DPR Minta Pemerintah Proaktif Jaga Momen Libur Nataru

KORANPALPOS.COM - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengambil langkah proaktif untuk memastikan terjaganya keamanan, kedamaian, dan kenyamanan masyarakat pada momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Pemerintah sudah semestinya menjaga liburan Nataru (Natal-Tahun Baru) ini. Secara proaktif harus dilakukan upaya-upaya serius melindungi masyarakat sebab menurut saya, memberikan rasa bahagia di hati masyarakat adalah juga tugas fundamental dari pemerintah," kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sebab, kata dia, momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 kali ini bertepatan dengan musim hujan sehingga patut diwaspadai banyaknya potensi musibah yang di berbagai wilayah tanah air.

BACA JUGA:Komisi III DPR Terima 469 Aduan Sepanjang 2024

BACA JUGA:DPR Sebut Hasto Tersangka karena KPK Lunasi Utang Perkara

"Kita sudah membaca berita adanya musibah yang telah terjadi. Ada longsor, banjir bandang, kecelakaan, dan kebakaran. Banyak korban yang berduka. Bahkan ada yang keluarganya meninggal akibat musibah tersebut," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah semestinya mampu mengambil langkah antisipatif untuk mencegah berulangnya musibah yang menelan korban setiap tahunnya.

"Ada kesan bahwa pemerintah tidak melakukan antisipasi. Padahal, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan lembaga pemerintah lain jauh hari sudah memberikan peringatan. Sayangnya, antisipasi yang dilakukan tidak mampu mencegah terjadinya musibah," tuturnya.

BACA JUGA:PDI Perjuangan Siapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto

BACA JUGA:DPR Minta Presiden Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Sritex

Dia lantas berkata, "Musim liburan mestinya orang cari senang. Paling tidak, sekali setahun orang relaks dan menenangkan pikiran. Lalu pascaliburan Nataru, kembali lagi bertarung mengurus isteri, anak, dan keluarga."

Untuk itu, dia meminta Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan pihak terkait agar di semua tempat wisata harus disiagakan petugas pemantau, baik dari pegawai Kementerian Pariwisata maupun instansi lain.

"Ada pemerintah daerah, kepolisian, ormas, kelompok peduli pariwisata, dan lain-lain. Pemerintah tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Semua pihak harus dilibatkan sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing," ujarnya.

BACA JUGA:Jokowi : Penetapan Hasto sebagai Tersangka KPK Itu Proses Hukum yang Patut Dihormati !