Sampai Kapan Warga Jadi Korban ?

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 12 May 2024 - 21:04

Mobil truk tronton yang masih bebas 'berkeliaran' masuk kota diluar jadwal yang sudah ditentukan-Foto: Koer Palpos-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Truk Over Dimension Overloading (ODOL) kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang setelah insiden tragis yang menyebabkan seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) tewas dalam kecelakaan yang melibatkan truk pada hari Senin 6 Mei 2024 lalu.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Angkutan Barang, truk sebenarnya dilarang melintas di dalam kota sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Aturan tersebut melarang truk atau kendaraan barang melintas di dalam kota Palembang antara pukul 06.00-21.00 WIB, sementara waktu yang diizinkan adalah antara pukul 21.00-06.00 WIB.

Namun, terdapat pengecualian untuk truk angkutan barang seperti kontainer industri yang hanya diizinkan melintasi beberapa jalur tertentu seperti Jalan Noerdin Pandji, Jalan MP Mangkunegara, Simpang Patal, dan Pelabuhan Boom Baru, dan sebaliknya.

Namun demikian, truk ODOL masih sering terlihat melintas pada jam-jam terlarang ketika aktivitas masyarakat padat, yang meningkatkan risiko kecelakaan.

Pantauan Palpos, di sejumlah titik masuk kota menunjukkan masih terjadi pelanggaran truk odol yang memasuki kota pada jam-jam terlarang, terutama pada siang hari.

Meskipun telah diberlakukan aturan jam larangan, truk-truk odol tetap melanggar, menyebabkan kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan raya.

Dipihak lain, sejumlah warga Kota Palembang mengaku, dilanda kekhawatiran menyusul insiden tragis yang menelan korban jiwa akibat truk Over Dimension Overloading (ODOL) yang masih beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan.

Meskipun peraturan telah mengatur waktu larangan bagi truk untuk masuk ke dalam kota, kenyataannya masih banyak truk yang nekat melanggar aturan tersebut.

Menyikapi hal ini, warga Kota Palembang menyatakan kekecewaan dan kegeraman mereka terhadap ketidakpatuhan truk ODOL terhadap peraturan yang ada.

sampai kapan warga jadi korban ?                             palembang, koranpalpos.com - truk  over dimension overloading (odol) kembali menjadi perhatian pemerintah kota palembang setelah insiden tragis yang menyebabkan seorang mahasiswi dari universitas muhammadiyah palembang (ump) tewas dalam kecelakaan yang melibatkan truk pada hari senin 6 mei 2024 lalu.
berdasarkan peraturan wali kota (perwali) nomor 26 tahun 2019 tentang angkutan barang, truk sebenarnya dilarang melintas di dalam kota sesuai dengan regulasi yang berlaku.
aturan tersebut melarang truk atau kendaraan barang melintas di dalam kota palembang antara pukul 06.00-21.00 wib, sementara waktu yang diizinkan adalah antara pukul 21.00-06.00 wib.
namun, terdapat pengecualian untuk truk angkutan barang seperti kontainer industri yang hanya diizinkan melintasi beberapa jalur tertentu seperti jalan noerdin pandji, jalan mp mangkunegara, simpang patal, dan pelabuhan boom baru, dan sebaliknya.
baca juga:ini mesti disiapkan penderita diabetes sebelum berangkat haji
baca juga:pj gubernur sumsel lepas keberangkatan 445 jch kloter pertama 
namun demikian, truk odol masih sering terlihat melintas pada jam-jam terlarang ketika aktivitas masyarakat padat, yang meningkatkan risiko kecelakaan.
pantauan palpos, di sejumlah titik masuk kota menunjukkan masih terjadi pelanggaran truk odol yang memasuki kota pada jam-jam terlarang, terutama pada siang hari.
meskipun telah diberlakukan aturan jam larangan, truk-truk odol tetap melanggar, menyebabkan kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan raya. 
dipihak lain, sejumlah warga kota palembang mengaku,  dilanda kekhawatiran  menyusul insiden tragis yang menelan korban jiwa akibat truk over dimension overloading (odol) yang masih beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan.
baca juga:update banjir bandang aliran lahar marapi di sumbar : 15 orang meninggal, 9 teridentifikasi ! 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg, minggu 12 mei 2024 : hujan ringan guyur sebagian besar wilayah indonesia ! 
meskipun peraturan telah mengatur waktu larangan bagi truk untuk masuk ke dalam kota, kenyataannya masih banyak truk yang nekat melanggar aturan tersebut.
menyikapi hal ini, warga kota palembang menyatakan kekecewaan dan kegeraman mereka terhadap ketidakpatuhan truk odol terhadap peraturan yang ada.
mereka menilai bahwa kehadiran truk-truk tersebut di luar jam yang telah ditentukan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat berujung pada korban jiwa.
"kami sangat prihatin dan geram melihat masih adanya truk odol yang nekat melintas di dalam kota pada jam-jam terlarang. ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat," ujar gali, salah seorang pengendara, warga alang-alang lebar palembang, minggu (12/5).
baca juga:daftar 10 provinsi paling tajir di indonesia 2024 : sumatera selatan nomor berapa ?
baca juga:tampil cantik di resepsi rizky febian dan mahalini, ibu iriana jokowi saingi bridesmaid!
sedangkan, beberapa warga juga mengkritik ketidaktaatan pihak terkait dalam menegakkan aturan tersebut. mereka menuntut agar penegakan hukum terhadap truk-truk yang melanggar aturan menjadi lebih tegas dan efektif.
"kami menaruh harapan besar kepada pemerintah dan aparat terkait untuk menindak tegas truk-truk odol yang masih nekat melanggar aturan. kehidupan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan hanya karena ketidakdisiplinan para pengemudi truk," tambah  ratna, warga palembang lainnya.
dalam menghadapi situasi ini lanjut ratna, dirinya  agar pemerintah setempat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan efektif dalam menangani masalah truk odol. 
"upaya penegakan aturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan warga palembang dari bahaya yang ditimbulkan oleh truk-truk yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas," tandasnya.
baca juga:warga terdampak banjir oku mulai dapat bantuan 
baca juga:capaian target penggunaan produk dalam negeri di prabumulih 40 persen
sementara praktisi hukum, sulyaden sh mengatakan, dalam menghadapi atau menyikapi masih adanya truk tronton yang melanggar ketentuan masuk kota tidak ada cara lain selain melakukan pengawasan dan saksi tegas dan berefek jera untuk menghindari kejadian serupa yang kembali menimbulkan korban jiwa.
"rahazia kendaraan angkutan berat yang dilakukan oleh dinas perhubungan (dishub) kota palembang  dengan diback up satuan polisi lalulintas perlu dilakukan yang tak hanya kontinyu namun pemberian sanksi tegas tanpa ragu," tandasnya sulyaden.
ia menuturkan, sejauh itu untuk menertibkan kendaraan angkutan berat yang over kapasitas, yang tidak lengkap persyaratan jalannya, seperti keur dan surat izin laik jalan kendaraan tersebut, dan jam operasional kendaraan tersebut apakah sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau tidak.
"ini benar-benar harus dicek secara ketat, jangan hanya sifatnya formal saja," ujarnya.
sehingga lanjut dia, jalan dalam kota palembang menjadi tertib tentunya. 
"rahazia tersebut bisa saja dilakukan secara rutin agar pemilik kendaraan dan sopir mentaati ketentuan yang  peraturan dinas perhubungan dan undang-undang yang berlaku," tukasnya. 
terkait dengan masalah ini, pelaksana tugas (pj) wali kota palembang, drs. h ratu dewa msi, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada dinas perhubungan untuk menegakkan aturan sesuai dengan regulasi yang ada dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian.
dewa juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota palembang telah beberapa kali memberikan surat peringatan kepada pihak angkutan terkait pelanggaran tersebut.
dalam waktu dekat, dewa telah meminta kepada dinas perhubungan untuk mengadakan rapat dan memberikan teguran jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perwali yang berlaku.
mengenai kemungkinan revisi terhadap perwali terkait dengan jam operasional truk dan jam larangan melintas, dewa menyatakan bahwa hal tersebut memerlukan evaluasi terlebih dahulu terkait rekayasa lalu lintas yang ada.
hal ini akan melibatkan forum diskusi antara pemerintah kota, provinsi, pengelola angkutan barang, dan pemerintah pusat. ***