DK PWI Laporkan Mantan Ketum dan Sekjen ke Bareskrim : Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dalam Jabatan !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 14 Aug 2024 - 22:42

Helmi Burman di Bareskrim Mabes Polri -FOTO : ANTARA-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM – Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat resmi melaporkan mantan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan mantan Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah ke Bareskrim Mabes Polri.

Laporan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh keduanya.

Laporan tersebut disampaikan pada Rabu (14/8) dan dilengkapi dengan berbagai bukti yang dianggap kuat untuk mendukung tuduhan.

Menurut pengurus DK PWI Pusat, Helmi Burman, pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti yang relevan, termasuk hasil pemeriksaan DK PWI.

Selain itu, surat-surat keputusan, serta bukti transaksi yang melibatkan sejumlah dana yang diklaim sebagai cashback untuk Forum Humas BUMN.

Helmi Burman menjelaskan bahwa laporan yang diterima oleh Bareskrim Mabes Polri tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/269/VIII/2024/BARESKRIM.

Laporan tersebut menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengambilan uang Rp504 juta dari total Rp1.080.000.000 yang diduga sebagai cashback.

Bukti-bukti tersebut juga mencakup transfer uang keluar dari kas organisasi kepada pengurus yang disebut sebagai fee atau komisi dari kerjasama dengan Forum Humas BUMN.

"Pihak penyidik Bareskrim menyatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan saat ini sudah cukup untuk memproses dugaan pelanggaran pasal 372, 374, dan 378 KUHP," ujar Helmi Burman.

dk pwi laporkan mantan ketum dan sekjen ke bareskrim : dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan !                            jakarta, koranpalpos.com – dewan kehormatan persatuan wartawan indonesia (dk pwi) pusat resmi melaporkan mantan ketua umum pwi pusat hendry ch bangun dan mantan sekretaris jenderal sayid iskandarsyah ke bareskrim mabes polri.
laporan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh keduanya.
laporan tersebut disampaikan pada rabu (14/8) dan dilengkapi dengan berbagai bukti yang dianggap kuat untuk mendukung tuduhan.
baca juga:polisi tetapkan nakhoda ponton sebagai tersangka atas ambruknya jembatan lalan p6
baca juga: airlangga hartarto terima tanda kehormatan bintang republik indonesia utama dari presiden jokowi
menurut pengurus dk pwi pusat, helmi burman, pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti yang relevan, termasuk hasil pemeriksaan dk pwi.
selain itu, surat-surat keputusan, serta bukti transaksi yang melibatkan sejumlah dana yang diklaim sebagai cashback untuk forum humas bumn.
helmi burman menjelaskan bahwa laporan yang diterima oleh bareskrim mabes polri tercantum dalam surat tanda terima laporan polisi nomor: sttl/269/viii/2024/bareskrim.
baca juga:pemerintah provinsi sumatera selatan fokus tingkatkan ekspor kopi hingga mancanegara melalui pembinaan petani
baca juga:kapolda sumsel tinjau runtuhnya jembatan akibat tertabrak ponton, upayakan pemulihan dampak perekonomian warga
laporan tersebut menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengambilan uang rp504 juta dari total rp1.080.000.000 yang diduga sebagai cashback.
bukti-bukti tersebut juga mencakup transfer uang keluar dari kas organisasi kepada pengurus yang disebut sebagai fee atau komisi dari kerjasama dengan forum humas bumn.
"pihak penyidik bareskrim menyatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan saat ini sudah cukup untuk memproses dugaan pelanggaran pasal 372, 374, dan 378 kuhp," ujar helmi burman.
baca juga:operasi besar di muba : 72 sumur ilegal di desa sri gunung kecamatan sungai lilin ditutup total ! 
baca juga:kondisi terkini korban jembatan p6 lalan yang ambruk: 3 md dan 1 selamat!
pasal-pasal tersebut mengatur tentang penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan penggelapan secara umum, dengan ancaman hukuman yang bervariasi dari empat hingga lima tahun penjara.
helmi menambahkan, meski dk pwi pusat tidak berniat untuk memenjarakan hendry ch bangun dan sayid iskandarsyah.
mereka ingin memastikan bahwa pelanggaran terhadap kode perilaku wartawan (kpw) pwi dan peraturan dasar peraturan rumah tangga (pd prt) pwi terbukti.
baca juga:kejari ogan ilir terima pengembalian uang rp600 juta dari terduga mafia tanah 
baca juga:puluhan warga datangi spbu patih galung prabumulih: temukan bbm bercampur air!
“kami hanya ingin menunjukkan bahwa mereka melanggar kode etik dan peraturan organisasi,” tambahnya.
kuasa hukum hendry ch bangun, hmu kurniadi, membantah tuduhan yang diajukan oleh dk pwi pusat.
menurut kurniadi, hasil audit dari jasa auditor independen menunjukkan bahwa hendry dan sayid tidak terbukti melakukan penyelewengan dana atau memberikan cashback seperti yang dituduhkan.
“ada pengembalian uang sebesar rp1.080.000.000 yang dilakukan oleh hendry, tetapi tidak ada indikasi bahwa itu merupakan cashback,” kata kurniadi.
kurniadi menjelaskan bahwa pengembalian dana tersebut dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar rp540 juta.
ia menegaskan bahwa forum humas bumn tidak pernah meminta atau menerima cashback dari pwi, meskipun dk pwi pusat menyatakan sebaliknya.
di tengah proses hukum dan prosedural, kasus ini telah memicu reaksi signifikan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota pwi dan komunitas jurnalis yang lebih luas.
tuduhan dan proses hukum yang menyusul telah menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi tersebut.
langkah dk pwi pusat untuk melaporkan kasus ini ke bareskrim dipandang sebagai langkah untuk menegakkan integritas dan memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dalam organisasi.
kasus ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh organisasi profesional dalam mengelola standar keuangan dan etika.
dalam menghadapi situasi ini, pihak dk pwi pusat berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.
mereka juga mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dapat memberikan klarifikasi yang diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta sebenarnya.
selain itu, dk pwi pusat berharap bahwa kasus ini dapat menjadi momentum bagi perbaikan internal di pwi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam organisasi.
“kami ingin agar kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, sehingga ke depan, pwi dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya,” pungkas helmi burman.
 
sumber : antara

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan