KONI OKU Timur Tarik Pungutan ke PKL di Alun-alun Gumawang : Dalih Kebersihan

Reporter: Ardie |

Editor: Maryati |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 17:17

Suasana Alun-alun di lapangan KONI Gumawang.-Foto: Ardie-

"Kami ingin tahu apakah penarikan retribusi ini sesuai dengan keputusan Bupati," ucapnya lagi.

Para pedagang di alun-alun KONI Gumawang tersebut juga merasa hal ini terkesan tergesa-gesa dan diputuskan secara sepihak.

Mereka sangat berharap adanya penjelasan lebih lanjut dan kebijakan agar dapat dipertimbangkan, mengingat kondisi ekonomi mereka saat ini.

Untuk diketahui, para pedagang yang mendapatkan lapak di Alun-alun KONI Gumawang tersebut diberi batas 2 x 2.5 meter setiap lapaknya yang digaris menggunakan cat atau tanda warna putih.

Dengan batas lapak yang minim itulah, para pedagang kecil ini wajib mengeluarkan biaya tiap bulannya sebesar 100 ribu rupiah.

Sementara, saat dikonfirmasi ketua KONI Kabupaten OKU Timur, Onasis Arfa melalui pesan WhatsApp menyangkal jika tidak ada pihaknya yang mengurus retribusi tersebut.

Onasis juga beralasan jika KONI OKU Timur hanya menyarankan para pedagang agar menjaga kebersihan dan kenyamanan di tempat mereka, lantaran melihat UMKM semakin marak.

"Tidak ada yang ngurus mereka-mereka yang dagang sendiri nantinya, melihat pedagang semakin marak dan bertambah banyak kami hanya menyarankan agar menjaga kebersihan dan kenyamanan serta agar suasana selalu kondusif," kilahnya singkat.

Namun saat ditanyakan kenapa keputusan tersebut baru sekarang diterapkan, dirinya tak menjawab lagi. ***

koni oku timur tarik pungutan ke pkl di alun-alun gumawang : dalih kebersihan                            martapura, koranpalpos.com - pedagang kaki lima (pkl) di kawasn alun-alun sebiduk sehaluan, gumawang, dibuat meradang oleh komite olahraga nasional indonesia (koni) oku timur. 
pasalnya sebanyak 78 lapak pkl di lokasi tersebut diwajibkan membayar retirbusi kebersihan rp100 ribu perbulan. pungutan tersebut bisa dibayarkan dua kali atau rp50 ribu setiap minggunya.
penarikan retribusi ini  dirasa memberatkan bagi pedagang, terutama ditengah kondisi ekonomi yang tengah sulit seperti sekarang.
salah satu pedagang, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan keberatannya atas biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan ke koni, padahal sebelumnya tidak pernah ada pungutan seperti ini.
baca juga:dppkb kota lubuklinggau dan satgas stunting fokus turunkan angka stunting di tahun 2024
baca juga:pertandingan bola voli meriahkan peringatan hari bhayangkara ke-78 di polres musi rawas
"kami hanya berdagang untuk mencari nafkah, penarikan retribusi sebesar ini sangat memberatkan kami, padahal di bulan sebelumnya ga pernah ada aturan seperti gini," ujarnya kepada wartawan, sabtu 22 juni 2024.
sebelumnya, para pedagang mengatakan sempat berdialog dengan ketua koni oku timur di kantor kecamatan untuk membahas penarikan retribusi tersebut.
namun, hasil dari dialog tersebut justru menimbulkan kewajiban iuran sebesar rp 100 ribu yang harus dikeluarkan para pedagang tiap bulan.
"kami sudah berdialog dengan ketua koni, tetapi malah disepakati iuran yang tentunya sangat sakit menurut kami," kata seorang pedagang lainnya.
baca juga:kado hut ke-23 kota pagaralam : pemprov sumsel beri dana bantuan pembangunan rp 25 miliar !
baca juga:dorong kopi sumatera selatan lebih terkenal dan mendunia : ini yang akan dilakukan pemprov sumsel !
tak hanya itu, mereka juga menyoroti bahwa hal ini bertolak belakang dengan pernyataan bupati oku timur beberapa bulan yang lalu.
dimana dalam suatu acara di alun-alun sebiduk sehaluan, bupati menyatakan komitmennya untuk memajukan umkm tanpa pungutan biaya apapun.
"kami ingin tahu apakah penarikan retribusi ini sesuai dengan keputusan bupati," ucapnya lagi.
para pedagang di alun-alun koni gumawang tersebut juga merasa hal ini terkesan tergesa-gesa dan diputuskan secara sepihak.
baca juga:disdik oki imbau orang tua untuk memantau anaknya di masa liburan semester
baca juga:amankan launching dan sosialisai akbar pilkada prabumulih, polri kerahkan 358 personel
mereka sangat berharap adanya penjelasan lebih lanjut dan kebijakan agar dapat dipertimbangkan, mengingat kondisi ekonomi mereka saat ini.
untuk diketahui, para pedagang yang mendapatkan lapak di alun-alun koni gumawang tersebut diberi batas 2 x 2.5 meter setiap lapaknya yang digaris menggunakan cat atau tanda warna putih.
dengan batas lapak yang minim itulah, para pedagang kecil ini wajib mengeluarkan biaya tiap bulannya sebesar 100 ribu rupiah.
sementara, saat dikonfirmasi ketua koni kabupaten oku timur, onasis arfa melalui pesan whatsapp menyangkal jika tidak ada pihaknya yang mengurus retribusi tersebut.
baca juga:jumat curhat, warga tanyakan tentang judi online dan sim
baca juga:evaluasi kinerja triwulan iii, har tekankan progres capaian berkelanjutan
onasis juga beralasan jika koni oku timur hanya menyarankan para pedagang agar menjaga kebersihan dan kenyamanan di tempat mereka, lantaran melihat umkm semakin marak.
"tidak ada yang ngurus mereka-mereka yang dagang sendiri nantinya, melihat pedagang semakin marak dan bertambah banyak kami hanya menyarankan agar menjaga kebersihan dan kenyamanan serta agar suasana selalu kondusif," kilahnya singkat.
namun saat ditanyakan kenapa keputusan tersebut baru sekarang diterapkan, dirinya tak menjawab lagi. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan