17 tahun 2017 dan peraturan kpu.
 "semuanya kami pangkas di titik-titik yang melanggar, ketentuan kpu seperti di pepohonan dan tiang listrik," katanya.
terpisah bawaslu kabupaten ogan ilir (oi) juga tidak mau ketinggalan dengan menertibkan  935 apk para peserta pemilu yang melanggar aturan yang telah di tentukan.
komisioner bawaslu oi devisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lilly oktayanti  mengatakan, pihaknya banyak menemukan pelanggaran pemasangan apk di batang pohon dan tiang listrik.
baca juga:membuat resolusi tahun baru, komitmen diri menjadi lebih baik 
baca juga:coba tak netral, kades bisa kena sanksi kurungan 
"untuk fasilitas umum seperti sekolah, masjid, atau kantor pemerintah belum ada. ada di bangunan yang dibangun salah satu desa namun setelah di tegur langsung ditindak lanjuti oleh pihak calon atau peserta pemilu,"  katanya.
terhadap apk melanggar tersebut ungkap lily pihaknya secepatnya akan melakukan penertiban.
"peringatan dan himbauan telah kita lakukan, insha allah secepatnya kita akan kita lakukan penertiban. mungkin dalam minggu-minggu ini," tegasnya.
selain pohon dan tiang listrik yang menjadi tempat pemasangan apk, di areal simpang pintu tol palembnag indralaya juga jadi sasaran atribut politik yang diduga melanggar tersebut.
dari pantauan palpos, terlihat pihak pt hutama karya (hk) selaku pengelola tol palindra melakukan pelepasan terhadap sejumlah bendera partai politik yang berjejer di kanan dan kiri pintu masuk jalan tol.
salah seorang petugas menyampaikan bahwa pelepasan atribut partai itu untuk menjaga netralitas karena itu merupakan areal tol palindra.
"kita netral pak, makanya kita lepas," katanya.
sebelumnya, bawaslu sumsel juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran yang mereka saksikan. 
dari penelusuran bawaslu sumsel, pelanggaran pemasangan apk  di sembarang tempat masih marak di masa kampanye ini.
seperti memasang apk di pohon yang sangat jelas  dilarang.
bawaslu sumsel sendiri telah mengingatkan peserta pemilu untuk menaati aturan yang ada.
"kita (bawaslu sumsel, red) terus  mengingatkan peserta pemilu, partai politik maupun caleg, capres dan dpd, bahwa kpu  telah menentukan tempat pemasangan apk dan ini harus ditaati, " tegas ahmad naafi,  koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu sumsel, belum lama ini.
dijelaskan naafi, jajarannya ditingkat bawaslu kabupaten kota atau pun pengawas kecamatan  akan tegas melakukan penertiban bersama sat pol pp. 
"jadi, jangan memasang apk yang bukan tempatnya, sehingga jelas dilarang dan akan diberikan tindakan tegas," tandas naafi. 
sedangkan ketua kpu sumsel andika pranata jaya mengatakan, kpu sumsel sendiri telah mengeluarkan surat keputusan (sk) kpu ri nomor 78 tahun 2023 tentang titik-titik pemasangan alat peraga kampanye (apk) sebanyak 5.615 titik yang tersebar di 17 kabupaten kota se sumsel. 
"namun kami mengingatkan dalam pemasangan apk ini, mohon pemasangannya mempertimbangkan estetika, kebersihan dan keindahan  karena ada peraturannya," jelasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 05 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan