Reses Dapil II Palembang DPRD Sumsel : Warga Keluhan Lampu Jalan, Banjir dan Zonasi Pendidikan !
Anggota DPRD Sumsel Dapil II bersama guru dan pelajar SMA Negeri 13.-Foto : Popa -
Siswa SMAN 17, Alfa Syahira, juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan masjid sekolah yang mengalami kebocoran.
"Kami membutuhkan masjid yang layak untuk kegiatan ibadah dan pembelajaran agama," katanya.
Di SMAN 13 Palembang, seorang guru mengusulkan agar tenaga PPPK juga diberikan tunjangan beras, seperti halnya PNS.
Selain itu, ia meminta pembangunan SMA baru di Talang Jambe, mengingat kawasan tersebut cukup padat penduduk tetapi belum memiliki SMA.
Seorang siswa di SMAN 13 juga mengeluhkan kurangnya fasilitas sekolah, seperti ruang ganti pakaian, WC, buku pelajaran, dan ruang belajar yang memadai.
Anggota DPRD, Fajar Febriansyah, menyatakan kesiapan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke Kementerian Pendidikan.
"Kami akan berusaha agar usulan ini terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.
Sistem zonasi menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot. H. Nopianto menyampaikan bahwa kebijakan ini telah dibahas di tingkat kementerian, dan besar kemungkinan akan dihapuskan.
"Kebijakan zonasi sering kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena dianggap tidak rasional," jelasnya.
Namun, Tamtama Tanjung menyatakan bahwa program zonasi pada dasarnya memiliki tujuan baik, yaitu memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk mengakses pendidikan di sekolah terdekat.
"Kami perlu mengevaluasi implementasinya agar lebih adil dan bermanfaat," tambahnya.
Selain pendidikan, infrastruktur menjadi perhatian utama dalam reses ini.
Saat berdialog dengan para camat di Palembang, masalah banjir menjadi keluhan yang paling sering disampaikan.
Camat Kemuning, Ario, meminta penanganan banjir yang lebih serius dan terintegrasi.
"Kami berharap ada solusi permanen untuk masalah ini karena banjir selalu menjadi momok bagi masyarakat, terutama saat musim hujan," ujarnya.