Membelenggu Kebebasan Pers

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 29 May 2024 - 21:28

Aksi damai yang dilakukan para insan pers yang menuntut kaji ulang draft revisi UU penyiaran karena dinilai membelenggu kebebasan pers. Insert Gedung Dewan Pers pusat-Foto : ANTARA/Disway-

Salah satunya, adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik.

"Apa yang sedang terjadi saat ini di DPR sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi. Oleh sebab itu, kami tegas menolak draf yang mencantumkan pasal-pasal yang bisa digunakan untuk membatasi hak masyarakat memperoleh informasi," kata kordinator lapangan, yang juga tokoh senior PWI Sumsel, Oktaf Riyadi SH.

Sedangkan Koordinator Aksi dari AJI Palembang, Bubun Kurniadi mengungkapkan, aksi damai ini akan pula melibatkan seluruh elemen konten kreator dan youtuber di Palembang.

Sebab, dalam draf RUU bermasalah tersebut, nantinya juga akan membatasi konten yang beredar di media sosial.

"Hal inilah yang kami nilai juga akan membelenggu kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, kita sepakat menolak draf revisi ini, terlebih setelah mencantumkan pasal yang multitafsir," kata Bubun.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati yang menerima langsung aksi damai dan tuntutan para insan pers tersebut mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi aspirasi yang dilakukan para insan pers di Sumsel tersebut.

Dihadapan puluhan jurnalis tersebut, Anita menerima aspirasi para pewarta dari beberapa organisasi kewartawanan di wilayah itu terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Dalam kesempatan itu, Anita mengatakan bahwa dirinya akan segera mengirimkan perwakilan ke DPR RI dan menyampaikan aspirasi dari para jurnalis Sumsel.

"Kami sudah mendengarkan langsung masukan dari jurnalis, saya berjanji akan mengutus salah satu anggota DPRD Provinsi Sumsel untuk menyampaikan langsung permintaan kawan-kawan jurnalis ke DPR RI," katanya.

Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan bersama nota kesepakatan terkait aspirasi RUU oleh para wartawan dan DPRD Sumsel. ***

membelenggu kebebasan pers                                palembang, koranpalpos.com – para jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, online di provinsi sumatera selatan (sumsel) yang tergabung dalam berbagai organisasi pers menggelar aksi damai, di gedung dprd sumsel, rabu (29/5).
aksi yang diikuti ratusan pewarta tersebut  menuntut dan mendesak wakil rakyat untuk mempertimbangkan atau mengkaji ulang draf revisi undang undang (uu) penyiaran dan memastikan setiap perubahan yang dilakukan harus mendukung kebebasan pers.
aspirasi yang disampaikan dengan bergantin melakukan orasi sambil membentangkan poster dan  spanduk  tersebut diantaranya bertuliskan 'hentikan pembahasan uu kontroversi', 'ruu penyiaran sama halnya kembali ke orde baru' jangan hambat kebebasan pers' dan spanduk besar bertuliskan tolak ruu penyiaran.
baca juga:libatkan pelajar kendalikan inflasi dengan masifkan program gsmp
baca juga:pemkab oku distribusikan 11 ribu paket sembako untuk korban banjir
ketua ijti sumsel, m david mengatakan bahwa terdapat sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, oleh karena itu, gabungan jurnalis sumsel menggelar aksi damai di depan gedung dprd provinsi sumsel meminta dpr agar mengkaji ulang draf revisi uu penyiaran.
ia menyayangkan apabila draf revisi ruu penyiaran  berpotensi mengancam kemerdekaan pers, terlebih penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers dan dalam draf tersebut juga terdapat sejumlah pasal yang menjadi perhatian khusus bagi jurnalis.
"bagi kami uud itu jika disahkan akan mengancam kebebasan pers, melarang investigasi padahal investigasi itu karya terbaik bagi jurnalis," ucapnya. 
baca juga:pengumuman : gaji ke-13 asn dan pensiunan cair 3 juni 2024, siap-siap cek rekening !
baca juga:tyas fatoni apresiasi pelaksanaan sriwijaya expo tahun 2024
"tuntutan ini harus disetujui guna memperkuat peran media sebagai pengawas sosial dan mendorong transparansi serta akuntabilitas keterbukaan informasi publik," ujar david dengan berapi-api. 
"kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan akademis pemangku kepentingan lainnya agar bersama-sama menolak draf revisi ruu penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan demokrasi di indonesian," tambahnya.
sebab lanjut dia, dalam draf revisi ruu penyiaran tersebut, terdapat sejumlah pasal yang dianggap dapat membelenggu kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, bahkan melemahkan demokrasi.
baca juga:kasus bullying anak di prabumulih marak : ada yang sampai tidak mau sekolah !
baca juga:bawaslu sumsel ingatkan asn jangan pasang apk kandidat
salah satunya, adalah substansi pasal 50 b ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik. 
"apa yang sedang terjadi saat ini di dpr sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi. oleh sebab itu, kami tegas menolak draf yang mencantumkan pasal-pasal yang bisa digunakan untuk membatasi hak masyarakat memperoleh informasi," kata kordinator lapangan, yang juga tokoh senior pwi sumsel, oktaf riyadi sh. 
sedangkan koordinator aksi dari aji palembang, bubun kurniadi mengungkapkan, aksi damai ini akan pula melibatkan seluruh elemen konten kreator dan youtuber di palembang.
baca juga:keputusan bersama persetujuan 3 raperda ditandatangani
baca juga:puan: rakernas tugaskan fraksi pdip desak pemerintah turunkan ukt
sebab, dalam draf ruu bermasalah tersebut, nantinya juga akan membatasi konten yang beredar di media sosial. 
"hal inilah yang kami nilai juga akan membelenggu kebebasan berpendapat. oleh sebab itu, kita sepakat menolak draf revisi ini, terlebih setelah mencantumkan pasal yang  multitafsir," kata bubun. 
sementara itu, ketua dprd sumsel, hj ra anita noeringhati yang menerima langsung aksi damai dan tuntutan para insan pers tersebut mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi aspirasi yang dilakukan para insan pers di sumsel tersebut. 
dihadapan puluhan jurnalis tersebut, anita menerima aspirasi para pewarta dari beberapa organisasi kewartawanan di wilayah itu terkait rancangan undang-undang (ruu) penyiaran.
dalam kesempatan itu,  anita mengatakan bahwa dirinya akan segera mengirimkan perwakilan ke dpr ri dan menyampaikan aspirasi dari para jurnalis sumsel.
"kami sudah mendengarkan langsung masukan dari jurnalis, saya berjanji akan mengutus salah satu anggota dprd provinsi sumsel untuk menyampaikan langsung permintaan kawan-kawan jurnalis ke dpr ri," katanya.
selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan bersama nota kesepakatan terkait aspirasi ruu oleh para wartawan dan dprd sumsel. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan