Dewas: Ketua KPK Jadi Tersangka Harus Diberhentikan Sementara, Begini Tanggapan Jokowi

Reporter: Erika |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 23 Nov 2023 - 14:45

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris -FOTO : ANTARA-

JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri harus diberhentikan sementara melalui keputusan presiden setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

"Itu tentu di tangan presiden. Memang di Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, maka itu diberhentikan sementara dari jabatannya, dan itu tentu melalui keputusan presiden," kata Syamsuddin Haris di Jakarta, Kamis.

Dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK disebutkan bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Kemudian, saat ditanya apakah Dewas KPK akan memberikan surat rekomendasi agar Firli Bahuri mundur dari jabatannya, Haris mengatakan hal itu harus menunggu rampungnya pemeriksaan dan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan.

"Itu nanti setelah putusan etik itu dikeluarkan," tambahnya.

Dia juga memastikan proses pemeriksaan kode etik oleh Dewas KPK terhadap Firli akan tetap berjalan secara paralel dengan proses penyidikan di Polda Metro Jaya.

BACA JUGA:24.362 PKH di Sumsel Naik Kelas

Sebelumnya, Rabu malam (22/11), Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu.

"Telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023," kata Ade Safri.

dewas: ketua kpk jadi tersangka harus diberhentikan sementara, begini tanggapan jokowi                            jakarta - anggota dewan pengawas (dewas) komisi pemberantasan korupsi (kpk) syamsuddin haris mengatakan ketua kpk firli bahuri harus diberhentikan sementara melalui keputusan presiden setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polda metro jaya.
"itu tentu di tangan presiden. memang di pasal 32 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2019, jika pimpinan kpk menjadi tersangka, maka itu diberhentikan sementara dari jabatannya, dan itu tentu melalui keputusan presiden," kata syamsuddin haris di jakarta, kamis.
dalam pasal 32 ayat (2) uu kpk disebutkan bahwa dalam hal pimpinan kpk menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
baca juga: maki sambut gembira penetapan firli sebagai tersangka pemerasan syl
baca juga:pertamina apresiasi polda sumsel tutup 33 tempat penyulingan minyak ilegal
kemudian, saat ditanya apakah dewas kpk akan memberikan surat rekomendasi agar firli bahuri mundur dari jabatannya, haris mengatakan hal itu harus menunggu rampungnya pemeriksaan dan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan.
"itu nanti setelah putusan etik itu dikeluarkan," tambahnya.
dia juga memastikan proses pemeriksaan kode etik oleh dewas kpk terhadap firli akan tetap berjalan secara paralel dengan proses penyidikan di polda metro jaya.
baca juga: seruan dewan pers : pentingnya memisahkan peran wartawan dan anggota lsm !
baca juga:24.362 pkh di sumsel naik kelas
sebelumnya, rabu malam (22/11), polda metro jaya menetapkan firli bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo.
direktur reserse kriminal khusus (dirreskrimsus) polda metro jaya kombes pol. ade safri simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada rabu.
"telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan saudara fb selaku ketua kpk ri sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pertanian ri 2020-2023," kata ade safri.
baca juga: pemilik gudang bbm ilegal di ogan ilir masih misterius ?
baca juga: makna dan arti nomor urut bagi pasangan capres - cawapres di pemilu 2024 
penetapan firli bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e atau pasal 12 b atau pasal 11 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 kuhp.
presiden joko widodo menanggapi penetapan pimpinan komisi pemberantasan korupsi (kpk) firli bahuri sebagai tersangka oleh polda metro jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl).
jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku di tanah air.
"hormati semua proses hukum. hormati semua proses hukum," kata jokowi di sela-sela kunjungannya di kabupaten biak numfor, papua, kamis.
pada rabu malam (22/11), polda metro jaya menetapkan firli bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap syahrul yasin limpo.
direktur reserse kriminal khusus (dirreskrimsus) polda metro jaya kombes pol. ade safri simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada rabu.
"telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan saudara fb selaku ketua kpk ri sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pertanian ri 2020-2023," kata ade safri.
penetapan firli bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e atau pasal 12 b atau pasal 11 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 kuhp. (*/ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan