Ciptakan Demokrasi yang Adil dan Sehat

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 17 May 2024 - 21:15

Pelaksanaan pemungutam suara Pemilu tahun 2024-Foto: ANTARA-

"Untuk mengisi jabatan itu perlu waktu. Yang jelas apakah 30 hari, 40 hari, sebelum tanggal 27 Agustus pendaftaran, mereka sudah harus mengundurkan diri," tegasnya lagi.

Terkait aturan ini, Pengamat Sosial dan Politik Sumsel, M Haekal Al Haffafah, S. Sos, M.Sos, mengatakan, perbedaan keputusan antara saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilkada tentu menimbulkan debat.

Terutama mengingat persaingan politik yang masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat.

Dalam pandangan Haekal, keputusan ini sebenarnya positif dalam konteks demokrasi.

Hal ini memberikan ruang yang lebih lebar bagi sirkulasi elit politik di level legislatif.

Namun, Haekal juga menyoroti bahwa kecenderungan politik tidak selalu bisa dipahami secara linier.

Dia menekankan bahwa keputusan ini dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan legislatif.

Dalam konteks ini, keputusan tersebut menjadi pengingat bagi calon kepala daerah untuk mempertimbangkan secara matang resiko yang mungkin timbul jika mereka memutuskan untuk maju dalam Pilkada.

Haekal juga menyoroti bahwa ada pihak yang menolak atau tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Mereka cenderung ingin mempertahankan pengaruh politik mereka, bahkan jika mereka kalah dalam Pilkada.

“Secara keseluruhan, saya melihat keputusan Mendagri ini sebagai langkah yang dapat membantu memperkuat demokrasi lokal dengan mengurangi potensi oligarki politik di tingkat partai,” tandasnya.

Sikap tegas Mendagri Tito Karnavian bahwa Penjabat (Pj) Kepala Daerah harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, memicu beragam tanggapan dari warga.

Redi, seorang warga Alang-Alang Lebar Kota Palembang mendukung keputusan tersebut.

ciptakan demokrasi yang adil dan sehat                             palembang, koranpalpos.com – pemilihan umum pilkada sudah mulai memasuki tahapan.
terkait hal ini, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri (kemendagri) resmi menegaskan bahwa penjabat (pj) kepala daerah yang akan maju atau nyalon pilkada harus mengundurkan diri.
hal ini ditegaskan melalui surat  edaran (se) mengenai imbauan pengunduran diri pj kepala daerah yang akan maju di pilkada 2024.
se ini bakal segera diterbitkan kementerian dalam negeri (kemendagri).
baca juga:sumsel juara umum kendaraan hias hut ke-44 dekranasda di solo
baca juga:daftar 10 kepala daerah paling tajir di sumatera selatan : 2 maju di pilgub sumsel 2024 !
menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian, dengan tegas menyatakan jika pj kepala daerah ingin maju saat pilkada 2024, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebelum pendaftaran dibuka.
"tidak boleh mereka (pj kepala daerah) jadi penjabat ketika melakukan pendaftaran," tegas tito karnavian.
tito mengungkapkan, mengenai penerbitan sk sudah dikoordinasikan dengan komisi pemilihan umum (kpu).
"sudah koordinasi dengan ketua kpu. nanti akan terbit peraturan kpu," kata tito, belum lama ini.
baca juga:hasil kerja dan cepat tanggap jadi faktor penentu elektabilitas rd 
baca juga:daftar 10 provinsi yang dijuluki raja sawit di indonesia : nomor 1 bukan sumatera selatan apalagi jambi ! 
saat ini sambung tito, soal surat edaran yang nantinya ditujukan kepada pj kepala daerah terkait kekosongan jabatan, masih dipikirkan waktu yang tepat.
pasalnya, untuk pj kepala daerah yang mundur, akan segera diisi kekosongan jabatannya.
"untuk mengisi jabatan itu perlu waktu. yang jelas apakah 30 hari, 40 hari, sebelum tanggal 27 agustus pendaftaran, mereka sudah harus mengundurkan diri," tegasnya lagi.
terkait aturan ini, pengamat sosial dan politik sumsel, m haekal al haffafah, s. sos, m.sos, mengatakan, perbedaan keputusan antara saat pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada tentu menimbulkan debat.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg kamis 16 mei 2024 : 19 provinsi diguyur hujan lebat !
baca juga:muncul wacana kabupaten muba timur pemekaran musi banyuasin sumatera selatan : ibukotanya di sungai lilin ? 
terutama mengingat persaingan politik yang masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat.
dalam pandangan haekal, keputusan ini sebenarnya positif dalam konteks demokrasi.
hal ini memberikan ruang yang lebih lebar bagi sirkulasi elit politik di level legislatif.
namun, haekal juga menyoroti bahwa kecenderungan politik tidak selalu bisa dipahami secara linier.
dia menekankan bahwa keputusan ini dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan legislatif.
dalam konteks ini, keputusan tersebut menjadi pengingat bagi calon kepala daerah untuk mempertimbangkan secara matang resiko yang mungkin timbul jika mereka memutuskan untuk maju dalam pilkada.
haekal juga menyoroti bahwa ada pihak yang menolak atau tidak setuju dengan keputusan mahkamah konstitusi ini.
mereka cenderung ingin mempertahankan pengaruh politik mereka, bahkan jika mereka kalah dalam pilkada.
“secara keseluruhan, saya melihat keputusan mendagri ini sebagai langkah yang dapat membantu memperkuat demokrasi lokal dengan mengurangi potensi oligarki politik di tingkat partai,” tandasnya.
sikap tegas mendagri tito karnavian bahwa penjabat (pj) kepala daerah harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri dalam pilkada, memicu beragam tanggapan dari warga. 
redi, seorang warga alang-alang lebar kota palembang mendukung keputusan tersebut. 
"ini langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. seorang pj harus fokus pada tugasnya mengurus pemerintahan daerah, bukan bermain politik," ujar  redi, jumat (17/9).
redi menambahkan, bahwa langkah ini dapat memastikan netralitas pj dalam mengelola pemerintahan sebelum pilkada berlangsung.
namun, pandangan redi ini, berbeda dengan pandangan  eci, yang merupakan warga ilir timur ii kota palembang. 
eci yang mememiliki pandangan berbeda, menyatakan, keputusan mendagri tersebut terlalu membatasi hak politik.
"mengapa pj harus mundur jika ingin mencalonkan diri? seharusnya mereka diberi kesempatan yang sama seperti calon lainnya," ucapnya.
eci menyoroti bahwa pj juga memiliki hak untuk berkompetisi dalam pilkada sebagai warga negara yang sama.
sebelumnya, mendagri tito karnavian menjelaskan, ketentuan tentang syarat pendaftaran bakal calon kepada daerah sebenarnya sudah diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
dimana, salah satu syaratnya yakni, bakal calon kepala daerah saat mendaftar tidak berstatus sebagai penjabat (pj) gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota. 
tito mengaku, saat ini masih melakukan rekap terkait jumlah pj yang akan maju dalam pilkada sebelum mengirimkan surat edaran.
kendati demikian, tito menegaskan dirinya telah mengetahui daerah mana saja yang harus segera diganti pj kepala daerahnya.
"saya sedang merekap, tapi saya mengirimkan surat edaran mungkin senin," ujarnya.
"setelah itu, para pj memberikan feedback kepada saya, mana yang akan maju mana yang tidak," tutur tito.
lebih lanjut, tito mengatakan akan berkoordinasi dengan 10 instansi untuk mendengar masukan soal menentukan pj yang akan mengisi kekosongan jabatan.
mulai dprd, gubernur, setelah itu ada rapat yang melibatkan kpk, ppatk, kejaksaan agung, bareskrim, bin.
"lalu, badan kepegawaian, dan lain-lain. ada 10 instansi dalam rapat penentuan siapa pj," beber tito.
di sisi lain, adapun ketentuan tentang syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016.
berisikan tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.
dalam peraturan itu juga dijelaskan setidaknya 19 syarat administratif yang harus dipenuhi.
syarat dan ketentuan itu juga, wajib diikuti para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum mendaftar ke kpu. (rob/tim/disway)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan