Reses Dapil II Palembang DPRD Sumsel : Warga Keluhan Lampu Jalan, Banjir dan Zonasi Pendidikan !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 08 Dec 2024 - 18:41

Anggota DPRD Sumsel Dapil II bersama guru dan pelajar SMA Negeri 13.-Foto : Popa -

PALEMBANG - Anggota DPRD Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang melaksanakan reses tahap pertama tahun 2024 untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

Reses ini dipimpin oleh Koordinator Dapil II, Hj. Zaitun, SH, M.Kn, bersama anggota lainnya: H. Nopianto, S.Sos., MM, Ir. Zulkipli Kadir, H. Yansuri, S.IP, HM Anwar Syadat, S.Si., M.Si, Fajar Febriansyah, ST., M.IKOM, dan Tamtama Tanjung.

Kegiatan ini melibatkan kunjungan ke berbagai sekolah, kantor kecamatan, serta sejumlah perusahaan besar di Palembang untuk mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Berikut adalah rangkuman hasil reses yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga Palembang.

Dalam kunjungan ke beberapa sekolah seperti SMA Negeri 5, SMAN 17, SMAN 13, dan SMAN 3, rombongan anggota DPRD mendapati sejumlah persoalan penting di sektor pendidikan.

Di SMA Negeri 5, kepala sekolah mengungkapkan tekanan terkait banyaknya titipan siswa dari pejabat saat penerimaan peserta didik baru.

Ia juga meminta dukungan pemerintah dan DPRD untuk menyukseskan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang akan digelar di sekolah tersebut.

"Kami berharap ada bantuan untuk kelancaran acara MTQ ini," ujarnya. Selain itu, pihak sekolah meminta pencairan dana BOS dipercepat karena gaji 15 tenaga honorer dan 6 petugas kebersihan sepenuhnya bergantung pada dana ini.

Di SMA Negeri 17, guru Alifian menyoroti kebijakan zonasi yang dinilai terlalu banyak mengakomodasi siswa dari sekitar sekolah, sehingga asrama dan bungalow yang telah disediakan negara menjadi tidak terpakai secara optimal.

"Kami juga berharap penyelesaian gedung sekolah tiga lantai yang sempat terhenti sejak pemerintahan sebelumnya dapat dilanjutkan," tambahnya.

reses dapil ii palembang dprd sumsel : warga keluhan lampu jalan, banjir dan zonasi pendidikan !                              palembang - anggota dprd sumatera selatan dari daerah pemilihan (dapil) ii kota palembang melaksanakan reses tahap pertama tahun 2024 untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.
reses ini dipimpin oleh koordinator dapil ii, hj. zaitun, sh, m.kn, bersama anggota lainnya: h. nopianto, s.sos., mm, ir. zulkipli kadir, h. yansuri, s.ip, hm anwar syadat, s.si., m.si, fajar febriansyah, st., m.ikom, dan tamtama tanjung.
kegiatan ini melibatkan kunjungan ke berbagai sekolah, kantor kecamatan, serta sejumlah perusahaan besar di palembang untuk mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
berikut adalah rangkuman hasil reses yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga palembang.
baca juga:palembang raih penghargaan kota terinovatif se-indonesia
baca juga:anggota dprd banyuasin gelar reses ii, fokus serap aspirasi masyarakat
dalam kunjungan ke beberapa sekolah seperti sma negeri 5, sman 17, sman 13, dan sman 3, rombongan anggota dprd mendapati sejumlah persoalan penting di sektor pendidikan.
di sma negeri 5, kepala sekolah mengungkapkan tekanan terkait banyaknya titipan siswa dari pejabat saat penerimaan peserta didik baru.
ia juga meminta dukungan pemerintah dan dprd untuk menyukseskan kegiatan musabaqah tilawatil quran (mtq) yang akan digelar di sekolah tersebut.
"kami berharap ada bantuan untuk kelancaran acara mtq ini," ujarnya. selain itu, pihak sekolah meminta pencairan dana bos dipercepat karena gaji 15 tenaga honorer dan 6 petugas kebersihan sepenuhnya bergantung pada dana ini.
baca juga:pt pln sukses raih 2 penghargaan gold dan silver 
baca juga:pln uip sumbagsel tanam 1.000 pohon 
di sma negeri 17, guru alifian menyoroti kebijakan zonasi yang dinilai terlalu banyak mengakomodasi siswa dari sekitar sekolah, sehingga asrama dan bungalow yang telah disediakan negara menjadi tidak terpakai secara optimal.
"kami juga berharap penyelesaian gedung sekolah tiga lantai yang sempat terhenti sejak pemerintahan sebelumnya dapat dilanjutkan," tambahnya.
siswa sman 17, alfa syahira, juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan masjid sekolah yang mengalami kebocoran.
"kami membutuhkan masjid yang layak untuk kegiatan ibadah dan pembelajaran agama," katanya.
di sman 13 palembang, seorang guru mengusulkan agar tenaga pppk juga diberikan tunjangan beras, seperti halnya pns.
selain itu, ia meminta pembangunan sma baru di talang jambe, mengingat kawasan tersebut cukup padat penduduk tetapi belum memiliki sma.
seorang siswa di sman 13 juga mengeluhkan kurangnya fasilitas sekolah, seperti ruang ganti pakaian, wc, buku pelajaran, dan ruang belajar yang memadai.
anggota dprd, fajar febriansyah, menyatakan kesiapan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke kementerian pendidikan.
"kami akan berusaha agar usulan ini terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.
sistem zonasi menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot. h. nopianto menyampaikan bahwa kebijakan ini telah dibahas di tingkat kementerian, dan besar kemungkinan akan dihapuskan.
"kebijakan zonasi sering kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena dianggap tidak rasional," jelasnya.
namun, tamtama tanjung menyatakan bahwa program zonasi pada dasarnya memiliki tujuan baik, yaitu memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk mengakses pendidikan di sekolah terdekat.
"kami perlu mengevaluasi implementasinya agar lebih adil dan bermanfaat," tambahnya.
selain pendidikan, infrastruktur menjadi perhatian utama dalam reses ini.
saat berdialog dengan para camat di palembang, masalah banjir menjadi keluhan yang paling sering disampaikan.
camat kemuning, ario, meminta penanganan banjir yang lebih serius dan terintegrasi.
"kami berharap ada solusi permanen untuk masalah ini karena banjir selalu menjadi momok bagi masyarakat, terutama saat musim hujan," ujarnya.
h. nopianto menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi banjir secara komprehensif.
"banjir bukan masalah baru, tetapi dampaknya semakin meluas seiring perkembangan kota. solusi terintegrasi sangat diperlukan," katanya.
masalah lampu jalan juga menjadi perhatian. menurut h. yansuri, keterbatasan alat seperti mobil crane menghambat perbaikan lampu jalan yang rusak.
"kami telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan ini, tetapi jumlah alat yang tersedia masih terbatas, sehingga prosesnya lambat," jelasnya.
rombongan dprd juga mengunjungi kantor-kantor perusahaan besar seperti pt angkasa pura, pt pelindo, dan pt pusri.
dalam dialog ini, masyarakat berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat lebih berkontribusi terhadap peningkatan fasilitas publik di sekitar wilayah operasinya.
perusahaan-perusahaan tersebut diminta untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat aktivitas logistik dan memastikan penerangan jalan di kawasan mereka berfungsi dengan baik.
"kami mengapresiasi kontribusi perusahaan-perusahaan ini, tetapi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar," kata hj. zaitun.
dprd dapil ii berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses ini.
hj. zaitun menyatakan bahwa meskipun mereka berasal dari berbagai partai politik, seluruh anggota dprd memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat.
h. yansuri menambahkan bahwa setiap usulan akan disusun secara tertulis untuk dimasukkan ke dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
"kami akan mengawal setiap usulan ini hingga realisasi," tegasnya.
h. nopianto juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan ketidaktepatan dalam pembagian bantuan sosial.
"jika ada yang merasa bantuan tidak sesuai sasaran, laporkan kepada kami. kami akan memastikan hal itu ditindaklanjuti," katanya.
reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kota palembang.
kolaborasi antara pemerintah, dprd, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.
"kami mendengar setiap keluhan dan akan membawa semua aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. semoga melalui kerja sama yang baik, berbagai masalah ini dapat terselesaikan," tutup hj. zaitun.
dengan fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat, reses ini menjadi momentum penting bagi dprd sumsel untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif di kota palembang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan