Kementerian PPPA Tegaskan Pelecehan Merupakan Tindak Pidana yang Serius

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 02 Sep 2024 - 22:12

Suasana kegiatan "Sosialisasi Setop Tindak Pelecehan di Transportasi Publik" yang diselenggarakan di Jakarta, Senin. (2/9/2024)-FOTO : ANTARA-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara tegas menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang harus dihadapi dengan serius dan ditindak secara hukum.

Penegasan ini disampaikan dalam acara "Sosialisasi Setop Tindak Pelecehan di Transportasi Publik" yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 2 September 2024.

Eni Widiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian PPPA, menekankan bahwa pelecehan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Pelecehan adalah salah satu dari tindak pidana kekerasan seksual. Jadi catat, tindak pidana karena sudah ada Undang-Undang," ujarnya.

Undang-Undang TPKS ini mengatur berbagai aspek penanganan kekerasan seksual, termasuk pencegahan, penanganan, pelindungan, serta pemulihan hak korban.

UU ini juga mewajibkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Dengan adanya UU ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual, termasuk di fasilitas publik seperti transportasi umum.

Kementerian PPPA berkomitmen penuh dalam upaya melindungi perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik.

"Kami berkomitmen melindungi kaum perempuan dan anak di manapun berada, termasuk di fasilitas publik dan transportasi publik," ujar Eni.

kementerian pppa tegaskan pelecehan merupakan tindak pidana yang serius                            jakarta, koranpalpos.com - kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) secara tegas menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang harus dihadapi dengan serius dan ditindak secara hukum.
penegasan ini disampaikan dalam acara "sosialisasi setop tindak pelecehan di transportasi publik" yang berlangsung di jakarta pada senin, 2 september 2024.
eni widiyanti, asisten deputi perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga dan rentan, kementerian pppa, menekankan bahwa pelecehan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam undang-undang (uu) nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (tpks).
baca juga:pelaku pemerasan di jalan lintas desa cinta kasih dibekuk
baca juga:remaja di oki tikam remaja : korban meninggal dunia, ini penyebabnya!
"pelecehan adalah salah satu dari tindak pidana kekerasan seksual. jadi catat, tindak pidana karena sudah ada undang-undang," ujarnya.
undang-undang tpks ini mengatur berbagai aspek penanganan kekerasan seksual, termasuk pencegahan, penanganan, pelindungan, serta pemulihan hak korban.
uu ini juga mewajibkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
baca juga:pilkada prabumulih 2024 : kenali paslon, pilih rekam jejak positif dan religius !
baca juga:pemkot prabumulih dapat reward dana insentif fiskal rp 5,7 miliar !
dengan adanya uu ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual, termasuk di fasilitas publik seperti transportasi umum.
kementerian pppa berkomitmen penuh dalam upaya melindungi perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik.
"kami berkomitmen melindungi kaum perempuan dan anak di manapun berada, termasuk di fasilitas publik dan transportasi publik," ujar eni.
baca juga:masyarakat berharap harga bbm subsidi juga dapat diturunkan 
baca juga:ditinggal bekerja : mes pt mum habis dilalap si jago merah !
ia menambahkan bahwa uu tpks memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak.
selain itu, kementerian pppa juga menyediakan layanan pengaduan yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga masyarakat dapat melaporkan setiap kejadian kekerasan seksual dengan mudah.
"ketika ada kejadian kekerasan atau pelecehan seksual kemudian ditindaklanjuti, ini bisa dirujuk ke kementerian pppa atau unit pelaksana teknis dinas (uptd) di daerah. kami memberikan layanan rujukan akhir," jelasnya.
baca juga:cadangan batu bara di pendopo sumatera selatan 1,3 miliar ton : siap produksi hingga 30 tahun !
baca juga:istri selalu tertidur saat diajak berhubungan, suami lampiaskan ke anak tiri
eni juga menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan berbagai sanksi hukum, mulai dari hukuman penjara, denda, hingga pembayaran restitusi kepada korban sebagai bentuk ganti rugi
. hal ini menegaskan bahwa pelecehan seksual bukanlah tindakan yang bisa dianggap remeh atau diabaikan.
kementerian pppa mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, untuk berani melapor jika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan seksual.
"penting bagi perempuan untuk membekali diri dengan pengetahuan dan berani speak up apabila melihat atau mengalami tindakan kekerasan," tambah eni.
masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari ancaman kekerasan seksual.
dalam acara yang sama, direktur operasi dan pemasaran kai commuter, broer rizal, menegaskan pentingnya sosialisasi anti pelecehan untuk menciptakan lingkungan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi semua pengguna.
"sosialisasi merupakan bagian dari komitmen kai commuter untuk mencegah dan menangani segala bentuk pelecehan di transportasi publik, khususnya commuter line," ujar broer rizal.
data dari kai commuter menunjukkan bahwa dari januari hingga agustus 2024, terdapat 30 kasus pelecehan seksual yang berhasil ditangani oleh petugas di stasiun maupun di dalam commuter line.
selain itu, terdapat 13 laporan yang masuk melalui media sosial terkait tindakan serupa.
angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran di masyarakat terhadap pelecehan seksual, namun juga menegaskan perlunya langkah-langkah preventif yang lebih kuat.
kai commuter telah mengimplementasikan sistem analytic recognition (cctv analytic) sebagai upaya pencegahan tindak pelecehan seksual dan kejahatan lainnya di transportasi publik.
sistem ini mampu mengidentifikasi wajah pelaku melalui rekaman cctv dan data tersebut disimpan dalam basis data untuk tindakan lebih lanjut.
dengan adanya teknologi ini, diharapkan pencegahan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
selain itu, kai commuter juga menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses oleh korban melalui call center 021-121 atau media sosial resmi kai commuter.
"kai commuter siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya," tegas broer rizal.
pelecehan seksual merupakan tindak pidana serius yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh elemen masyarakat.
melalui kolaborasi antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat, diharapkan bisa tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman, terutama bagi perempuan dan anak.
kementerian pppa bersama dengan kai commuter dan berbagai pihak terkait terus berupaya meningkatkan kesadaran dan melakukan tindakan preventif agar kekerasan seksual dapat ditekan seminimal mungkin.
hanya dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menciptakan ruang publik yang bebas dari ancaman pelecehan seksual.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan