Rumah Dinas Wagub Sumsel Ditempati Pj Walikota Palembang : DPRD Sumsel Angkat Bicara !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Minggu , 08 Dec 2024 - 17:51

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi -Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Ia menyesalkan keputusan memperbolehkan rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel ditempati oleh Pj Walikota Palembang selama proses renovasi rumah dinas Pj Walikota berlangsung.

“Kebijakan ini menurut saya tidak patut, karena rumah dinas Wagub memiliki peruntukannya sendiri. Ini tindakan yang tidak sesuai,” ujar Chairul kepada media, Minggu 8 Desember 2024.

Permasalahan ini bermula dari surat yang diajukan oleh Pj Walikota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta pada 24 September 2024 dengan Nomor: 032/26633/BPKAD/2024.

Surat tersebut berisi permohonan pinjam pakai rumah dinas Wagub Sumsel karena rumah dinas Pj Walikota Palembang tengah direnovasi.

Permohonan itu kemudian disetujui oleh Pj Gubernur Sumsel melalui surat Nomor: 032/002263/BPKAD pada 1 Oktober 2024.

Namun, keputusan ini menimbulkan polemik setelah diketahui bahwa aset rumah dinas Wagub Sumsel diubah tanpa persetujuan resmi, seperti renovasi toilet sesuai keinginan Pj Walikota.

“Merubah aset milik Pemprov Sumsel tanpa izin adalah tindakan keliru. Seharusnya, hal seperti ini tidak boleh terjadi,” tegas Chairul.

Chairul menyampaikan bahwa keputusan Pj Gubernur tersebut bertentangan dengan pendapat Pj Kepala Biro Umum Pemprov Sumsel dan Sekda Sumsel Edward Candra, yang sejak awal tidak menyetujui permohonan pinjam pakai rumah dinas Wagub Sumsel.

rumah dinas wagub sumsel ditempati pj walikota palembang : dprd sumsel angkat bicara !                             koranpalpos.com - anggota komisi i dprd provinsi sumatra selatan (sumsel), h chairul s matdiah, sh, mhkes, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan penjabat (pj) gubernur sumsel elen setiadi.
ia menyesalkan keputusan memperbolehkan rumah dinas wakil gubernur (wagub) sumsel ditempati oleh pj walikota palembang selama proses renovasi rumah dinas pj walikota berlangsung.
“kebijakan ini menurut saya tidak patut, karena rumah dinas wagub memiliki peruntukannya sendiri. ini tindakan yang tidak sesuai,” ujar chairul kepada media, minggu 8 desember 2024.
baca juga:kmp jagantara kandas di perairan bakauheni : begini kondisi penumpang terkini !
baca juga:kelas bpjs kesehatan dihapus: tarif baru berlaku pertengahan 2025 !
permasalahan ini bermula dari surat yang diajukan oleh pj walikota palembang ucok abdulrauf damenta pada 24 september 2024 dengan nomor: 032/26633/bpkad/2024.
surat tersebut berisi permohonan pinjam pakai rumah dinas wagub sumsel karena rumah dinas pj walikota palembang tengah direnovasi.
permohonan itu kemudian disetujui oleh pj gubernur sumsel melalui surat nomor: 032/002263/bpkad pada 1 oktober 2024.
baca juga:bantuan beras 10 kg berlanjut : pemerintah fokuskan pada keluarga miskin di 2025 !
baca juga:gus miftah mundur sebagai utusan khusus presiden prabowo subianto : keputusan dari hati nurani !
namun, keputusan ini menimbulkan polemik setelah diketahui bahwa aset rumah dinas wagub sumsel diubah tanpa persetujuan resmi, seperti renovasi toilet sesuai keinginan pj walikota.
“merubah aset milik pemprov sumsel tanpa izin adalah tindakan keliru. seharusnya, hal seperti ini tidak boleh terjadi,” tegas chairul.
chairul menyampaikan bahwa keputusan pj gubernur tersebut bertentangan dengan pendapat pj kepala biro umum pemprov sumsel dan sekda sumsel edward candra, yang sejak awal tidak menyetujui permohonan pinjam pakai rumah dinas wagub sumsel.
baca juga:mendagri umumkan nilai evaluasi : pj gubernur raih predikat terbaik kedua se-indonesia !
baca juga:daftar jalan tol baru yang dioperasikan mendukung libur nataru 2024 : jawa dan sumatera !
“meski ditolak oleh pihak internal pemprov sumsel, rumah dinas itu tetap ditempati. bahkan sampai sekarang masih ditempati oleh cheka virgowansyah, pj walikota palembang yang menggantikan ucok abdulrauf damenta,” ungkap chairul.
chairul juga menyoroti momen yang dianggap kurang tepat, mengingat tahapan pilgub sumsel 2024 telah selesai.
berdasarkan hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum (kpu) sumsel, pasangan herman deru-cik ujang (hdcu) memenangkan pilgub dengan meraih 2.220.437 suara, jauh mengungguli dua pasangan lainnya, eddy santana putra-riezky aprilia dan mawardi yahya-ra anita noeringhati.
baca juga:presiden tegaskan kenaikan gaji guru asn dan non-asn !
baca juga:menhub pastikan simpul transportasi siap hadapi natal dan tahun baru 2024/2025
“sudah jelas siapa yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur sumsel. mereka hanya tinggal menunggu pelantikan, dan rumah dinas itu seyogianya segera dipersiapkan untuk wagub sumsel terpilih,” tambahnya.
chairul juga mempertanyakan sumber anggaran untuk biaya perawatan rumah dinas wagub yang kini ditempati oleh pj walikota palembang.
menurutnya, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) harus dilakukan secara transparan.
“apakah biaya maintenance rumah dinas itu berasal dari apbd provinsi sumsel atau dari apbd kota palembang? ini harus dijelaskan,” ujarnya.
ia menambahkan bahwa kebijakan pj gubernur menunjukkan ketidaktahuan terhadap aturan tata kelola keuangan daerah.
“sangat disayangkan, kebijakan seperti ini menimbulkan keraguan publik atas pemahaman pj gubernur tentang aturan dan pengelolaan keuangan daerah,” tegas chairul.
chairul mendesak agar pemkot palembang segera mempersiapkan alternatif tempat tinggal untuk pj walikota selama renovasi rumah dinas selesai dilakukan.
hal ini penting untuk memastikan rumah dinas wagub siap digunakan oleh wagub sumsel terpilih setelah pelantikan.
“pemprov harus segera mempersiapkan rumah dinas tersebut untuk penghuni yang seharusnya, yakni wagub sumsel yang baru. pj walikota palembang harus segera mengosongkan rumah tersebut,” ujar chairul.
dalam penutupnya, chairul menekankan bahwa kebijakan pj gubernur yang memperbolehkan rumah dinas wagub digunakan untuk tujuan lain adalah preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“tindakan ini seharusnya tidak terjadi jika pj gubernur memahami peraturan yang ada. kebijakan seperti ini hanya menimbulkan polemik dan merugikan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
dprd sumsel melalui komisi i berencana memanggil pihak terkait untuk menjelaskan secara rinci kebijakan ini, termasuk pj gubernur sumsel, pj walikota palembang, dan sekda sumsel.
tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset pemerintah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan aset milik pemprov. langkah ini juga sebagai bentuk pengawasan kami terhadap pemerintah daerah,” tutup chairul.
dengan situasi politik yang dinamis pasca pilkada sumsel 2024, dprd berharap semua pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi menjaga kepercayaan masyarakat.
kasus ini menjadi pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan di sumsel, khususnya dalam penggunaan aset daerah secara transparan dan sesuai aturan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan