Tok ! MK Putuskan KPU Tak Langgar Hukum dengan Tidak Mengubah PKPU 19/2023

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Senin , 22 Apr 2024 - 11:14

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)-FOTO : ANTARA-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tidak melanggar hukum, menandai penyelesaian sengketa terkait syarat calon presiden dan wakil presiden.

Hakim konstitusi Arief Hidayat membacakan hal itu terkait dengan dalil permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran oleh KPU karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023.

Menurut Arief, tidak langsung melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim konstitusi menyatakan KPU telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ditegaskan pula, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menguraikan bahwa KPU pada tanggal 17 Oktober 2023, satu hari setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibacakan, telah mengirim surat kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK tersebut.

Menurut Mahkamah, langkah KPU itu menunjukkan adanya inisiatif untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon.

KPU Terikat dengan Jadwal dan Tahapan yang Telah Ditentukan

Meskipun KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan MK yang dapat mempengaruhi norma berkaitan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, KPU juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

tok ! mk putuskan kpu tak langgar hukum dengan tidak mengubah pkpu 19/2023                            jakarta, koranpalpos.com - putusan mahkamah konstitusi (mk) yang menyatakan bahwa tindakan komisi pemilihan umum (kpu) yang langsung menerapkan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 tanpa mengubah peraturan kpu (pkpu) nomor 19 tahun 2023 tidak melanggar hukum, menandai penyelesaian sengketa terkait syarat calon presiden dan wakil presiden.
hakim konstitusi arief hidayat membacakan hal itu terkait dengan dalil permohonan anies baswedan-muhaimin iskandar, yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran oleh kpu karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran gibran rakabuming raka tanpa terlebih dahulu merevisi pkpu 19/2023.
menurut arief, tidak langsung melaksanakan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
baca juga:putusan phpu oleh mk harus penuhi rasa keadilan publik
baca juga:pride sebut gugatan minta gibran didiskualifikasi bukan ranah mk 
berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim konstitusi menyatakan kpu telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023.
ditegaskan pula, putusan mk bersifat final dan mengikat.
hakim konstitusi enny nurbaningsih menguraikan bahwa kpu pada tanggal 17 oktober 2023, satu hari setelah putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 dibacakan, telah mengirim surat kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan mk tersebut.
baca juga:putusan mk tak sampai diskualifikasi peserta pilpres
baca juga:tkn prabowo-gibran yakin mk tolak sengketa phpu 
menurut mahkamah, langkah kpu itu menunjukkan adanya inisiatif untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon.
kpu terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan
meskipun kpu sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan mk yang dapat mempengaruhi norma berkaitan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, kpu juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
baca juga:mk: ekosistem independensi mk tetap terjaga
baca juga:ganjar-mahfud gugat hasil pilpres 2024 ke mk
dengan demikian, penyesuaian yang diperlukan terhadap pkpu 19/2023 tidak dilakukan secara langsung karena terkendala oleh jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam proses pemilu.
diketahui, mk membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 pada hari senin, 22 april 2024.
gugatan yang diajukan oleh anies-muhaimin dan ganjar-mahfud berkaitan dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 serta status pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka sebagai peserta pilpres 2024.
namun, mk menolak gugatan tersebut dan menegaskan bahwa kpu tidak melanggar hukum dengan tidak mengubah pkpu 19/2023 dalam penerapan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan