Sasaran Penerima MBG Masih Dikaji

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 21 Jul 2026 - 20:48

Prasetyo Hadi menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).-Foto: Antara-

JAKARTA – Pemerintah memastikan belum menerapkan perubahan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk usulan pembatasan penerima berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil.

Saat ini, fokus pemerintah masih tertuju pada pembenahan tata kelola program setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai perubahan sasaran penerima MBG.

BACA JUGA:DPR Sahkan Anggota KPI Baru

Pemerintah masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan agar implementasinya berjalan lebih efektif.

Menurut Prasetyo, proses pembenahan di lingkungan BGN menjadi prioritas setelah adanya pergantian pimpinan lembaga tersebut.

Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penyempurnaan berlangsung sekitar satu bulan sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.

"Belum. Setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN, kami menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih satu bulan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan MBG telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dari laporan tersebut, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang masih perlu disempurnakan, baik dari sisi distribusi, pelaksanaan di lapangan, maupun mekanisme penyaluran kepada masyarakat.

sasaran penerima mbg masih dikaji                            jakarta – pemerintah memastikan belum menerapkan perubahan sasaran penerima manfaat program makan bergizi gratis (mbg), termasuk usulan pembatasan penerima berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil.
saat ini, fokus pemerintah masih tertuju pada pembenahan tata kelola program setelah terjadi pergantian kepemimpinan di badan gizi nasional (bgn).
menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai perubahan sasaran penerima mbg.
baca juga:dpr sahkan anggota kpi baru
baca juga:ruu kawasan industri disiapkan perkuat sanksi dan industri hijau
pemerintah masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan agar implementasinya berjalan lebih efektif.
menurut prasetyo, proses pembenahan di lingkungan bgn menjadi prioritas setelah adanya pergantian pimpinan lembaga tersebut.
pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penyempurnaan berlangsung sekitar satu bulan sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.
baca juga:korupsi tak cukup diberantas dengan hukum
baca juga:keppres jampidsus rampung pekan ini
"belum. setelah terjadi proses perubahan pimpinan di bgn, kami menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih satu bulan," ujar prasetyo di kompleks istana kepresidenan, jakarta, senin.
ia menjelaskan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan mbg telah disampaikan kepada presiden prabowo subianto.
dari laporan tersebut, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang masih perlu disempurnakan, baik dari sisi distribusi, pelaksanaan di lapangan, maupun mekanisme penyaluran kepada masyarakat.
baca juga:lionel messi buka suara usai kalah di final
baca juga:kritik presiden jangan bersifat pribadi
pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari rapat bersama presiden yang membahas berbagai skenario pelaksanaan mbg agar lebih sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.
pemerintah menilai karakteristik wilayah di indonesia sangat beragam sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan program nasional tersebut.
salah satu perhatian utama adalah pelaksanaan mbg di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t).
baca juga:marinir latih prajurit operasikan tank
baca juga:temui wako prabumulih, kakanwil ditjenpas bahas penguatan pembinaan warga binaan dan pembangunan bapas
di kawasan tersebut, jumlah penerima manfaat umumnya lebih sedikit dan tersebar di berbagai lokasi, sehingga memerlukan sistem distribusi yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
prasetyo menilai kondisi geografis indonesia menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan.
karena itu, pemerintah masih melakukan simulasi berbagai model pelaksanaan agar distribusi makanan bergizi tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
baca juga:pbb optimistis tatap pemilu 2029
baca juga:pkb resmikan organisasi sigap bangsa
selain persoalan teknis, pemerintah juga masih mengkaji usulan penyesuaian kelompok penerima manfaat berdasarkan klasifikasi desil kesejahteraan.
wacana tersebut muncul sebagai bagian dari evaluasi untuk memastikan bantuan negara dapat diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
sejumlah opsi yang berkembang menyebutkan penerima mbg dapat diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 7.
baca juga:pbb optimistis tatap pemilu 2029
baca juga:pkb resmikan organisasi sigap bangsa
sementara itu, kelompok desil 8 sampai desil 10 masih menjadi bahan pembahasan dan belum diputuskan sebagai kebijakan resmi.
dalam sistem klasifikasi kesejahteraan nasional, penduduk dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
baca juga:iran gempur pangkalan as regional
baca juga:evaluasi mbg jawab aspirasi publik
pemerintah menegaskan seluruh opsi tersebut masih berada pada tahap kajian.
keputusan mengenai perubahan sasaran program makan bergizi gratis baru akan diambil setelah proses evaluasi selesai dan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan di seluruh wilayah indonesia. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 28 Juli 2206

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan