Hiswana Migas Sebut Agen Elpiji di Indonesia Meradang : Keluhkan Kebijakan Pajak !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 17 Oct 2024 - 20:30

Keluhan agen LPG terhadap kebijakan pajak Dirjen Pajak-FOTO : ANTARA-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas (Migas) mengungkapkan kekhawatiran agen elpiji 3 Kilogram di seluruh Indonesia.

Penyebabnya terkait kebijakan pajak yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Keresahan ini muncul di tengah penegakan pajak yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan regulasi yang ada.

Dilansir dari Antara, Kuasa Hukum Hiswana Migas, Cuaca Teger, mengungkapkan bahwa para agen LPG 3 kg merasa resah setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

HET ini bervariasi di setiap wilayah, sehingga memunculkan kebingungan di kalangan agen LPG.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, harga eceran gas LPG seharusnya ditetapkan sebesar Rp 12.750. Namun, dengan biaya transportasi yang berbeda-beda di seluruh Indonesia, para Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur tambahan biaya, yang dikenal sebagai HET,” jelas Cuaca.

Menurut Cuaca, karena HET ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah daerah, pajak seharusnya tidak dikenakan pada HET tersebut.

Hal ini disampaikan dalam surat yang telah dikirimkan kepada Dirjen Pajak, namun hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak tersebut.

Meskipun Hiswana Migas telah menyampaikan surat klarifikasi kepada Dirjen Pajak dua bulan lalu, hingga kini belum ada balasan yang diterima.

“Kami mendampingi agen ke beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk KPP Pratama Baturaja. KPP menyatakan akan menunggu jawaban surat kami dari Kantor Pusat,” tuturnya.

hiswana migas sebut agen elpiji di indonesia meradang : keluhkan kebijakan pajak !                            palembang, koranpalpos.com - himpunan wiraswasta nasional (hiswana) minyak dan gas (migas) mengungkapkan kekhawatiran agen elpiji 3 kilogram di seluruh indonesia.
penyebabnya terkait kebijakan pajak yang diterapkan oleh direktorat jenderal pajak (dirjen pajak).
keresahan ini muncul di tengah penegakan pajak yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan regulasi yang ada.
dilansir dari antara, kuasa hukum hiswana migas, cuaca teger, mengungkapkan bahwa para agen lpg 3 kg merasa resah setelah dirjen pajak mulai menagih pajak atas selisih harga eceran tertinggi (het) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
baca juga:emak-emak di prabumulih keluhkan sulitnya dapat elpiji 3 kg
baca juga:tambah 400 ribu tabung elpiji di wilayah sumsel
het ini bervariasi di setiap wilayah, sehingga memunculkan kebingungan di kalangan agen lpg.
“sesuai dengan peraturan menteri esdm nomor 26 tahun 2009, harga eceran gas lpg seharusnya ditetapkan sebesar rp 12.750. namun, dengan biaya transportasi yang berbeda-beda di seluruh indonesia, para gubernur, bupati, dan walikota mengatur tambahan biaya, yang dikenal sebagai het,” jelas cuaca.
menurut cuaca, karena het ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah daerah, pajak seharusnya tidak dikenakan pada het tersebut.
baca juga:pertamina patra niaga tambah 11,4 juta tabung elpiji 3 kilogram untuk idul adha 2024
baca juga:ditemukan harga elpiji 3 kg dijual di atas het
hal ini disampaikan dalam surat yang telah dikirimkan kepada dirjen pajak, namun hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak tersebut.
meskipun hiswana migas telah menyampaikan surat klarifikasi kepada dirjen pajak dua bulan lalu, hingga kini belum ada balasan yang diterima.
“kami mendampingi agen ke beberapa kantor pelayanan pajak (kpp), termasuk kpp pratama baturaja. kpp menyatakan akan menunggu jawaban surat kami dari kantor pusat,” tuturnya.
baca juga:pertamina jamin stok elpiji di oku raya aman selama ramadhan
baca juga:stok gas elpiji 3kg diprediksi cukup jelang ramadhan
cuaca menekankan pentingnya menghentikan kegiatan penagihan pajak sampai ada aturan yang jelas dan solusi yang memadai.
“kami berharap agar kegiatan penagihan pajak ini dihentikan untuk menghindari keresahan di kalangan agen,” ujarnya.
konsultan pajak hiswana migas, henry kurniawan yuza, menambahkan bahwa ada potensi pajak penghasilan (pph) yang kurang bayar akibat selisih harga jual ke pangkalan.
baca juga:tingkatkan pengawasan penyaluran elpiji subsidi
baca juga:gas elpiji 3 kilogram mulai langka, harga membumbung ! 
hal ini menunjukkan bahwa pph atas penebusan elpiji belum sepenuhnya final.
“perlakuan pajak terhadap agen lpg seharusnya merujuk pada berbagai aturan yang ada, yang menetapkan bahwa pemungutan pph bersifat final dan dibayarkan saat pembelian barang,” ungkapnya.
henry menyoroti ketidakadilan yang muncul akibat perlakuan pajak yang berbeda-beda di antara kpp.
“kondisi ini menciptakan keraguan di kalangan agen lpg mengenai keadilan pemungutan pajak. dalam prinsip pemungutan pajak yang berlaku di indonesia, harus ada asas keadilan, kepastian administrasi, dan yuridis agar tidak timbul ketidakpastian di kalangan wajib pajak,” tegasnya.
agen elpiji 3 kg dari kabupaten oku selatan, tanry, juga menyatakan keresahan yang sama.
ia mengaku tidak pernah mengalami kebijakan seperti ini sejak membuka usaha pada tahun 2013.
“sebagai wajib pajak, saya berharap agar kebijakan dapat berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada,” katanya.
keresahan ini tidak hanya dialami oleh tanry, tetapi juga oleh banyak agen lpg di berbagai daerah.
mereka berharap agar dirjen pajak tidak memajaki het yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan mengembalikan pajak yang telah dibayarkan terkait het tersebut.
menanggapi keluhan ini, kabid p2 humas kanwil djp sumsel dan babel, teguh pribadi prasetya, mengkonfirmasi bahwa kuasa hukum hiswana migas telah menyampaikan surat ke kanwil djp sumsel babel dan beberapa kanwil lainnya.
“kami sudah respons dan telah meneruskan hal ini ke kantor pusat, karena seluruh kewenangan ada di pusat,” ujarnya.
kebijakan pajak yang diterapkan oleh dirjen pajak terhadap agen lpg 3 kg di indonesia menjadi sorotan, dengan banyak pihak yang menyuarakan keberatan atas penegakan pajak yang dianggap tidak tepat.
hiswana migas berharap agar pemerintah dapat mendengarkan keluhan ini dan mengambil langkah yang adil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para agen lpg di seluruh indonesia.
dengan harapan akan adanya dialog dan solusi yang konstruktif, diharapkan dapat tercipta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri elpiji.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan