Bidan Muba Menuntut Kejelasan Status !

Reporter: Romi Rivano |

Editor: Dahlia |

Senin , 27 May 2024 - 20:59

Perwakilan Bidan Muda menyampaikan aspirasi saat bertemu Sekda Muba-Foto : Romi Rivano-

SEKAYU, KORANPALPOS.COM – Puluhan bidan dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin mendatangi kantor Pemkab Muba, Senin 27 Mei 2024 pagi.

Kedatangan puluhan bidan dengan haru tersebut diterima langsung Sekda Muba Apriyadi Mahmud.

Puluhan bidan itu tampak haru dan beberapa ada yang sambil menangis saat menemui Sekda Apriyadi.

Itu karena mereka kecewa karena pihak BKN dan Kementerian Kesehatan belum ada kejelasan untuk menandatangani dan mengeluarkan SK PPPK.

"Ada 24 Bidan sarjana terapan mendaftar PPPK untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik, namun diakhir berubah menjadi bidan klinis dari BKN dan Kemenkes, jadi belum ada kejelasan hingga saat ini," ungkap Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Muba, Sumarni.

Ia mengaku, kondisi saat ini nihil tindaklanjut dari Kemenkes dan persoalan ini bukan hanya terjadi di Musi Banyuasin tetapi juga nasional.

"Kami berharap lewat Pak Apriyadi (Sekda Muba,red) agar permasalahan yang dihadapi ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat," tuturnya.

Sementara itu, Sekda Muba Apriyadi Mahmud mengatakan, sejak awal terdeteksi ada kerancuan peraturan dari BKN dan Kemenkes, dan Pemkab Muba tetap akan memperjuangkan kejelasan status 24 bidan di Muba tersebut.

"Sejak 18 Maret lalu, BKPSDM Muba sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta kejelasan, kepada rekan-rekan Bidan diminta untuk bersabar.

Pemkab Muba akan turut menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya.

bidan muba menuntut kejelasan status !                             sekayu, koranpalpos.com – puluhan bidan dari berbagai kecamatan di kabupaten musi banyuasin mendatangi kantor pemkab muba, senin 27 mei 2024 pagi.
kedatangan puluhan bidan dengan haru tersebut diterima langsung sekda muba apriyadi mahmud.
puluhan bidan itu tampak haru dan beberapa ada yang sambil menangis saat menemui sekda apriyadi.
itu karena mereka kecewa karena pihak bkn dan kementerian kesehatan belum ada kejelasan untuk menandatangani dan mengeluarkan sk pppk. 
"ada 24 bidan sarjana terapan mendaftar pppk untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik, namun diakhir berubah menjadi bidan klinis dari bkn dan kemenkes, jadi belum ada kejelasan hingga saat ini," ungkap ketua ikatan bidan indonesia (ibi) kabupaten muba, sumarni. 
baca juga:pemprov sumsel salurkan bantuan untuk korban banjir oku total rp 5 miliar 
baca juga:5 perwira polres prabumulih bergeser : berikut daftarnya !
ia mengaku, kondisi saat ini nihil tindaklanjut dari kemenkes dan persoalan ini bukan hanya terjadi di musi banyuasin tetapi juga nasional.
"kami berharap lewat pak apriyadi (sekda muba,red) agar permasalahan yang dihadapi ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat," tuturnya. 
sementara itu, sekda muba apriyadi mahmud mengatakan, sejak awal terdeteksi ada kerancuan peraturan dari bkn dan kemenkes, dan pemkab muba tetap akan memperjuangkan kejelasan status 24 bidan di muba tersebut. 
"sejak 18 maret lalu,  bkpsdm muba sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta kejelasan, kepada rekan-rekan bidan diminta untuk bersabar.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg minggu 26 mei 2024 : status waspada potensi hujan lebat di kalimantan dan papua !
baca juga:gadis dusun asal empat lawang sumatera selatan juara miss mega bintang 2024 : ini profilnya !
pemkab muba akan turut menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya. 
ia berharap, semoga dalam waktu dekat persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan rekan-rekan bidan di muba bisa segera dilantik pppk.
"semoga ada keputusan terbaik untuk rekan-rekan bidan di muba yang saat ini berjuang," tandasnya.
kepala dinas kesehatan muba, dr azmi dariusmansyah mars mengatakan permasalahan puluhan tenaga pppk sk nya belum ditandatangan oleh bkn dan kementrian kesehatan.
baca juga:kabar duka : ibunda mendagri tito karnavian meninggal dunia di rsmh palembang !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg sabtu 25 mei 2024 : peringatan dini cuaca ekstrem di berbagai kota besar di indonesia !
"itukan kebijkan dari pusat, minggu lalu mereka sudah diajak kementrian untuk mendengarkan langsung dari kementerian," jelas azmi.
dijelaskan azmi, yang hadir waktu perwakilan dari mereka pppk, ketua ibi muba yang mendengar langsung dari kementerian.
"dimana dijelaskan bahwa ijazah mereka tidak sesuai,dan bukan permasalahan administrasi dari awal," terangnya.
namun pemkab muba dalam hal ini  bkpsdm muba lanjutnya, masih berupaya mengajukan untuk pusat agar meninjau kembali 
"intinya mereka berharap dilantik, tapi ini merupakan persoalan nasional bukan hanya di muba saja," ungkap azmi.
azmipun menjelaskan, bahwa dari pusat menyarankan bagi yang belum sk nya di tanda tangani tahun 2024 ini disarankan ikut kembali.
" mereka tahun ini disarankan ikut kembali, dan menjadi prioritas, tetapi dengan administrasi yang benar," pungkasnya.
sementara itu aidil bkpsdm menjelaskan, bukan sk tidak di tanda tangani namun nip nya tidak turun t keluar 24 dari  orang bidan pendidik,
"jadi  24 bidan sarjana terapan mendaftar pppk untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik, namun ternyata menjadi bidan klinis dari bkn. kita sudah memperjuangkan, ini persoalan nasional , kita sudah duluan memperjuangkan ini," pungkasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan