K-MAKI Sumsel Kawal Anggaran Rp20 Miliar KPU Lubuklinggau untuk Pilkada 2024 : Berikut Rinciannya !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 14 Jun 2024 - 06:58

Kantor KPU Kota Lubuklinggau. Foto: Dokumen Palpos--

15. Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP (Pilkada 2024) Rp1.044.604.250 (Pengadaan Langsung APBN)

16. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih (Pilkada 2024) Rp1.001.604.250 (Pengadaan Langsung APBN)

17. Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Rp44.700.000 (Pengadaan Langsung APBN)

18. Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya Kegiatan Belanja Langganan Listrik Rp33.120.000 (Pengadaan Langsung APBN)

19. Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya Kegiatan Belanja Langganan Air Rp4.816.000 (Pengadaan Langsung APBN)

20. Belanja Jasa Lainnya berupa Belanja Jasa Internet Rp18.000.000 (Pengadaan Langsung APBN)

21. Koordinasi dengan Instansi Terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih dan TPS Khusus Rp9.600.000 (Pengadaan Langsung APBN)

22. Belanja Bahan Kegiatan Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi dan Evaluasi Rp10.261.000 (Pengadaan Langsung APBN)

23. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kegiatan Biaya Diklat Rp15.000.000 (Pengadaan Langsung APBN)

24. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi/Monitoring/Bimtek Rp17.425.000 (Pengadaan Langsung APBN)

Selain itu, terdapat anggaran swakelola dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rp920.390.000 (APBN)

2. Belanja Honor Output Kegiatan Rp291.800.000 (APBN)

3. Honorarium Badan Adhoc Pileg 2024 Rp7.870.000.000 (APBN)

4. Dukungan Operasional Badan Adhoc Pemilu 2024 / Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp1.187.000.000 (APBN)

k-maki sumsel kawal anggaran rp20 miliar kpu lubuklinggau untuk pilkada 2024 : berikut rinciannya !                            lubuklinggau, koranpalpos.com - peluncuran pilkada serentak 2024 oleh kpu kota lubuklinggau yang berlangsung minggu lalu menarik perhatian publik, bukan karena kesuksesan acaranya, tetapi karena polemik terkait transparansi anggaran yang digunakan. 
isu ini menjadi perhatian serius bagi komunitas masyarakat anti korupsi sumatera selatan (k-maki sumsel).
dalam upaya mencegah potensi penyimpangan anggaran, k-maki sumsel mengajak semua pihak untuk turut serta mengawal penggunaan anggaran tersebut. 
"k-maki sumsel siap mengawal dan semua pihak juga diharapkan ikut membantu mencegah terjadinya korupsi," tegas koordinator k-maki sumsel, bony belitong, pada kamis, 13 juni 2024.
baca juga:bulog oku siapkan 5 ton daging beku untuk kebutuhan idul adha
baca juga:cegah judi online, propam polres muba razia hp anggota
sebagai lembaga kontrol sosial, k-maki membuka rincian anggaran belanja kpu kota lubuklinggau tahun 2024 yang mencapai lebih dari rp20 miliar dari apbn, sehingga semua pihak dapat ikut melakukan pengawasan dan mencegah korupsi.
menurut bony, anggaran tersebut terbagi dalam 24 paket pengadaan senilai rp9,8 miliar dan 5 paket swakelola senilai rp10,324 miliar. 
beberapa rincian anggaran utama meliputi:
1. pengadaan segel plastik pengganti gembok untuk kotak rekapitulasi dan kotak hasil tps pemilu tahun 2024 rp1.000.000 (e-purchasing)
baca juga:memasuki musim kemarau, kapolres oi ingatkan potensi karhutla
baca juga:sidak harga pasar, pj wako prabumulih tegaskan stok bahan pangan aman
2. pengadaan box container rekapitulasi dan box container hasil tps pemilu tahun 2024 rp71.000.000 (e-purchasing)
3. pengadaan formulir pemungutan dan penghitungan surat suara di tps pemilu tahun 2024 rp150.000.000 (pengadaan langsung)
4. pengadaan buku panduan kpps pemilu tahun 2024 rp52.104.000 (e-purchasing)
5. distribusi logistik pemilu tahun 2024 rp892.800.000 (e-purchasing)
baca juga:tp pkk okut bersama dinas perkim bedah rumah warga
baca juga:pj bupati muaraenim targetkan inflasi turun hingga 2 persen
6. peluncuran pemilihan walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun 2024 rp575.832.000 (e-purchasing)
7. belanja bahan kegiatan penyusunan program kegiatan dan anggaran kpu, pengelolaan revisi anggaran, kajian/analisa, prosedur dan mekanisme penganggaran rp30.783.000 (pengadaan langsung)
8. belanja perjalanan dinas biasa kegiatan penyusunan program kegiatan dan anggaran kpu, pengelolaan revisi anggaran, kajian/analisa, prosedur dan mekanisme penganggaran rp216.838.000 (pengadaan langsung)
9. belanja bahan kegiatan penyusunan prosedur dan kebijakan penganggaran, supervisi dan monitoring pelaksanaan anggaran rp10.261.000 (pengadaan langsung)
baca juga:propam polda sumsel periksa gaktikplin personel polres muara enim
baca juga:razia yustisi gabungan, sita ratusan dus miras
10. belanja perjalanan dinas biasa kegiatan penyusunan prosedur dan kebijakan penganggaran, supervisi dan monitoring pelaksanaan anggaran rp11.619.000 (pengadaan langsung)
11. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota biasa kegiatan penyusunan prosedur dan kebijakan penganggaran, supervisi dan monitoring pelaksanaan anggaran rp45.664.000 (pengadaan langsung)
12. dukungan tahapan pemilu 2024 untuk belanja barang non operasional lainnya kegiatan dukungan tungsura tahapan pemilu 2024 rp984.710.000 (pengadaan langsung)
13. dukungan tahapan pemilu 2024 untuk belanja barang non operasional lainnya kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis badan adhoc rp2.442.754.000 (pengadaan langsung apbn)
14. sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis (pilkada 2024) rp2.115.549.000 (pengadaan langsung apbn)
15. pembentukan dan pembubaran ppk, pps, kpps dan ppdp (pilkada 2024) rp1.044.604.250 (pengadaan langsung apbn)
16. pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih (pilkada 2024) rp1.001.604.250 (pengadaan langsung apbn)
17. konsolidasi nasional program kerja dan anggaran, penguatan kelembagaan dan organisasi kegiatan perjalanan dinas biasa rp44.700.000 (pengadaan langsung apbn)
18. dukungan operasional pelaksanaan lainnya kegiatan belanja langganan listrik rp33.120.000 (pengadaan langsung apbn)
19. dukungan operasional pelaksanaan lainnya kegiatan belanja langganan air rp4.816.000 (pengadaan langsung apbn)
20. belanja jasa lainnya berupa belanja jasa internet rp18.000.000 (pengadaan langsung apbn)
21. koordinasi dengan instansi terkait pemutakhiran daftar pemilih dan tps khusus rp9.600.000 (pengadaan langsung apbn)
22. belanja bahan kegiatan diklat teknis, pengelolaan pelatihan teknis, monitoring dan supervisi dan evaluasi rp10.261.000 (pengadaan langsung apbn)
23. belanja barang non operasional lainnya kegiatan biaya diklat rp15.000.000 (pengadaan langsung apbn)
24. belanja perjalanan dinas biasa kegiatan koordinasi/monitoring/bimtek rp17.425.000 (pengadaan langsung apbn)
selain itu, terdapat anggaran swakelola dengan rincian sebagai berikut:
1. belanja honor operasional satuan kerja rp920.390.000 (apbn)
2. belanja honor output kegiatan rp291.800.000 (apbn)
3. honorarium badan adhoc pileg 2024 rp7.870.000.000 (apbn)
4. dukungan operasional badan adhoc pemilu 2024 / belanja barang non operasional lainnya rp1.187.000.000 (apbn)
5. belanja honor dan output kegiatan penyusunan program kegiatan dan anggaran kpu, pengelolaan revisi anggaran, kajian/analisa, prosedur dan mekanisme penganggaran rp55.050.000 (apbn)
bony belitong menjelaskan bahwa untuk acara launching pilkada serentak oleh kpu lubuklinggau pada minggu, 9 juni 2024, belum jelas anggaran yang digunakan, apakah dari apbd lubuklinggau atau murni apbn, karena pilkada juga mendapat dana dari apbd.
lebih lanjut, bony mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kpu kota lubuklinggau. 
"jika acara tersebut benar menggunakan anggaran dari pos 'peluncuran pemilihan walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun 2024 rp575.832.000', maka tinggal sinkronkan saja dengan event yang telah dilakukan. jika terlihat tidak sesuai, kita bisa mempertanyakan atau menindaklanjuti ke ranah lain seperti inspektorat atau bpk agar melakukan audit penggunaan anggaran tersebut," katanya.
sekali lagi, bony menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap penggunaan anggaran belanja kpu, tidak hanya di kota lubuklinggau tetapi juga di kabupaten dan kota lain di sumatera selatan.
 "yang penting mulai saat ini kita bersama-sama kawal dan pantau penggunaan anggaran belanja di kpu," pungkasnya.
dengan demikian, k-maki sumsel berkomitmen untuk mengawal penggunaan anggaran pilkada serentak 2024 di kota lubuklinggau, memastikan transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu mendatang.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan