Satgas Penanggulangan Illegal Drilling Siap Beraksi : Target Muba Bersih dari Migas Ilegal !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 25 Jul 2024 - 11:09

Rapat kordinasi pembentukan Satgas Illegal Drilling bentukan Kapolda dan Pj. Gubernur Sumsel-Foto : Dokumen Palpos-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, bersama Kapolda Sumsel, A. Rachmad Wibowo, memimpin Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan, Penanganan, dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Terhadap Kegiatan Ilegal Migas di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel.

Dalam rapat ini, disepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery untuk menanggulangi kegiatan ilegal yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pj Gubernur Elen Setiadi menegaskan bahwa tindakan illegal drilling dan illegal refinery di Kabupaten Muba harus ditangani dengan serius karena berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat.

Aktivitas ilegal ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan bahkan menyebabkan korban jiwa.

"Kegiatan illegal drilling dan refinery ini sudah sangat meresahkan banyak masyarakat. Ini sangat perlu dilakukan karena tindakan ini sudah memakan korban jiwa dan dampak pencemaran yang sangat berat sehingga mengganggu ekonomi masyarakat," kata Elen.

Dalam upaya menangani kegiatan ilegal ini, Pemprov Sumsel bersama Polda Sumsel sepakat untuk membentuk Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery.

Satgas ini akan melibatkan 50 unit satuan kerja (Satker) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, SKK Migas, Pertamina, Pengadilan, Kejaksaan, dan pihak terkait lainnya.

"Dalam rapat tadi kita telah menyepakati untuk membentuk satgas yang bertugas untuk menangani kegiatan illegal drilling maupun refinery yang sudah sangat meresahkan banyak masyarakat. Karena sifatnya sangat komprehensif maka kita melibatkan banyak pihak dan instansi jadi bukan hanya sekedar aspek penegakan hukum tapi paling penting kita tangani aspek penanganan sosial dan fokus terhadap dampaknya," ujar Elen.

satgas penanggulangan illegal drilling siap beraksi : target muba bersih dari migas ilegal !                            palembang, koranpalpos.com - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel), elen setiadi, bersama kapolda sumsel, a. rachmad wibowo, memimpin rapat koordinasi upaya pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukum (gakkum) terhadap kegiatan ilegal migas di kabupaten musi banyuasin (muba).
rapat tersebut berlangsung di ruang rapat bina praja kantor gubernur sumsel.
dalam rapat ini, disepakati pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery untuk menanggulangi kegiatan ilegal yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
baca juga:pemkab muba dukung tim satgas bentukan kapolda sumsel 
baca juga:genderang perang terhadap narkoba di sumsel terus ditabuh : polisi gerebek kampung tangga buntung !
pj gubernur elen setiadi menegaskan bahwa tindakan illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten muba harus ditangani dengan serius karena berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat.
aktivitas ilegal ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan bahkan menyebabkan korban jiwa.
"kegiatan illegal drilling dan refinery ini sudah sangat meresahkan banyak masyarakat. ini sangat perlu dilakukan karena tindakan ini sudah memakan korban jiwa dan dampak pencemaran yang sangat berat sehingga mengganggu ekonomi masyarakat," kata elen.
baca juga:pemprov dan polda sumsel bentuk satgas : langkah tegas atasi illegal drilling di musi banyuasin !
baca juga:polda sumsel gagalkan penyelundupan 37.804 benih lobster ke vietnam
dalam upaya menangani kegiatan ilegal ini, pemprov sumsel bersama polda sumsel sepakat untuk membentuk satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery.
satgas ini akan melibatkan 50 unit satuan kerja (satker) yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, tni, polri, skk migas, pertamina, pengadilan, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya.
"dalam rapat tadi kita telah menyepakati untuk membentuk satgas yang bertugas untuk menangani kegiatan illegal drilling maupun refinery yang sudah sangat meresahkan banyak masyarakat. karena sifatnya sangat komprehensif maka kita melibatkan banyak pihak dan instansi jadi bukan hanya sekedar aspek penegakan hukum tapi paling penting kita tangani aspek penanganan sosial dan fokus terhadap dampaknya," ujar elen.
baca juga:airlangga puji pertumbuhan ekonomi sumsel : tetap solid dengan inflasi yang terjaga !
baca juga:dokumen hps bocor, k-maki sumsel : ini perbuatan melawan hukum !
satgas ini akan bertugas untuk menangani kegiatan illegal drilling dan refinery secara komprehensif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum.
dalam penanganan hukum, pendekatan yang digunakan akan bersifat humanis dan komprehensif.
"dengan adanya satgas ini, diharapkan masyarakat yang melakukan illegal drilling dan refinery akan berkurang sejalan dengan diterbitkannya surat keputusan (sk) satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery dalam waktu dekat," tegas elen.
baca juga:apbd sumsel berkurang 20 persen pada 2025 
baca juga:tingkatkan produksi industri di sumsel dengan sih
kapolda sumsel, a. rachmad wibowo, menjelaskan bahwa dalam satgas terdapat empat subsatgas, yaitu:
1. dan subsatgas preemtif:
bertugas untuk melakukan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari kegiatan illegal drilling dan refinery.
2. dan subsatgas preventif:
bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap potensi terjadinya kegiatan ilegal tersebut, termasuk mengamankan barang-barang berbahaya yang digunakan dalam illegal drilling.
3. dan subsatgas gakkum:
bertugas untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan penangkapan dan pembongkaran lahan yang digunakan untuk kegiatan ilegal.
4. dan subsatgas rehabilitasi:
bertugas untuk melakukan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan illegal drilling dan refinery serta memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak.
"dalam waktu beberapa hari pak gubernur akan menandatangani sk pembentukan satgas dan ada 4 dan subsatgas di dalamnya," kata kapolda.
kapolda juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengamankan barang-barang yang dianggap berbahaya yang digunakan untuk melakukan illegal drilling.
hal ini akan dilakukan bersama instansi-instansi terkait.
"penegakan hukum juga kita lakukan, kita akan melakukan penangkapan dan pembongkaran lahan. targetnya tahun 2024 ini kita harus lebih banyak menangkap para pelaku-pelaku illegal drilling ini," tegas kapolda.
selain penegakan hukum, akan dilakukan sosialisasi terkait pemberhentian tindakan illegal drilling dan refinery.
mengingat banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan ini, pihak satgas akan memberikan pencerahan dan alternatif pekerjaan yang lebih baik.
"pemerintah daerah sudah bersama-sama stakeholder yang lainnya membentuk satgas, oleh karena itu mulai dari sekarang harapannya bagi individu-individu yang melaksanakan kegiatan illegal drilling maupun illegal refinery bersiap untuk mencari profesi yang lain, dan dari dinas ketenagakerjaan maupun satgas yang menangani akan kita berikan sosialisasi terkait ini," pungkasnya.
pembentukan satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten muba merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemprov sumsel bersama polda sumsel untuk mengatasi kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan kegiatan illegal drilling dan refinery dapat diminimalisir, dan masyarakat yang terdampak dapat diberikan alternatif pekerjaan yang lebih baik.
langkah ini diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten muba.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan