Beli Pertalite Dibatasi Mulai 1 September 2024 : Warga Terpaksa Alternatif BBM Nonsubsidi !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 25 Aug 2024 - 21:23

Pelayanan pembelian BBM di salah satu SPBU di Kota Palembang-Foto : Koer Palpos -

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Pemerintah memastikan kebijakan pembatasan pembelian BBM pertalite akan mulai diberlakukan terhitung sejak 1 September 2024.

Sebelumnya, sempat direncanakan bahwa pembatasan pembelian BBM pertalite dimulai sejak 17 Agustus 2024 lalu namun rencana ini ditunda, hingga pemerintah kembali memastikan penjadwalan pembatasan pembelian BBM pertalite terhitung September 2024.

Untuk implementasi kebijakan tersebut, PT Pertamina akan menerapkan sistem QR Code untuk setiap transaksi pembelian Pertalite dan Solar.

Setiap pembelian BBM akan memerlukan penggunaan QR Code yang dapat diperoleh melalui aplikasi MyPertamina.

Taufiq Kurniawan, Section Head Communication dan Relation Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, mengungkapkan bahwa mulai 1 September 2024, semua pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat akan menggunakan QR Code.

Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tanggal pasti kapan aturan tersebut mulai berlaku secara resmi.

Dengan kebijakan ini lanjut dia, diharapkan distribusi BBM subsidi dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran, serta mengurangi potensi penyalahgunaan.

Terkait kebijakan pemerintah soal pembatasan pembelian BBM pertalite mulai 1 September 2024 menuai beragam tanggapan dari masyarakat Sumatera Selatan.

Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi dan memprioritaskan pengguna yang lebih membutuhkan.

Warga masyarakat Sumsel Sumsel merasa khawatir akan dampak kebijakan ini terhadap aktivitas sehari-hari mereka.

beli pertalite dibatasi mulai 1 september  2024 : warga terpaksa alternatif  bbm nonsubsidi !                            palembang, koranpalpos.com – pemerintah memastikan kebijakan pembatasan pembelian bbm pertalite akan mulai diberlakukan terhitung sejak 1 september 2024. 
sebelumnya, sempat direncanakan bahwa pembatasan pembelian bbm pertalite dimulai sejak 17 agustus 2024 lalu namun rencana ini ditunda, hingga pemerintah kembali memastikan penjadwalan pembatasan pembelian bbm pertalite terhitung september 2024.
untuk implementasi kebijakan tersebut, pt pertamina akan menerapkan sistem qr code untuk setiap transaksi pembelian pertalite dan solar.
setiap pembelian bbm akan memerlukan penggunaan qr code yang dapat diperoleh melalui aplikasi mypertamina.
baca juga:tokoh inspirasi merdeka awards memotivasi generasi muda sumatera selatan 
baca juga:bung baja sriwijaya resmi dikukuhkan, siap dukung herman deru dalam pemilihan gubernur sumsel 2024-2029
taufiq kurniawan, section head communication dan relation pertamina patra niaga jatimbalinus, mengungkapkan bahwa mulai 1 september 2024, semua pembelian pertalite untuk kendaraan roda empat akan menggunakan qr code.
namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tanggal pasti kapan aturan tersebut mulai berlaku secara resmi.
dengan kebijakan ini lanjut dia, diharapkan distribusi bbm subsidi dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran, serta mengurangi potensi penyalahgunaan.
terkait kebijakan pemerintah soal pembatasan pembelian bbm pertalite mulai 1 september 2024  menuai beragam tanggapan dari masyarakat sumatera selatan.
baca juga:13 kandidat lolos seleksi : ui bersiap pilih rektor baru untuk masa depan !
baca juga:segera daftar 1.388 formasi cpns basarnas 2024 : lulusan sma hingga s1, cek syarat dan batas umur !
kebijakan ini dirancang untuk mengurangi konsumsi bbm subsidi dan memprioritaskan pengguna yang lebih membutuhkan.
warga masyarakat sumsel  sumsel merasa khawatir akan dampak kebijakan ini terhadap aktivitas sehari-hari mereka.
salah seorang warga kota palembang, andi, yang bekerja di perusahaan swasta mengungkapkan kekhawatirannya. 
"saya khawatir dengan adanya pembatasan ini, karena pertalite adalah satu-satunya jenis bbm yang terjangkau untuk saya. semoga pemerintah memberikan solusi lain atau tambahan subsidi," ujarnya, minggu (25/8).
baca juga:cara pendaftaran online cpns basarnas 2024/2025 : panduan lengkap dan terbaru !
baca juga:pem akamigas tambah 2 prodi terakreditasi unggul: memperkuat kualitas pendidikan untuk sdm energi dan mineral 
sedangkan rina, seorang ibu rumah tangga, warga alang-alang lebar palembang juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut.
"sebenarnya positif kebijakan ini  untuk mengurangi ketergantungan pada bbm bersubsidi. namun saya  berharap pemerintah juga menyediakan alternatif atau solusi lain seperti peningkatan transportasi publik," katanya.
sedang erwin, warga muara enim harapan berharap agar kebijakan ini diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang dapat mempermudah transisi.
"kalo bisa  pemerintah menyediakan informasi yang jelas mengenai mekanisme pembelian dan kuota yang berlaku," tandasnya.
baca juga:proyek raksasa plts 300 mw di sumatera selatan : maju bersama energi terbarukan !
baca juga:jokowi hormati putusan mk soal syarat calon kepala daerah
sedangkan endi, warga lainnya berharap ada sosialisasi yang cukup sehingga masyarakat tidak bingung saat menghadapi perubahan ini.
edi, salah seorang pedagang berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada kendaraan pribadi. 
"dengan adanya transportasi umum yang memadai, diharapkan penggunaan bbm dapat lebih terjaga dan merata.dengan kebijakan ini, diharapkan penggunaan bbm bersubsidi dapat lebih terkontrol dan membantu dalam pengelolaan energi nasional secara lebih efisien," ucapnya.
sementara itu sementara itu, abdullah taufik se, selaku ketua komisi ii dprd kota palembang angkat bicara terkait penerapan kebijakan pemerintah ini.
menurut taufik, kebijakan ini dapat memaksa masyarakat untuk memilih bbm jenis pertamax atau non-subsidi, yang tentunya akan menambah beban ekonomi mereka yang sudah kesulitan.
"dalam situasi sulit ekonomi seperti sekarang ini, pembatasan pembelian bbm bersubsidi pertalite akan menambah beban masyarakat. mereka terpaksa memilih opsi yang lebih mahal seperti pertamax, atau bbm non-subsidi lainnya," ujarnya.
taufik juga menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan inflasi bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik kendaraan yang mengandalkan bbm bersubsidi untuk mengurangi biaya operasional mereka.
"seharusnya pemerintah lebih bijak dalam menerapkan aturan yang tidak hanya memikirkan efisiensi anggaran negara tetapi juga dampak langsungnya bagi rakyat. kebijakan yang dapat menambah beban inflasi harus dihindari demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
taufik berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
sebelumnya, kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) melalui sekretaris jenderalnya, dadan kusdiana memastikan, aturan pembatasan bbm subsidi seperti pertalite, dan solar akan tuntas dalam beberapa pekan mendatang.
menurutnya regulasi terkait pembatasan bbm subsidi tersebut sesuai arahan menteri esdm, bahlil lahadalia, yang meminta kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan kebijakan tersebut. 
sedangkan deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi kemenko marves, rachmat kaimuddin, menyebut bahwa kebijakan tersebut awalnya direncanakan rampung pada 17 agustus 2024, sesuai bocoran menko marves luhut binsar pandjaitan, namun terpaksa mundur. 
artinya mulai bulan depan saat kebijakan tersebut rampung, tidak semua orang bisa mengisi pertalite di spbu pertamina karena pembatasan tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan