Hati-hati Bagi ASN yang Hobi Judi Daring : Mendagri Sudah Siapkan Aturan Sanksi Tegas !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 19 Jun 2024 - 15:56

Mendagri Muhammad Tito Karnavian (tengah) usai menghadiri pelantikan Penjabat Gubernur Lampung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (19/6/2024). -FOTO : ANTARA-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan aturan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan perjudian daring atau online.

Langkah ini diambil untuk menanggulangi dampak negatif dari judi daring yang kini semakin meresahkan masyarakat.

"Kami akan meminta Sekretariat Jenderal untuk duduk bersama dan merumuskan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memberikan efek jera," ujar Tito dalam pernyataannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (19/06).

Mendagri Tito menekankan bahwa pembahasan mengenai sanksi untuk ASN yang terlibat judi daring perlu melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

"ASN bukan hanya di bawah kewenangan Mendagri. Untuk ASN di tingkat pusat, perlu koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas perjudian daring.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang diterbitkan pada 14 Juni 2024.

Pembentukan Satgas ini didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan perjudian bersifat ilegal dan menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat berujung pada tindakan kriminal.

hati-hati bagi asn yang hobi judi daring : mendagri sudah siapkan aturan sanksi tegas !                              jakarta, koranpalpos.com - menteri dalam negeri muhammad tito karnavian mengumumkan bahwa kementerian dalam negeri (kemendagri) tengah menyiapkan aturan sanksi bagi aparatur sipil negara (asn) yang terlibat dalam kegiatan perjudian daring atau online.
langkah ini diambil untuk menanggulangi dampak negatif dari judi daring yang kini semakin meresahkan masyarakat.
"kami akan meminta sekretariat jenderal untuk duduk bersama dan merumuskan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memberikan efek jera," ujar tito dalam pernyataannya di kantor kemendagri, jakarta, pada rabu (19/06).
baca juga:waspada ! aplikasi elaelo.id pengganti x : dicurigai menyesatkan, hati-hati beri data pribadi 
baca juga: survei : generasi muda cenderung pilih konten video di media sosial
mendagri tito menekankan bahwa pembahasan mengenai sanksi untuk asn yang terlibat judi daring perlu melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
"asn bukan hanya di bawah kewenangan mendagri. untuk asn di tingkat pusat, perlu koordinasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemen-panrb) dan badan kepegawaian negara (bkn)," jelasnya.
langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas perjudian daring.
baca juga:jokowi terbitkan perpres satgas judi online : tujuannya untuk percepatan pemberantasan ! 
baca juga:indonesia terbanyak pemain judi online di dunia : transaksi mencapai rp8,1 triliun, berikut faktanya !
sebelumnya, presiden joko widodo telah menerbitkan surat keputusan pembentukan satuan tugas pemberantasan perjudian online, yang dipimpin oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan hadi tjahjanto.
keputusan tersebut tertuang dalam keputusan presiden nomor 21 tahun 2024 tentang satuan tugas pemberantasan perjudian daring, yang diterbitkan pada 14 juni 2024.
pembentukan satgas ini didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan perjudian bersifat ilegal dan menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat berujung pada tindakan kriminal.
baca juga:kemenkominfo desak telegram segera hapus konten judi online
baca juga:waspada ! begini modus baru judi online dengan deposit pulsa
presiden jokowi menginstruksikan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan perjudian daring.
struktur kepemimpinan satgas pemberantasan perjudian daring adalah sebagai berikut:
1. ketua satgas: menko polhukam hadi tjahjanto.
baca juga:jokowi perintahkan satgas terpadu putus ekosistem judi online
baca juga:mengungkap fakta : bagaimana iklan judi online membentuk pola pikir pengguna internet !
2. wakil ketua satgas: menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhadjir effendy.
3. ketua harian pencegahan: menteri komunikasi dan informatika budi arie.
4. wakil ketua harian pencegahan: dirjen informasi dan komunikasi publik kemenkominfo usman kansong.
5. ketua harian penegakan hukum: kapolri jenderal polisi listyo sigit prabowo.
perjudian daring telah menjadi masalah yang serius di indonesia.
kegiatan ini tidak hanya ilegal tetapi juga berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
kerugian finansial yang besar, gangguan sosial, dan masalah psikologis adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh judi daring.
oleh karena itu, penanganan yang tegas dan komprehensif sangat diperlukan.
satgas pemberantasan perjudian daring akan fokus pada dua aspek utama: penegakan hukum dan pencegahan.
penegakan hukum akan dipimpin oleh kapolri jenderal polisi listyo sigit prabowo, yang bertugas mengidentifikasi, menangkap, dan menghukum pelaku perjudian daring.
di sisi lain, pencegahan akan dikendalikan oleh menteri komunikasi dan informatika budi arie, yang bertugas untuk mengawasi dan memblokir situs-situs perjudian daring serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari perjudian daring.
untuk asn yang terlibat dalam judi daring, kemendagri akan merumuskan sanksi yang tepat dan efektif.
sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dari asn dalam kegiatan ilegal tersebut.
kemendagri juga akan bekerja sama dengan kemen-panrb dan bkn untuk memastikan implementasi sanksi tersebut berjalan dengan baik.
sanksi yang akan dikenakan bisa bervariasi mulai dari peringatan, pemotongan tunjangan, hingga pemecatan.
hal ini disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perjudian daring yang dilakukan oleh asn.
selain itu, tindakan rehabilitasi dan edukasi juga akan diupayakan bagi asn yang terlibat, guna memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahaya judi daring dan pentingnya menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara.
upaya pemberantasan judi daring ini memerlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai lembaga.
tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah.
pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan asn yang terlibat dalam kegiatan perjudian daring. dengan demikian, upaya ini dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
pemerintah berkomitmen untuk memberantas perjudian daring hingga ke akar-akarnya.
melalui pembentukan satgas dan penerapan sanksi yang tegas bagi asn yang terlibat, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir.
presiden jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan menunjukkan keseriusan mereka dalam menangani masalah ini, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat indonesia.
mendagri tito karnavian mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya ini.
"kami berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memerangi judi daring. melaporkan jika menemukan indikasi keterlibatan asn atau pihak lain dalam kegiatan ini," tutupnya.
dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan, diharapkan indonesia dapat terbebas dari masalah perjudian daring, dan para asn dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan berintegritas tinggi.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan