Sarimuda Divonis 3 Tahun Penjara Dalam Kasus Pengangkutan Batu Bara

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Isro Antoni |

Jumat , 07 Jun 2024 - 23:47

Mantan Calon Walikota Palembang, Sarimuda MT menjalani sidang perdana di PN Tipikor Palembang -Foto: Istimewa-

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK RI.

Putusan ini diketahui lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK sebelumnya.

Pada sidang tuntutan yang digelar Rabu, 22 Mei 2024 lalu, JPU KPK M Albar Hanafi SH menuntut terdakwa Sarimuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, jaksa juga menuntut hukuman tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar.

Jika jumlah tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

Jika hasil lelang tersebut tidak mencukupi, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara tambahan selama 1 tahun.

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Heribertus Hartoyo SH MH, menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan majelis hakim.

Menurutnya, majelis hakim tidak melihat secara utuh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pembuktian perkara sebelumnya.

"Saya melihat majelis hakim mungkin berpandangan lain, dengan kami yang melihat terhadap fakta persidangan," cetus Heribertus.

Ia menambahkan bahwa majelis hakim lebih condong kepada pertimbangan tuntutan jaksa KPK daripada pledoi yang disampaikan oleh terdakwa sebelumnya.

"Uniknya, majelis hakim tidak sependapat dengan kerugian negara sebagaimana didakwakan jaksa KPK terhadap klien kami," ungkapnya.

Sebab, menurutnya vonis yang dijatuhkan terhadap terdakw Sarimuda sedikit kontradiktif dari fakta-fakta yang tersaji dipersidangan.

sarimuda divonis 3 tahun penjara dalam kasus pengangkutan batu bara                            palembang, koranpalpos.com - majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri palembang klas ia khusus telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa sarimuda.
mantan direktur utama pt sriwijaya mandiri sumsel (sms), dalam kasus pengangkutan batu bara yang merugikan negara sebesar rp18 miliar.
dalam putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim pitriadi sh mh pada jumat, 7 juni 2024, terdakwa sarimuda dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun.
baca juga:sarimuda ditetapkan terdakwa tunggal korupsi pengangkutan batu bara pt sms
baca juga:jpu tuntut sarimuda dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan mengembalikan kerugian negara rp 2,3 miliar
selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar rp100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.
hakim pitriadi dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa sarimuda terbukti melanggar tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 65 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (kuhpidana).
dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mengungkapkan bahwa terdakwa sarimuda telah melakukan kelebihan bayar dalam pengembalian kerugian negara.
baca juga:dugaan korupsi proyek mes 7 lantai uin raden fatah palembang : kejari tahan direktur pt csa !
baca juga:kasus korupsi jargas 2019: mantan dirut pt sp2j dan 3 pejabat lainnya jadi tersangka !
berdasarkan dakwaan kerugian negara sebesar rp18 miliar, terdakwa telah menitipkan uang sebesar rp15,7 miliar.
sehingga hakim memerintahkan jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri untuk mengembalikan kelebihan uang sebesar rp6,9 miliar kepada terdakwa.
sidang putusan yang berlangsung hingga sekitar pukul 19.00 wib itu diwarnai dengan pernyataan pikir-pikir dari terdakwa dan penasihat hukumnya.
baca juga:kejagung tetapkan 5 tersangka baru korupsi timah : berikut daftar 19 tersangka, termasuk suami sandra dewi ! 
baca juga:kejati sumsel tetapkan satu lagi tersangka dugaan korupsi internet desa di muba
hal yang sama juga dinyatakan oleh jaksa penuntut umum (jpu) dari kpk ri.
putusan ini diketahui lebih ringan dibandingkan tuntutan jpu kpk sebelumnya.
pada sidang tuntutan yang digelar rabu, 22 mei 2024 lalu, jpu kpk m albar hanafi sh menuntut terdakwa sarimuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
baca juga:kejati tetapkan satu tersangka lagi dalam kasus korupsi dana pensiun pt bukit asam tbk
baca juga:tersandung dugaan korupsi makan minum rumah tahfidz : netty herawati resmi tersangka dan langung ditahan !
selain itu, jaksa juga menuntut hukuman tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar rp2,3 miliar.
jika jumlah tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.
jika hasil lelang tersebut tidak mencukupi, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara tambahan selama 1 tahun.
usai sidang, penasihat hukum terdakwa, heribertus hartoyo sh mh, menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan majelis hakim.
menurutnya, majelis hakim tidak melihat secara utuh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pembuktian perkara sebelumnya.
"saya melihat majelis hakim mungkin berpandangan lain, dengan kami yang melihat terhadap fakta persidangan," cetus heribertus.
ia menambahkan bahwa majelis hakim lebih condong kepada pertimbangan tuntutan jaksa kpk daripada pledoi yang disampaikan oleh terdakwa sebelumnya.
"uniknya, majelis hakim tidak sependapat dengan kerugian negara sebagaimana didakwakan jaksa kpk terhadap klien kami," ungkapnya.
sebab, menurutnya vonis yang dijatuhkan terhadap terdakw sarimuda sedikit kontradiktif dari fakta-fakta yang tersaji dipersidangan.
"yang mana dalam pertimbnag putusan majelis hakim ada kerugian negara namun dalam putusan akhir malah menguntungkan, yang inilah kita sebut kontradiktif," ungkapnya.
diterangkannya, kontradiktif yang dimaksud sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yakni pt ajm, pt mpmt hingga pt emitrako justru menguntungkan pt sms.
sehingga, masih kata heribertus masih menjadi pertanyaan yang berarti dakwaan penuntut umum yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar rp18 miliar itu berarti salah besar.
"kami berkoordinasi dahulu dengan klien untuk menentukan langkah apa kedepannya, yang pasti masih kita teliti dahulu nanti salinan putusan lengkap dari majelis hakim," tukasnya.
senada juga dikatakan jaksa kpk ri yang akan melaporkan terlebih dahulu kepad atasan atas vonis pidana serta pertimbangan yang sedikit berbeda dari tuntutan pidana.
"kami masih akan melaporkan dahulu karena diberi waktu tujuh hari menyatakan sikap, maka masih pikir-pikir," singkat jaksa kpk.
kasus ini bermula dari kegiatan pengangkutan batu bara oleh pt sriwijaya mandiri sumsel (sms) yang diduga merugikan negara sebesar rp18 miliar.
terdakwa sarimuda, sebagai direktur utama saat itu, dianggap bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
penyelidikan yang dilakukan oleh kpk menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengangkutan batu bara tersebut, sehingga menyebabkan kerugian negara.
persidangan kasus ini telah berlangsung selama beberapa bulan dengan berbagai tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi.
jaksa kpk menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dakwaan terhadap terdakwa sarimuda.
di sisi lain, penasihat hukum terdakwa berusaha membantah dakwaan dengan menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung pembelaan mereka.
pada sidang-sidang sebelumnya, terdakwa sarimuda membantah semua dakwaan yang ditujukan kepadanya dan mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah.
namun, majelis hakim setelah mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang dihadirkan, akhirnya memutuskan bahwa terdakwa bersalah.
kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di indonesia.
proses hukum yang panjang dan berliku menjadi salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi di tanah air.
meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, namun kasus-kasus korupsi masih terus terjadi.
pihak kpk menyatakan akan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi di indonesia.
mereka mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
kasus sarimuda diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat lain agar tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.