Data Akurat Kunci Hapus Kemiskinan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 23 Jul 2026 - 19:52

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania di kompleks parlemen, Jakarta-Foto: Antara-

Komisi VIII DPR, lanjut Dini, saat ini berupaya memastikan seluruh program perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaat.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap penyaluran bantuan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengawasan yang baik diyakini dapat meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial.

Di sisi lain, DPR juga memberikan perhatian terhadap pembahasan anggaran Kementerian Sosial bersama mitra kerja terkait.

Menurut Dini, setiap alokasi anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain kecukupan anggaran, efisiensi penggunaan dana juga menjadi aspek penting. Ia menegaskan setiap program wajib memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta mekanisme evaluasi secara berkala agar hasilnya dapat dipantau secara objektif.

BACA JUGA:Ganjar Dorong Kader Dekat Rakyat

Dini juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat proses sinkronisasi dan pembaruan data tanpa prosedur birokrasi yang berbelit.

Proses verifikasi dan validasi, katanya, harus dilakukan secara terbuka dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai.

Menurutnya, partisipasi publik akan membantu meningkatkan kualitas data nasional sehingga seluruh kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

BACA JUGA:DPR Sahkan Anggota KPI Baru

data akurat kunci hapus kemiskinan                            jakarta – keberhasilan pelaksanaan 29 kebijakan presiden prabowo subianto yang ditujukan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dinilai sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat.
pembaruan data secara berkala menjadi syarat utama agar berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran.
anggota komisi viii dpr ri dini rahmania menegaskan, keberadaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen) harus terus diperbarui mengikuti kondisi riil masyarakat.
baca juga:cak imin lantik ribuan kader pkb
baca juga:mantan wamentan resmi jadi kepala bgn
menurutnya, data yang valid akan menjadi fondasi dalam menentukan penerima bantuan sekaligus menghindari kesalahan penyaluran.
ia menilai kementerian sosial perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembaruan data.
selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan, juga harus diperkuat agar perubahan kondisi sosial masyarakat dapat segera tercatat.
baca juga:donny ermawan tetap jabat wamenhan usai dilantik sebagai gubernur uri
baca juga:nasdem bidik tiga besar pemilu 2029
"data yang akurat akan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. selain itu, pembaruan rutin dapat mengurangi tumpang tindih penerima dan meningkatkan efektivitas program pemerintah," ujar dini di jakarta, kamis.
menurutnya, sejumlah program prioritas pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama.
program tersebut meliputi penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemenuhan gizi, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
baca juga:perwira tni polri milik bangsa negara
baca juga:hubungan prabowo gibran tetap solid
komisi viii dpr, lanjut dini, saat ini berupaya memastikan seluruh program perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab kementerian sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaat.
ia menambahkan, pengawasan terhadap penyaluran bantuan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat.
pengawasan yang baik diyakini dapat meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial.
baca juga:dpr setujui paw anggota ombudsman ri
baca juga:indonesia menuju pemerintahan digital modern
di sisi lain, dpr juga memberikan perhatian terhadap pembahasan anggaran kementerian sosial bersama mitra kerja terkait.
menurut dini, setiap alokasi anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
selain kecukupan anggaran, efisiensi penggunaan dana juga menjadi aspek penting. ia menegaskan setiap program wajib memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta mekanisme evaluasi secara berkala agar hasilnya dapat dipantau secara objektif.
baca juga:ganjar dorong kader dekat rakyat
baca juga:sasaran penerima mbg masih dikaji
dini juga meminta badan pusat statistik (bps) mempercepat proses sinkronisasi dan pembaruan data tanpa prosedur birokrasi yang berbelit.
proses verifikasi dan validasi, katanya, harus dilakukan secara terbuka dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai.
menurutnya, partisipasi publik akan membantu meningkatkan kualitas data nasional sehingga seluruh kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
baca juga:dpr sahkan anggota kpi baru
baca juga:ruu kawasan industri disiapkan perkuat sanksi dan industri hijau
"pada akhirnya, setiap anggaran yang berasal dari negara harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan," tegasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Juli 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan