Menteri PANRB Terbitkan SE Tindak Tegas ASN Pelaku Judi Online

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 24 Sep 2024 - 19:33

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. --Foto: Antara

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring atau online di lingkup instansi pemerintah.

Menurutnya, fenomena perjudian daring sudah semakin meresahkan dan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN).

"Kami sudah keluarkan surat edaran untuk mencegah dan menangani perjudian daring. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun larangan perjudian daring itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Selain itu, dia menjelaskan perjudian daring pun termasuk pelanggaran hukum. Sebab, perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya.

Menurut Anas, tindak pidana perjudian telah memasuki titik yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp600 triliun.

Dia mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring.

Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.

"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring," tegasnya.

menteri panrb terbitkan se tindak tegas asn pelaku judi online                             jakarta, koranpalpos.com - menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring atau online di lingkup instansi pemerintah.
menurutnya, fenomena perjudian daring sudah semakin meresahkan dan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (asn).
"kami sudah keluarkan surat edaran untuk mencegah dan menangani perjudian daring. asn yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas," kata anas dalam keterangannya di jakarta, selasa.
adapun larangan perjudian daring itu tertuang dalam surat edaran menteri panrb no. 5/2024 tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkungan instansi pemerintah, yang ditandatangani pada 24 september 2024.
baca juga:puan maharani : wacana penambahan komisi sedang dimatangkan
baca juga:wujudkan pemilu damai : 6 pemuka agama ajak masyarakat doa bersama
selain itu, dia menjelaskan perjudian daring pun termasuk pelanggaran hukum. sebab, perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya.
menurut anas, tindak pidana perjudian telah memasuki titik yang mengkhawatirkan.
berdasarkan data dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai rp600 triliun.
dia mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring.
instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi asn dan non-asn tentang dampak buruk perjudian daring.
baca juga:calon bupati muba lucianty silaturahmi bersama sumeks grup: janji bawa muba lebih baik lagi !
baca juga:kerusuhan saat pengundian nomor urut pilkada palembang 2024 : polisi dan tokoh masyarakat kena tikam !
"pejabat pembina kepegawaian (ppk) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring," tegasnya.
jika ditemukan adanya indikasi, ppk atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.
bagi asn pelaku perjudian daring yang pelanggaran-nya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang.
sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.
"terhadap pegawai asn yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan," tulis surat tersebut.
baca juga:lucianty nomor 1, toha nomor 2 : ini tanggapan kedua paslon cabup muba 2024 !
sedangkan terhadap asn yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
dalam surat tersebut dijelaskan, asn yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, ppk wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat (2) uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
se ini juga menindak tegas tenaga non-asn yang terlibat. pegawai non-asn yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.
"atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-asn yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja," ujar anas.
baca juga:kpu tetapkan nomor urut pilgub sumsel 2024 : hdcu nomor 1, era 2, matahati 3 !
pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.
setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada menteri panrb c.q kepala badan kepegawaian negara (bkn). (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan