Pakai Lencana Dilarang, tapi Iuran Korpri Ditarik

pakai lencana dilarang, tapi iuran korpri ditarik terbitnya surat edaran (se) yang diteken sekretaris daerah provinsi sumsel, terkait penggunaan atribut pada pakaian dinas di lingkungan pemprov sumsel. surat tersebut menuai protes dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), khususnya guru, karena mengatur tentang pakaian dan atribut yang boleh digunakan. dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa poin yang melarang pppk di lingkungan pemprov sumsel, termasuk guru, untuk memakai lambang korps pegawai republik indonesia (korpri). kondisi ini menimbulkan polemik. pasalnya, pppk yang tidak boleh memakai lencana kopri meskipun mereka tetap membayar iuran korpri. sejumlah pegawai pppk  yang berhasil dimintai tanggapanya terkait se tersebut merasa kecewa karena dibedakan dengan pns  "ya, kecewa juga karena kita masih disamakan dengan tenaga non pns. sedangkan, dalam uu asn sudah disebutkan asn itu terdiri dari 2 yakni pns dan pppk,” kata salah seorang pppk pemprov. “disini yang kita pertanyakan. karena gaji kita dipotong setiap bulan untuk membayar korpri.tapi, kenapa untuk memakai lambangnya saja tidak boleh. kalau memang tidak boleh pakai lambang, sebaiknya uang korpri tidak usah ditarik lagi dari pppk dan yang lama dikembalikan saja,” ungkapnya. sementara di media sosial banyak yang mengomentari perbedaan seragam pppk ini. dikutip dari @palembang.update sejumlah netizen mengomentari masalah perbedaan seragam pppk dan pelarangan memakai lambang korpri. seperti akun @andih : kocak emang negeri ini, katanya tidak dibedakan sama-sama asn hak yang sama, tapi..kocak. pemerintahnya malah membedakan…kocak. sedangkan akun lain : @nick mengatakan : jd untuk apa pppk ikut tes kalau seragam saja masih hitam putih. kadang membingungkan.. terpisah kepala bkd sumsel, muslimin mengatakan, untuk surat edaran terkait aturan seragam ini dibuat oleh biro organisasi. madi apriadi, akademisi uin raden fattah  palembang mengatakan, terkait surat  edaran  pemerintah yang salah satunya tidak diperbolehkan pppk menggunakan lambang korpri tersebut sangat ironi karena  pegawai pppk setiap bulannya dipotong iuran korpri. "sungguh ini mengusik rasa keadilan," ujar madi, rabu (15/11). seharusnya lanjut madi,  pemerintah harus bijak dalam menerbitkan peraturan jangan sampai menimbulkan  diskriminasi dikalangan pegawai pemerintah. "kalau memang mau membedakan maka pemerintah juga harus membedakan hak dan kewajiban diantara pns dan pegawai pppk seperti pembebasan iuran korpri yang dibebankan kepada pegawai pppk," imbuhnya. madi menambahkan, terkait hal ini,  perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur soal pakaian dan atribut pppk sehingga tidak menimbulkan polemik dan diskriminasi ditengah-tengah pegawai pemerintah. "semoga pemerintah bisa dan pppk bisa berkoordinasi duduk bersama membahas permasalahan ini dan menemukan solusi yang tepat dan menyenangkan semua pihak," harapnya. sementara  anggota komisi i dprd sumsel, dr h budiarto marsul mengatakan, semuanya sudah ada aturan termasuk dalam hal seragam untuk pns maupun pppk. untuk itu lanjut dia, masalah seragam ini dikembalikan saja keaturan yang telah ada. "kalau memang asn dan pppk mempunyai seragam yang sama, maka keduanya diberikan hak yang sama," ujarnya. namun lanjut budiarto, jika dalam aturannya, pegawai pns dan pppk ini harus mengenakan seragam yang berbeda, maka pihak terkait tinggal menerapkannya "jadi sebetulnya tidak perlu ada ado argumen mengenai hal ini. karena semuanya sudah ada penetapannya  sendiri sendiri," tukas budiarto. sedangkan ketua persatuan guru republik indonesia (pgri) sumsel, ahmad zulinto, angkat bicara. zulinto menambahkan, pihaknya akan melakukan koordinasi melalui biro otda dan menemui pj gubernur sumsel untuk duduk bersama. menurut zulinto, terkait edaran tersebut tentunya pemerintah provinsi menerbitkan surat tersebut sesuai turunan dari peraturan di atas, apakah itu dari kemenpanrb atau kemendagri. menurut zulinto, pihaknya akan melakukan koordinasi melalui biro otonomi daerah (otda) dan berusaha bertemu dengan penjabat (pj) gubernur sumsel untuk membahas masalah ini. dia menyatakan, keheranannya terkait fakta bahwa pemprov sumsel tidak mengakui pppk sebagai bagian dari aparatur sipil negara (asn) yang seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil (pns). sementara sejarah korpri, singkatan dari korps pegawai republik indonesia, menunjukkan bahwa organisasi ini merupakan wadah atau organisasi untuk seluruh pegawai republik indonesia, termasuk pns, pegawai bumn, bumd, dan anak perusahaan di bawahnya. keberadaan korpri didirikan sesuai dengan keputusan presiden nomor 82 tahun 1971 tentang korpri, dan diatur lebih lanjut oleh keputusan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang anggaran dasar korpri. sejarah peringatan hut korpri dilaksanakan pada tanggal 29 november, sesuai dengan berdirinya korpri. selama era orde baru, korpri sering digunakan untuk mendukung kekuasaan pemerintah. namun, setelah reformasi, organisasi ini berubah menjadi netral dan tidak berpihak pada partai politik tertentu. undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara mengatur berbagai aspek terkait asn, termasuk penguatan pengawasan sistem menikah, penetapan kebutuhan pns dan pppk, kesejahteraan pns dan pppk, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen asn yang mencakup transformasi komponen manajemen asn. pegawai asn terdiri atas pns dan pppk. (rob/ika/del/tim/disway)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•